Impor KRL Bekas Jepang Tak Dapat Izin, Erick Thohir Bakal Sambangi Kemenperin

Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung rencana PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) untuk mengimpor 10 trainset KRL bekas asal Jepang. Mengingat, sebanyak 10 rangkaian KRL tersebut harus segera diganti karena sudah masuk usia pensiun.

Erick mengatakan, impor KRL sebanyak 10 rangkaian tersebut perlu segera dilakukan untuk mengangkut lebih banyak penumpang. Mengingat, jumlah penumpang KRL terus bertambah seiring meningkatnya jumlah penduduk.

"Apalagi kereta, yang tadinya 10 jadi 15 kan tambah panjang, kan penumpangnya tambah banyak," tegasnya kepada awak media di The St Regis Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (28/2).

Tarif Tetap Terjangkau

Erick meyakini kedatangan KRL impor asal Jepang tersebut juga untuk memastikan tarif penumpang tetap terjangkau. Menyusul, adanya penambahan 10 rangkaian KRL bekas asal Jepang.

"Sama aja kalau kita bicara industri pesawat terbang, kenapa sih harga tiket mahal? kan karena pesawatnya kurang," ucapnya.

Erick pun berencana akan menyambangi Kementerian Perindustrian untuk membicarakan hal ini lebih lanjut. Dia optimis Kementerian Perindustrian akan mendukung rencana impor 10 rangkaian KRL bekas Jepang ini.

"Ini masalahnya belum ada komunikasi aja. Tapi insya Allah, saya yakin saling mendukung," ujarnya.

Sebelumnya, PT KAI Commuter Indonesia (PT KCI) tengah menunggu kepastian dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, soal izin impor 10 rangkaian kereta pengganti untuk 10 trainset KRL Jabodetabek yang bakal pensiun di 2023.

VP Corporate Secretary PT KCI Anne Purba mengatakan, impor 10 kereta pengganti itu perlu untuk menjaga operasional KRL Jabodetabek, khususnya pada jam sibuk. Sebab, dia tak ingin mengorbankan nasib penumpang yang menaiki kereta habis masa.

"Kalau dibilang apakah 10 layanan pengaruhi layanan, pasti. Yang perlu diantisipasi, peningkatan headaway. Sehingga jam sibuk bisa cepat terurai. Kalau dibilang cukup, jam sibuk tetap hal yang krusial di pengelolaan commuter. Tapi tetap, safety yang harus ditekankan," ujar Anne di Kantor PT KCI, Jakarta, Senin (27/2).

Oleh karenanya, PT KCI terus berkoordinasi dengan pihak regulator seperti Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, pihak pengguna, hingga pengamat. Sebab, Anne menekankan, opsi keselamatan penumpang KRL Jabodetabek jadi yang terdepan.

"Kita sangat dukung produk dalam negeri seperti INKA, untuk peningkatan kapasitas pasti kita akan adakan KRL baru. Tapi ada yang konservasi. Ini yang butuh support, supaya kereta eksisting tidak berkurang," ungkapnya.

Menteri BUMN Erick Thohir buka suara soal PT KAI Commuter Indonesia (KCI) yang tidak mendapat izin Kementerian Perindustrian (Kemenperin), untuk mengimpor 10 kereta bekas Jepang guna menunjang operasional KRL Jabodetabek.

Menurut dia, yang terpenting dari adanya transportasi publik adalah ongkos logistik murah. Dalam hal ini, ia membandingkannya dengan kebutuhan armada maskapai.

"Yang terpenting itu kan ongkos logistiknya jadi lebih murah. Sama kalau kita bicara industri pesawat terbang, kenapa sih harga tiket mahal kan karena pesawatnya kurang," ujar Erick Thohir saat ditemui usai acara Economic Outlook 2023 di St Regis Hotel, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

"Kalau kereta itu, apalagi kereta, yang tadinya 10 (trainset KRL) jadi 15 (trainset) kan tambah panjang, kan penumpangnya tambah banyak. Jadinya lebih mudah. Itu juga bisa menekan operasional cost," ungkapnya.

Minta Sinergi DiperkuatOleh karenanya, ia meminta agar tiap instansi berkepentingan bisa bersinergi untuk kepentingan publik. Sehingga, angka-angka pengeluaran masyarakat tidak mahal.

"Kita sedang menghadapi energi yang mahal. Kita sedang menghadapi pangan yang mahal. Kehidupan sehari-harinya kalau bisa jangan mahal, harus cari solusi," kata Erick Thohir.

Bicara soal ekosistem, Erick tak memungkiri, produk kereta lokal buatan Indonesia merupakan syarat utama agar industri perkeretaapian di Tanah Air semakin kuat.

"Tetapi kan kalau kita lihat mengenai lonjakan penumpang dan pembangunan infrastruktur kereta api, kita juga musti melihat kapasitas produksi kita mencukupi atau tidak," sebutnya.

"Kalau ternyata kapasitas kita tidak siap, kan tidak ada salahnya kita bekerjasama dengan negara lain untuk mencari solusi supaya ini bisa cepat tersedia," tegas Erick Thohir.