Belanja di Malaysia Bisa Pakai QRIS, Tak Perlu Repot Tukar Uang Tunai

Liputan6.com, Jakarta PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) bekerjasama dengan PT Fintek Karya Nusantara (LinkAja) memperluas implementasi layanan QR Code Indonesian Standard (QRIS) yang menghubungkan pembayaran antar negara (cross-border) melalui interkoneksi kode QR antara Malaysia dan Indonesia.

Implementasi ini merupakan tindaklanjut dari kesepakatan di 2021 terkait pemanfaatan teknologi QR Code pada aplikasi LinkAja untuk pembayaran antar negara dalam Jaringan Link yang dimiliki Jalin. Dalam implementasinya, LinkAja berperan sebagai sebagai Issuer dan Acquirer, sementara Jalin berperan sebagai lembaga switching di Indonesia. Sebelumnya, di Agustus 2022 lalu, Jalin dan LinkAja telah mengimplementasikan layanan QRIS cross-border di Thailand.

Direktur Utama Jalin, Ario Tejo Bayu Aji mengatakan bahwa model kerjasama dari implementasi QRIS Cross Border yang dijalankan adalah ‘Switching to Switching’ sehingga Jalin akan terhubung dengan switching di Malaysia dengan menggunakan API (Application Programming Interface) dan standard messaging dalam proses integrasi. Adapun proses Settlement akan dilakukan melalui metode LCS (Local Currency Settlement) melalui Bank ACCD (Appointed Cross Currency Dealer).

"Kerjasama ini diluncurkan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 yang selaras dengan tema ‘Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth’. Sinergi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam upaya implementasi sistem pembayaran regional yang aman, efisien, canggih dan kompetitif," ungkap Ario dikutip Selasa (9/5/2023).

Implementasi Layanan QRIS

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Marketing LinkAja, Muhammad Rendi Nugraha, mengapresiasi koordinasi dan kolaborasi yang sangat baik di antara Jalin dan LinkAja dalam implementasi layanan QRIS cross-border yang terinterkoneksi di Malaysia dan Indonesia.

“Kami menyambut baik kerja sama strategis ini yang sejalan dengan tujuan kami dalam memperluas ekosistem digital guna mendorong inklusi keuangan," kata dia.

"Melalui sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan ekonomi pada sektor pariwisata. Selain itu, diharapkan juga dapat mempermudah transaksi para pengguna baik di Indonesia maupun di Malaysia. Ke depannya, bersama Jalin, kami juga akan terus memperluas implementasi QRIS cross border di negara-negara lain, setelah sebelumnya LinkAja sebagai acquirer dan issuer secara resmi mengimplementasikan QRIS cross border di Thailand," lanjut Rendi.

Sebagai informasi tambahan, transaksi QRIS yang diproses oleh Jalin melonjak secara signifikan dengan kenaikan lebih dari 700% di periode tertentu seperti Ramadhan dan Idulfitri 2023. Jalin melihat ini sebagai tren yang sangat positif di mana Perusahaan senantiasa mendukung target Bank Indonesia untuk meningkatkan penambahan jumlah pengguna QRIS sebanyak 15 juta pengguna dengan target total menjadi sebanyak 45 juta pengguna di akhir 2023.

Jalin berperan dalam menghubungkan seluruh pengguna QRIS di Malaysia dan Indonesia, sehingga interkoneksi QR Code antar kedua negara diharapkan dapat menggerakan transaksi lebih tinggi lagi dalam menggerakan roda perkonomian nasional dan membantu pertumbuhan sektor pariwisata dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya di Indonesia.

Kolaborasi dengan LinkAja merupakan komitmen Jalin untuk mengembangkan inovasi pembayaran digital di Indonesia dan menjadi jembatan literasi serta inklusi keuangan Indonesia dengan memperluas akses layanan keuangan bagi semua orang.

Selain tindak lanjut kerjasama dengan LinkAja, Jalin pun juga memperluas kerjasama implementasi layanan QRIS domestik pada 9-10 Mei 2023 di FEKDI 2023 dengan berbagai lembaga bank dan perusahaan fintek di tanah air diantaranya PT Bank Mandiri Taspen (Bank Mantap), PT E2Pay Global Utama (E2Pay), dan PT GDC Multi Sarana (GDCPay).

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) target melakukan kerjasama pembayaran lintas negara berbasis QR Code Indonesian Standard (QRIS) dengan Singapura pada akhir 2023. Dengan begitu, QRIS mulai bisa digunakan di Negeri Singa di penghujung tahun nanti.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan, Indonesia telah menjalin kerjasama pembayaran QR Code lintas negara dengan Thailand di 2022, dan Malaysia dalam waktu dekat ini.

"Sementara kerjasama pembayaran QR lintas negara antara Indonesia dan Singapura target diluncurkan pada akhir 2023," ujar Filianingsih dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023, Selasa (9/5/2023).

Selain dengan ketiga negara itu, Bank Indonesia juga sudah meneken MoU pemakaian QRIS dengan India, Korea Selatan, hingga Jepang.

Filianingsih menjelaskan, kerjasama pembayaran QR Code ini membuat para pengguna dari masing-masing negara melakukan pembayaran lewat mata uang lokal mereka. Pasalnya, BI juga sudah mencapai kesepakatan penggunaan mata uang lokal atau Local Currency Settlement (LCS) dengan bank sentral di negara tersebut.

Kesepakatan LCS ini dijalin guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Sehingga nilai tukar mata uang masing-masing negara tersebut juga bisa lebih kuat.

"Gebrakan ini memberikan opsi lebih banyak kepada pengguna di sistem pembayaran antar negara," imbuh Filianingsih.

"Itu juga mendongkrak transaksi lebih efektif, mempromosikan inklusi ekonomi dan keuangan digital, memperkuat stabilitas makro ekonomi dengan mempromosikan penggunaan mata uang lokal secara lebih ekstensif untuk transaksi bilateral," tuturnya.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengungkap capaian dari target 1.000 pasar yang menerapkan digitalisasi dalam metode pembayarannya. Itu ditandai dengan penggunaan QR Indonesia Standard (QRIS).

Jerry menyebut, langkah ini jadi satu upaya digitalisasi pembayaran di lingkungan pasar tradisional. Dia mematok target sekitar 1.000 pasar menggunakan QRIS per tahunnya.

"Itu saya mesti lihat dulu angka persisnya berapa. Cuman setahu saya itu kita sudah hampir setengahnya ya," ujar dia saat ditemui di sela-sela Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), di JCC Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Jerry menyebut penerapannya tak hanya bergantung di satu wilayah saja, tapi menyebar di seluruh pasar di seluruh Indonesia. Mengingat, ada peran Kemendag sebagai pengarah pusat kepada dinas-dinas di pemerintah daerah di tiap titik.

"Nah kami tentu koordinasi dengan pemda, provinsi, kabupaten/kota. Karena apapun domainnya dibawa mereka. Kami memberikan himbauan kami emmbuka jalan, kami membuka akses, tapi inplementasinya harus melalui pemerintah daerah," bebernya.

Jerry menerangkan, upaya digitalisasi pembayaran ini jadi langkah konkret yang dijalankan Kemendag dalam mendukung pemerintah menggenjot tingkat inklusi keuangan.

"Salah satu konkretnya kami menargetkan digitalisasi pasar 1.000 per tahun," katanya.