Bos Kadin Tak Takut Lawan China soal Hilirisasi: Masa Kita Enggak Boleh Jadi Negara Maju

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mendukung penuh program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Termasuk larangan ekspor bauksit yang akan dimulai per Juni 2023 nanti.

Arsjad menilai Jokowi dan jajarannya tidak akan gentar menghadapi ancaman gugatan ke Organisasi Perdagangan Internasional alias WTO, khususnya dari China. Pasalnya, sekitar 90 persen ekspor bauksit Indonesia lari ke Negeri Tirai Bambu.

"Seperti pak Presiden mengatakan, gugat-menggugat silakan. Tapi kan setiap negara mempunyai hak. Dan yang ingin kita lakukan bukan apa-apa, tapi ujungnya tuh mensejahterakan, kemakmuran untuk bangsa kita, masyarakat kita," ujarnya kepada Liputan6.com di Magelang, Jawa Tengah, dikutip Minggu (26/3/2023).

"Salah satu jalannya adalah bagaimana membangun industri hilirisasi. Supaya value added atau nilai tambah bisa ada di Indonesia, tidak ke negara lain. Jadi supaya industri kita, industri kecil dan menengah bisa berkembang," kata Arsjad.

Terlebih untuk bauksit, Arsjad melanjutkan, itu merupakan salah satu bahan mentah utama dalam membangun alumunium. Saat ini, komoditas mineral tersebut banyak diincar untuk membuat kerangka mobil listrik menjadi lebih ringan.

Dengan memiliki sumber daya karunia alam tersebut, banyak negara disebutnya seakan ketakutan kalau Indonesia mulai merangsek jadi negara maju.

"Masa sih Indonesia enggak boleh, kan kita juga pengen jadi negara advance. Bukan hanya negara berkembang, tapi juga negara yang maju," sebut Arsjad.

Ketimbang layangkan gugatan ke WTO, Arsjad lantas menyarankan China untuk bantu Indonesia membangun industri komponen kendaraan listrik di Tanah Air.

"Kita bisa complimentary, bisa kerjasama. Contohnya kayak nikel, silakan mau investasi, monggo. Pak Jokowi sudah bicara, kalau bisa semua nanti kita setop dan lakukan hilirisasi di Indonesia. Karena tambah banyak hilirisasi, value added akan ada di Indonesia," tuturnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melarang kegiatan ekspor bijih bauksit pada Juni 2023 mendatang. Namun, kebijakan itu ditakutkan akan membuat China meradang hingga mengajukan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pasalnya, menurut catatan Jokowi, sekitar 90 persen ekspor bauksit Indonesia dinikmati oleh China.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan dirinya tidak mau berspekulasi apakah larangan ekspor bauksit itu akan menimbulkan percikan dari China.

Namun, Pemerintah Indonesia disebutnya akan menjelaskan apa alasan kebijakan tersebut, yakni untuk memperkuat program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi.

"Kita lihat aja nanti seperti apa, apakah kebijakan pembatasan untuk beberapa produk mineral lainnya selain nikel itu jadi perhatian dan kepentingan negara-negara mitra kita. Kalau mereka mengajukan concern-nya lewat gugatan atau pertanyaan, ya nanti kita jawab," ujar Djatmiko di Magelang, Jawa Tengah, Senin (20/3/2023).

Djatmiko menyatakan, Pemerintah RI sudah punya komitmen kuat untuk menyetop ekspor bauksit per Juni 2023 nanti. Kendati begitu, Indonesia tetap akan menjelaskan kepada China agar mau mengerti.

"Tapi, tentu kembali lagi, kalau manusia kan punya hak asasi untuk menentukan nasibnya sendiri. Negara juga kurang lebih sama. Ya kita pasti akan jelaskan nanti kenapa kita melaksanakan kebijakan ini," terangnya.

Pastinya, ia menekankan, pemerintah ingin ada nilai tambah dari setiap hasil kekayaan alam dari Tanah Air. Sehingga roda ekonomi negara bisa terus berputar ke depan.

"Berikutnya, kita juga akan mengundang berbagai pihak dari negara mitra, pelaku usaha untuk ambil bagian dari prosesi tadi. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kita tidak menutup, justru mengundang," tuturnya.