Sayang Sekali, Pemerintah Cari Utang Cuma Buat Bayar Utang

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah sampai 31 Maret 2023 sebesar Rp 7.879 triliun. Utang ini naik Rp 17,39 triliun dibanding bulan sebelumnya. Pemerintah memastikan utang ini aman karena kas pemerintah mencukupi. 

Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action, Ronny P Sasmita mengkritisi tingginya utang ini. Menarik perhatian Ronny bukan jumlah utang yang ada tetapi penggunaan dana dari utang tersebut. 

"Yang paling mubazir adalah memungut utang untuk membayar tagihan dan bunga utang, ada juga untuk membiayai biaya rutin dan biaya operasional pemerintah," kata Ronny kepada merdeka.com, dikutip pada Jumat (12/5/2023).

Dalam sudut pandang lain, kondisi utang Indonesia berpotensi membahayakan jika besaran utang tidak sebanding dengan daya ungkit pertumbuhan terhadap ekonomi nasional.

Memang, menurut Ronny, jika dilihat dari sudut pandang rasio utang dengan PDB nasional, utang Indonesia masih aman. Namun kondisi seperti ini tidak aman jika berlangsung setiap tahun. Apalagi, jika pertumbuhan ekonomi nasional di batas standar, yakni 5 persen.

"Jika pola ini dipertahankan, maka dalam waktu 10 atau maksimal 20 tahun ke depan, batas konstitusional 60 persen akan tersentuh. Lalu mau tak mau aturannya harus direvisi agar tetap bisa berutang dengan pola yang sama," ujar Ronny.

Risiko lainya, menurut analisa Ronny adalah pertumbuhan utang yang bergerak lebih cepat dibanding pertumbuhan ekonomi, pada ujungnya juga akan bergerak lebih cepat dibanding pertumbuhan revenue atau pendapatan negara.

Hal ini akan berdampak terhadap anggaran negara akan lebih banyak tergerus oleh porsi cicilan utang, yang berakibat akan mengurangi anggaran pelayanan dasar dan anggaran pembangunan.

"Lalu satu persatu subsidi akan dicabut untuk menyikapinya, dan seterusnya," ucapnya.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka.com

Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah sampai 31 Maret 2023 sebesar Rp7.879 triliun. Jumlah utang tersebut naik Rp17,39 triliun dari posisi bukan Februari yang hanya Rp7.816 triliun.

Meski utang pemerintah naik, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penarikan utang dilakukan secara hati-hati. Tetap menjaga kondisi pasar dan kas pemerintah.

"Pengadaan utang tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dengan kondisi pasar dan kas pemerintah yang saat ini cukup tinggi," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Pasific Central Palace, Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, kinerja APBN pada kuartal I-2023 berjalan dengan baik dan tumbuh positif. Selain itu APBN akan terus bekerja secara optimal sebagai peredam gejolak global dan momentum nasional.

"APBN tetap dikelola dengan hati-hati dan konservatif, dengan memberikan ruang bagi shock absorber kinerja APBN sesuai target," kata dia.

Mengingat saat ini harga komoditas memasuki tren moderasi, sehingga perlu diantisipasi menggunakan APBN. "Kita tetap antisipasi lewat APBN," ujarnya.

Sebagai informasi, sampai akhir Maret APBN masih mengalami surplus Rp128,5 triliun. Pendapatan negara tumbuh 26,3 persen atau senilai Rp647,2 triliun.

Secara keseluruhan belanja negara juga tumbuh Rp518,7 triliun atau 16,9 persen. Di sisi lain, keseimbangan primer juga surplus Rp228,8 triliun.  

Bank Indonesia (BI) mengumumkan kondisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2023. Tercatat, cadangan devisa Indonesia di akhir bulan lalu sebesar USD 144,2 miliar. Jumlah tersebut turun tipis dibandingkan dengan posisi pada akhir Maret 2023 sebesar USD 145,2 miliar.

Direktur Eksekutif – Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menjelaskan, penurunan posisi cadangan devisa pada April 2023 antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Selain itu penurunan juga dipengaruhi oleh kebutuhan likuiditas valas sejalan dengan antisipasi dalam rangka Hari Besar Keagamaan Nasional," jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (8/5/2023).

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," kata Erwin.

Ke depan, Bank Indonesia memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.