Keluarga Milenial Incar Rumah Subsidi Ala Klaster di Tangerang 

Liputan6.com, Jakarta - Rumah subsidi di kawasan industrial kembali melonjak permintaannya. Terutama di Kabupaten Tangerang, angka peminatnya melonjak di awal tahun 2023. 

Tak terkecuali, rumah subsidi yang menyasar segmen milenial dengan harga terjangkau di Kabupaten Tangerang beberapa pengembangnya, menawarkan rumah subsidi untuk karyawan pabrik atau industri, karyawan aparatur sipil negara (ASN), serta pengusaha Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

"Dengan gaji atau pendapatan berkisar Rp3,5 juta hingga Rp5 juta ke atas, keluarga muda yang rata-rata usia 25 tahun hingga 35 tahun, cenderung memilih rumah subsidi yang sesuai kemampuanya mereka. Namun meski rumah subsidi kaum milenial ini kecenderung sangat selektif dalam menentukan pilihannya," ungkap Manager Puri Harmoni Cisoka 3 Harun, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Selasa (21/3/2023).

Menurutnya, pasca pandemi Covid-19 di akhirnya 2022 pembelian rumah subsidi di proyeknya terus meningkat, di kuartal IV 2022 naik 30 persen dibanding kuartal yang sama di tahun 2021. Tren tersebut terus berlanjut hingga kuartal I 2023.

”Secara umum, animo terhadap rumah subsidi di kabupaten Tangerang dan sekitarnya sangat tinggi. Sebagian besar atau 80 persen pembeli rumah subsidi datang dari keluarga muda usia produktif. Mereka adalah karyawan pabrik atau industri di wilayah Kabupaten Tangerang dan sekitarnya,” kata Harun.

Meski konsep perumahan tersebut adalah subsidi, namun penghuninya tidak akan merasa tinggal di perumahan subsidi. Sebab nuansa lingkungan perumahan komersial lebih terasa. Sebab mulai fasad, kualitas bangunan, lingkungan, taman dan menerapkan one gate system, dan pagar panel keliling, semua dibangun layaknya perumahan komersial.

“Saat ini kami penjualan kami terus mengalami kenaikan. Banyak keluarga muda yang sekarang cari rumah subsdi karena cicilan hampir sama dengan harga sewa kontrakan/kos-kosan, jadi mereka berpikir lebih menguntungkan jika mencicil rumah subsidi dari sekarang,” katanya.

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut, sektor properti tidak akan terkena dampak resesi global. Pasalnya, minat terhadap perumahan terus menggeliat meski pada tahun 2020 lalu Indonesia diterpa pagebluk.

"Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5 persen dan kalau dilihat sektor properti kondisi yang paling berat pun dimasa pandemi masih bertumbuh positif," kata Direktur Rumah Umum dan Komersial Ditjen Perumahan Fitrah Nur dalam webinar dengan tema Pasar Properti Tetap Berjaya di Tahun Resesi, dikutip Rabu (1/3/2023).

Menurut dia, industri properti menjadi salah sektor paling tahan banting dalan situasi dan kondisi apapun. Belum lagi, lanjut dia, generasi muda saat ini sebagian sudah melek investasi properti dan menjadi kebutuhan primer.

"Tentu hal ini memperlihatkan bahwa apapun kondisinya perumahan itu perlu. Apalagi sekarang definisi perumahan bukan lagi konvensional," ujarnya.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menilai, program rumah subsidi merupakan wujud keberpihakan pemerintah kepada kelompok masyarakat golongan ekonomi rendah agar bisa memiliki rumah layak huni.

"Rumah bersubsidi dengan bantuan keuangan yang sangat luar biasa, tingkat suku bunga yang rendah, memberikan kesempatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak," kata Misbakhun.

Misbakhun mengatakan, berkat program rumah subsidi yang digalakkan pemerintah melalui Kementerian PUPR membuat tidak ada lagi istilah rumah sangat sederhana (RSS) untuk masyarakat Indonesia. Melalui program itu juga, lanjut dia, para pengusaha properti turut terbantu dalam mengembangkan tempat tinggal layak huni.

"Ini program yang sangat signifikan mengangkat banyak masyarakat pada situasi standar baru kepemilikan rumah. Terobosan PUPR yang menurut saya luar biasa programnya memberikan standar baru," kata Misbakhun menambahkan.

Adapun, Dalam rangka mendorong pemulihan sektor properti imbas pandemi covid-19, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan kebijakan relaksasi antara lain kelonggaran LTV/FTV, kebijakan rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM), kebijakan insentif makroprudensial dan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK).