Miris, Warga Madura Terima Rp 31 Ribu per Orang dari Dana Bagi Hasil Migas

Liputan6.com, Surabaya Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) yang diberikan pemerintah pusat kepada kepulauan Madura pada tahun 2022 ternyata cukup kecil.

Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengatakan, total DBH Migas yang dibagikan ke pulau Madura hanya Rp 123 miliar. Besaran itu jika dihitung dengan seluruh jumlah penduduk di Madura, maka setiap warganya hanya mendapatkan Rp 31 ribu saja.

Jumlah itu dirasakan tidak seimbang, lanjut Bupati Fauzi, karena wilayah Madura merupakan daerah penghasil Migas di Jatim.

"Dana Bagi Hasil Madura kan masuk terendah dan ini berkaitan liftingnya. Kalau dibagi hanya Rp 31 ribu perorang. Kalau dibreakdown lagi di Sumenep hanya Rp 28 ribu. Maksud saya kalau dihitung jumlah penduduk dan DBH Migas segitu untuk daerah penghasil maka ini tidak seimbang," ujarnya di Surabaya, Sabtu (21/1/2023).

Dia berharap agar pemerintah pusat mengkaji ulang aturan itu, agar wilayah penghasil Migas bisa memperoleh DBH lebih besar untuk mengurangi angka kemiskinan. "Paling tidak suatu saat akan menjadi pemikiran pemerintah pusat untuk pertimbangan itu," ucapnya.

Bupati Fauzi juga mendorong adanya revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 yang memuat Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas) antara pemerintah pusat dan daerah. Pasalnya, aturan baru itu dinilai tidak berpihak kepada wilayah penghasil Migas, seperti di kabupaten Sumenep.

"Tapi itu menurut kami masih belum berpihak kepada daerah penghasil. Dan menurut kami yang diuntungkan adalah daerah pengelola dimana ujung dari pipa berada. Pasti diuntungkan, dari DBH dapat dan dari bisnisnya juga dapat, ini yang menurut saya harus dipelajari kembali," ujarnya.

Fauzi menuturkan, dalam aturan baru itu disebutkan bahwa Kabupaten Sumenep hanya mendapat 0,5 persen dari DBH Migas yang diberikan pemerintah pusat. Jumlah itu jauh dibawah provinsi Jatim yang memperoleh DBH 10 persen, dan daerah pengelola yang dapat 2 persen.

"Kalau eksplorasinya jarak 4 sampai 12 mil itu itungannya 19,5 dibagi 37 kabupaten. Karena rata-rata eksplorasi Migas di Sumenep di wilayah itu, jadi kita hanya dapat 0,5 persen. Dan 1 persen untuk daerah pengelola. Kita walaupun daerah penghasil ya 19,5 dibagi 37 dan provinsi dapat 10 persen. Menurut saya skema proporsi dari aturan ini masih kurang berpihak," tambah politisi PDI Perjuangan itu.

Bupati Fauzi mengatakan, idealnya jumlah DBH Migas yang diperoleh kabupaten Sumenep adalah 6 persen. Besaran prosentase itu dinilai cukup imbang, karena dalam UU No. 1 tahun 2022 disebutkan bahwa DBH Migas yang dibagikan pemerintah ke daerah penghasil, pada eksplorasi dibawah 4 mil mencapai 13 persen.

Jumlah itu dirasa adil karena akan berdampak sistemik bagi masyarakat, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan di wilayah Madura.

"Paling tidak daerah penghasil kan dapat 6 persen kan itu masih lumayan. Tapi semuanya saya serahkan kepada pemerintah pusat. Tapi kan pemerintah daerah sama keinginannya. Kita boleh dong menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat. Revisi UU itu belum berdampak sistemik bagi daerah," tambah Bupati yang gemar memakai blangkon itu.

Pemasukan investasi di sektor hulu minyak dan gas (migas) pada 2022 tercatat sebesar USD 12,3 miliar, atau masih 93 persen dari target USD 13,2 miliar.

Meski belum 100 persen, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mematok target investasi migas di angka lebih tinggi pada 2023, yakni sebesar USD 15,54 miliar.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto meyakini, Indonesia masih jadi salah satu negara yang diincar oleh investor global untuk menanamkan modalnya.

"Investasi diharapkan meningkat cukup baik, dari USD 12,3 miliar menjadi USD 15,5 miliar. Jadi kira-kira 26 persen. Kalau dilihat dunia dan inflasi 5 persen, maka sesungguhnya di luar inflasi maka pertumbuhan investasi riil di atas 20 persen, lebih tinggi dari rata-rata investasi global yang hanya 5 persen," ujarnya dalam sesi konferensi pers, Rabu (18/1/2023).

Bila dibandingkan dengan pemasukan investasi migas di tahun lalu, Dwi Soetjipto menghitung akan ada kenaikan sekitar 26 persen pada 2023. Angka tersebut pun masih lebih tinggi dari kenaikan investasi gdilihat

"Kemudian 2023, kita Insya Allah akan naik 26 persen dari 2022, dan lebih tinggi dari global sekitar 6,5 persen," imbuhnya.

Menurut dia, target lonjakan investasi ini bakal berjalan beriringan dengan tingkat kenaikan aktivitas, khususnya di sektor pengeboran sumur migas (drilling) yang dilakukan pihak Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

"Drilling diharapkan memberikan harapan baru bagi kita bisa meningkatkan, membawa kembali produksi dan lifting minyak dan gas di Indonesia," kata Dwi Soetjipto.

"Kenapa 2023 masih mau naik lagi, karena memang kita melihat komitmen rencana kerja dari para KKKS menunjukan angka drilling naik, dari 760 sumur naik jadi 990an. Cukup tajam kenaikan sumur di sana," ungkapnya.