Kecurangan Diduga Bikin Minyakita Langka, Pengamat: Kontrol Harus Ketat

Stok minyak goreng kemasan sederhana Minyakita tengah jadi perhatian masyarakat karena pasokan yang terbatas dan harga yang diatas HET Rp 14.000. Sejumlah dugaan kecurangan pun muncul yang disebut-sebut menjadi penyebab langkanya Minyakita.

oleh Arief Rahman H diperbarui 21 Feb 2023, 16:40 WIB
Diterbitkan 21 Feb 2023, 16:40 WIB
KPPU
Stok minyak goreng kemasan sederhana Minyakita tengah jadi perhatian masyarakat karena pasokan yang terbatas dan harga yang diatas HET Rp 14.000. Sejumlah dugaan kecurangan pun muncul yang disebut-sebut menjadi penyebab langkanya Minyakita.

Liputan6.com, Jakarta Stok minyak goreng kemasan sederhana Minyakita tengah jadi perhatian masyarakat karena pasokan yang terbatas dan harga yang diatas HET Rp 14.000. Sejumlah dugaan kecurangan pun muncul yang disebut-sebut menjadi penyebab langkanya Minyakita.

Sebut saja, dugaan adanya pengemasan ulang Minyakita dan dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian, penimbunan stok Minyakita, hingga syarat penjualan yang mengharuskan pembelian Minyakita dengan produk lainnya seperti temuan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Peneliti Indef Bidang Perdagangan, Industri, dan Investasi, Ahmad Heri Firdaus menegaskan kalau pemerintah harus melakukan pengawasan lebih ketat dalam distribusi dan pemasaran Minyakita. Tujuannya, menghalau berbagai kecurangan tersebut terulang berkepanjangan.

"Kebijakan (yang diambil) harus menyeluruh dari hilu-hilir, DMO diliat lagi, biaya input produksi seperti apa, sampai ke bagaimana permintaannya dipasar. Kalau misalnya diborong pengusaha besar, atau misalnya di bundling atau dijual ulang ini kan berbahaya. Jadi harus ada kontrol sehingga tak ada penyalahgunaan dan bisa dipastilan ini tata niaganya kemana aja," ungkapnya saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (21/2/2023).

Tata niaga Minyakita termasuk dari sisi hulu, pada minyak sawit juga menurutnya perlu jadi perhatian. Misalnya, jika ada kenaikan harga minyak sawit di pasar internasional, perlu diperhatikan daya saingnya dengan harga di dalam negeri.

Dengan asumsi harga minyak sawit lebih besar di pasar internasional ketimbang di dalam negeri, ada kemungkinan banyak pengusaha melempar pasokan bahan baku minyak goreng itu ke luar negeri. Alhasil, pasokan di dalam negeri terganggu dan stok minyak goreng di pasaran bisa menipis. Hal ini pernah terjadi di awal 2022 lalu.

"Pemerintah juga harus tahu karakteristik dan perilaku dari para setiap pelaku usaha baik itu sawitnya, minyak goreng atau bahkan produksi lainnya. Ini yang pemerintah gak boleh kalah cepat sama pelaku usaha," ujarnya.

"Kalah cepat dalam arti gini, kalau sudah ada kebijakan yang katakanlah harus segera disesuaikan melihat kemungkinan terjadi maka harus segera ini," sambungnya.

 

Pengawasan Kemendag

Mendag Zulkifli Hasan
Mendag Zulkifli Hasan. Per 7 Februari 2023 sekitar 515 ton stok MINYAKITA yang diproduksi pada bulan Desember 2022 di PT BKP tidak didistribusikan karena belum mendapatkan Domestik Market Obligation (DMO).

Kementerian Perdagangan menegaskan pengawasan kepada para produsen minyak goreng kemasan sederhana, Minyakita. Hal ini dilakukan usai adanya penambahan kuota produksi menjadi 450 ribu ton perbulan sejak Februari-April 2023.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan sejauh ini kebijakan yang diambil itu berjalan secara baik. Dia mengaku terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) tersebut.

"So far so good , pokoknya kita kalau ada temuan ya kita akan follow up, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai di lapangan akan kita follow up," ungkapnya saat ditemui usai Pelantikan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Senin (20/2/2023).

Wamendag Jerry belum mau berbicara siapa-siapa saja produsen Minyakita yang nakal yang mengurangi produksinya. Dia menyebut, saat ini masih dalam proses.

"Ya nanti, sedang di proses. Kita pastikan, harganya stabil," kata dia.

 

Cek Setiap Hari

Mendag Zulkifli Hasan
Mendag Zulkifli Hasan. Per 7 Februari 2023 sekitar 515 ton stok MINYAKITA yang diproduksi pada bulan Desember 2022 di PT BKP tidak didistribusikan karena belum mendapatkan Domestik Market Obligation (DMO).

Kendati begitu, Jerry belum berbicara banyak soal kepatuhan para pengusaha mengenai DMO tersebut. Namun, dia memastikan bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan jajarannya terus melakukan pengawasan di sisi hilir ada pedagang.

Utamanya, untuk memastikan pasokan Minyakita tetap tercukupi di pasaran. Sehingga, harganya bisa kembali normal ke Rp 14.000 per liter atau minyak goreng curah dengan harga Rp 15.500 per kilogram.

"Intinya yang paling bagus kita liat di lapangan, setiap hari, pak Menteri, saya dan jajaran ke pasar, kita cek terus, nanti kita ke pasar lagi dan terus ke pasar lagi, pokonya supaya Minyakita selalu ada," ungkapnya.

 

Luhut Turun Tangan

Menko Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan/Istimewa.

Diberitakan sebelumnya, kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng rakyat atau Minyakita saat ini salah satunya disebabkan oleh berkurangnya pasokan Domestic Market Obligation (DMO) terutama dari pasokan minyak kita.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan atau Menko Luhut telah melaksanakan Rapat Koordinasi (rakor) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada Senin (6/2/2023) guna membahas hal tersebut.

"Saya mohon kepada Kemendag untuk memastikan peningkatan pasokan DMO oleh produsen minyak goreng (Minyakita) sebanyak 50 persen hingga Lebaran nanti (bulan April). Alokasi per perusahaan ditentukan berdasarkan rata-rata kinerja ekspor perusahaan selama Oktober-Desember 2022 secara proporsional dan kepatuhan masing-masing perusahaan terhadap pemenuhan DMO," ungkap Menko Luhut, dikutip Selasa (7/2/2023).

Lebih lanjut, Ia meminta agar Kemendag, Kemenperin, dan Indonesia National Single Window (INSW) untuk mendepositokan 66 persen hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini dan tidak dapat langsung digunakan.

Pencairan deposito akan dilakukan secara bertahap sejak 1 Mei dan diberikan melihat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban DMO.

Menko Luhut menjabarkan akan diberikan ruang pencairan deposito lebih cepat bagi perusahaan yang harus memenuhi kontrak yang sudah ada, tetapi hak ekspor yang dimiliki tidak mencukupi meski telah memenuhi tambahan DMO.

Infografis Ragam Tanggapan Pejabat Kemendag Jadi Tersangka Mafia Minyak Goreng. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Ragam Tanggapan Pejabat Kemendag Jadi Tersangka Mafia Minyak Goreng. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya