Tembus Rp 189 Triliun, BPKP Kawal BUMN Belanja Produk Dalam Negeri

Liputan6.com, Jakarta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terus mengawal pembelian produk dalam negeri yang dilakukan oleh BUMN. Pada 2022, tingkan kandungan dalam negeri (TKDN) perudahaan pelat merah mencapai Rp 189,27 triliun.

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Sally Salamah menyebut, peran BUMN dalam afirmasi P3DN dapat mendongkrak perekonomian dalam negeri. Selama tahun 2022, hasil pengawasan BPKP sebagaimana yang telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, mencatatkan kinerja positif atas implementasi aksi afirmasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

“Realisasi TKDN tahun 2022 di BUMN sebesar Rp189,27 triliun sedangkan realisasi belanja PDN sebesar Rp342,18 triliun,” kata dia mengutip keterangannya, Kamis (9/2/2023).

Menurutnya, angka yang cukup besar itu butuh dikawal akuntabilitasnya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Tak kalah penting, efektivitas programnya benar-benar bisa membantu menggerakkan ekonomi dalam negeri.

“Yang tidak kalah penting peran BUMN dalam mewujudkan kemandirian industri. Dari sisi demand, BUMN mengalokasikan belanja barang/jasa untuk menyerap PDN. Dan dari sisi supply, BUMN selaku penyedia barang/jasa memanfaatkan bahan baku yang berasal dari dalam negeri,” ujarnya.

Sally menambahkan, pelaksanaan pengawalan tidak akan berjalan baik jika tanpa disertai kolaborasi dan sinergi dengan seluruh BUMN dan Satuan Pengawasan Intern (SPI).

Selain itu, desain dan mekanisme pengawasan juga harus dapat memitigasi risiko yang muncul dan memberikan masukan perbaikan kebijakan supaya program P3DN ini bisa lebih efektif.

Sementara itu, Sekretaris BUMN Susyanto mengapresiasi peran BPKP dalam mengawal P3DN di BUMN. Dengan begitu, dia meminta kepada SPI BUMN untuk konsisten bersinergi dan berkolaborasi dengan BPKP untuk bersama-sama menjaga akuntabilitas P3DN di lingkup BUMN.

“Terima kasih dan apresiasi kepada BPKP yang telah bersama-sama dengan SPI Kementerian BUMN untuk mewujudkan afirmasi P3DN, dan kami berharap sinergi dan kolaborasi dengan BPKP terus berlanjut,” ucapnya.

Diketahui, BPKP menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakorteknis) Pengawasan Intern yang mengusung tema 'Kawal P3DN Menuju Kemandirian Industri Dalam Negeri' di Kantor BPKP pada Rabu (8/2/2023) dihadiri oleh Kepala BPKP, Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi, Sekretaris Kementerian BUMN, Kepala Pusat P3DN, dan Direksi serta Komite Audit dan Kepala SPI di lingkup BUMN.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal berfokus pada 7 sektor strategis dalam pengawasan di 2023 ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga ketahanan pangan dan energi.

Hal ini tertuang dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) tahun 2023. Ini jadi bentuk pelaksanaan tugas auditor intern pemerintah yang profesional dan responsif dalam mengawal kebutuhan negara.

"APP tahun 2023 berfokus kepada 7 sektor strategis pembangunan yang dijabarkan dalam 26 tema dan 105 topik pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional," kata Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).

Ateh merinci, 7 sektor strategis tadi diantaranya, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur dan konektivitas, akuntabilitas keuangan negara, daerah, dan desa, pembangunan ekonomi; ketahanan pangan. ketahanan energi, dan penguatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih.

"Untuk APPD difokuskan kepada 5 sektor strategis pembangunan dan mencakup 64 tema pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah," ucapnya.

Dikatakan, APP dan APPD 2023 merupakan produk pengawasan yang dihasilkan BPKP untuk digunakan stakeholder BPKP dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengekspektasi hasil pengawasan yang dilakukan BPKP.

"APP ini juga dapat menjadi rujukan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dalam merancang dan menyelaraskan pelaksanaan pengawasaan intern pada instansi yang menjadi tanggung jawabnya," ucapnya.