Sri Mulyani Pamer 2 Omnibus Law di Depan Menteri dan Gubernur Bank Sentral se-Asia Pasifik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah berada di Tokyo, Jepang. Kunjungan ke Jepang ini dalam rangka menghadiri IMF-JICA Joint Conference on Recovery from the Pandemic in Developing Asia.

"Memulai hari dengan semangat meski udara Tokyo begitu dingin. Pagi hari saya menjadi pembicara pada IMF-JICA Conference - sebuah forum dialog bagi para Menteri dan Gubernur Bank Sentral Asia dan Pasifik," tulis Sri Mulyani dikutip dari akun instagram pribadinya @smindrawati, Selasa (14/2/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan terkait langkah-langkah yang pemerintah Indonesia tempuh dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Sejauh ini, Kementerian Keuangan telah mendesain berbagai reformasi kebijakan fiskal untuk menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dan melaksanakan fungsi jangka pendek -alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dua diantaranya yang sangat pentinng, yaitu UU HPP dan UU HKPD.

Dua omnibus law juga diberlakukan, yaitu UU Cipta Kerja dan UU P2SK - sebuah langkah untuk memastikan sektor keuangan domestik yang terus tumbuh inklusif, dalam, dan stabil.

"Forum ini juga membahas mengenai isu vital perubahan iklim. Saya jelaskan berbagai kontribusi nyata Indonesia," ujarnya.

Kata Menkeu, Indonesia memperbarui Nationally Determined Contribution-nya dari 29 persen menjadi 31,89 persen dengan usaha sendiri dan dari 41 persen menjadi 43 persen dengan dukungan internasional.

"Ini adalah wujud optimisme dan komitmen Indonesia sekaligus mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau..!," ujarnya.

Selain itu, Sri juga menyebut bahwa Indonesia merupakan Co-chair pada Coalition of Finance Minister for Climate Action yang beranggotakan 80 negara. Tujuannya adalah mengarusutamakan kelestarian iklim dalam kebijakan tanpa memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Indonesia akan memastikan akselerasi reformasi struktural terus berjalan. Hal ini penting agar perekonomian kita tumbuh semakin tinggi, semakin inklusif, dan semakin terjaga keberlanjutannya..!," pungkas Menkeu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekonomi Indonesia tumbuh mengesankan di 2022 yaitu mencapai 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sangat kuat kuat di tengah perlambatan ekonomi global.

Tingkat pertumbuhan ini jauh melampaui pertumbuhan 2021 yang tercatat sebesar 3,7 persen. Sedangkan PDB triwulan IV 2022 tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy) atau tumbuh 0,4 persen (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya.

“Alhamdulillah meski sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat, ekonomi Indonesia mencatatkan konsistensi tren pertumbuhan yang sangat baik,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Selasa (/2/2023).

Efektivitas kebijakan penanganan pandemi Covid-19 berperan besar dalam menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi. Akselerasi program vaksinasi dan pendekatan yang tepat dalam penerapan pembatasan sosial masyarakat yang adaptif secara efektif mengendalikan penularan Covid-19 sekaligus menjaga aktivitas ekonomi untuk dapat pulih lebih cepat.

Berbagai program pemulihan ekonomi melalui Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang didukung oleh kebijakan moneter dan sektor keuangan yang akomodatif telah memberikan dorongan besar bagi akselerasi pemulihan ekonomi nasional di tahun 2022.

Di tengah eskalasi gejolak global di 2022, peran APBN sebagai shock absorber menjadi demikian krusial. Disrupsi di sisi suplai akibat meningkatnya optimisme perbaikan ekonomi di sejumlah negara maju yang belum diikuti dengan perbaikan sisi produksi telah menyebabkan naiknya tekanan inflasi.

Perang di Ukraina kemudian mengakibatkan gangguan pasokan sehingga harga komoditas, khususnya pangan dan energi, melonjak tajam. Akibatnya, banyak negara menghadapi tekanan inflasi yang sangat tinggi.

Inflasi di sejumlah negara maju, seperti Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan Eropa, mencatatkan rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Transmisi global dampak inflasi tinggi ke domestik dapat ditekan dengan mengoptimalkan fungsi APBN sebagai shock absorber.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi, penambahan BLT terkait penyesuaian harga BBM, bantuan subsidi upah, serta penguatan dana transfer ke daerah untuk pengendalian inflasi digulirkan oleh Pemerintah.

Inflasi domestik terkendali pada level yang moderat, hanya 5,5 persen di tahun 2022, sehingga daya beli masyarakat dan keberlanjutan pemulihan ekonomi terjaga.