Minta Pengusaha Melapor, KKP Bakal Tindak Oknum Persulit Penerbitan Izin SKP

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan akan menindak oknum-oknum yang mempersulit terbitnya sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) ikan. Termasuk meminta pengusaha ikut melaporkannya ke KKP.

 

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Budi Sulistiyo menegaskan, upaya ini sebagai salah satu cara mendorong transparansi. Utamanya, pada pelayanan yang diberikan Ditjen PDSPKP kepada para pengusaha di sektor perikanan dan kelautan.

 

Budi meminta kepada pengusaha untuk melaporkan kondisi pelayanan di lapangan. Misalnya, soal kendala-kendala yang dihadapi, termasuk proses perizinan. Hal ini disampaikan Budi dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan di Lingkup PDSPKP.

 

"Pernah gak menderita batin lahir ketika mengajukan SKP? Lama sekali tak kekuar rekomendasi? Gapapa sampaikan saja," kata dia di Gedung Mina Bahari IV KKP, Jakarta, Selasa (23/5/2023).

 

"Ketika ada (proses) yang lama, ada oknum, sampaikan ke kami. Karena kami kerja sekarang akan optimal kalau transparansi bergerak," sambungnya.

 

Dengan adanya pelaporan yang dilakukan, maka, harapannya penanganan kendala bisa dilakukan secara tepat. Oleh karena itu, Budi meminta para pengusaha ikut terlibat melaporkan titik-titik kendala yang dihadapi.

 

"Intinya, ketika itu ada, maka kami bergerak, dimana tata kelola yang harus kami perbaiki," tegasnya.

 

 

 

Dia menerangkan, dalam lingkup PDSPKP, ada 10 jenis layanan publik yang menyentuh langsung ke pengusaha atau masyarakat. Pertama, Penggunaan tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan perikanan dan menunjang kegiatan perikanan yang dilakukan oleh BBP3KP.

 

Kedua, Pelayanan penggunaan peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Direktorat Logistik. Ketiga, Penggunaan peralatan budidaya yang dilakukan oleh BBP3KP.

 

Keempat, Pemeriksaan/pengujian laboratorium terkait pelayanan pemeriksaan/uji mutu hasil perikanan yang dilakukan oleh BBP3KP.

 

Kelima, Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan, yang dilakukan oleh Direktorat Usaha dan Investasi. Keenam, Perizinan Berusaha Subsektor Pemasaran Ikan, yang dilakukan oleh Direktorat Pemasaran. Ketujuh, Surat Izin Usaha Pasca Panen Penangkapan Ikan, yang dilakukan oleh Direktorat Logistik.

 

Kedelapan, Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan, yang dilakukan oleh Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu. Kesembilan, Penerbitan Sertifikat Kesesuaian, yang dilakukan oleh BBP3KP. Kesepuluh, Penerbitan SPPT-SNI, yang dilakukan oleh BBP3KP. 

 

"Ada 10 layanan, terkait uji lab, (jika ada) masalah peralatan, kami mohon sampaikan," ungkapnya.

 

 

Diberitakan sebelumnya, International Indonesia Seafood & Meat Expo (IISM) dan Indonesia Cold Chain Exhibition (ICE) berlangsung di JIEXpo Kemayoran pada 10-13 Mei 2023.

 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membantu perluas pasar dengan mengikutsertakan 45 UMKM binaannya ke pameran dagang tertua di Indonesia untuk industri Makanan Laut dan Daging berskala internasional itu.

 

UMKM yang ikut serta dalam IISM sebelumnya mengikuti program Inkubasi Bisnis Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan (Inbis Invapro KP) yang dilakukan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) serta bimbingan teknis dari Direktorat Pemasaran.

 

"UMKM ini telah mendapat berbagai pelatihan pengembangan usaha," kata Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo melalui keterangan tertulisnya, Kamis (11/5).

 

Budi mengungkapkan IISM Expo merupakan pameran yang telah dikenal oleh berbagai pelaku industri kelautan dan perikanan. Tahun ini, pameran berskala internasional ini diikuti negara Argentina, Jerman, Australia, India, Arab Saudi, Taiwan, Jepang, China, Singapura, Thailand dan Malaysia.

 

"Ini tentu keberpihakan kami untuk terus mendorong UMKM naik kelas sekaligus bisa memperluas pemasarannya," katanya.

 

 

Senada, Kepala BBP3KP, Trisna Ningsih menyebut jajarannya menyediakan sebuah paviliun yang diisi para UMKM. Mereka yang terpilih berasal dari 32 kab/kota di 16 Provinsi seluruh Indonesia.

 

"Kami berharap penyediaan paviliun ini mampu mendorong kerjasama maupun mitra dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM produk Kelautan dan Perikanan," ujar Ningsih.

 

Dikatakannya, sejak 2016 hingga April 2023, BBP3KP telah membina dan mendampingi 104 UMKM di bidang kelautan dan perikanan.

 

Selama masa inkubasi, UMKM diberi bimbingan teknis, konsultasi dan pendampingan pelayanan pengembangan usaha, fasilitasi perizinan berusaha dan sertifikasi bidang mutu, pengembangan desain dan kemasan, juga promosi dan pemasaran.

 

"Kami beri bimbingan teknis dari hulu-hilir, dari produksi sampai kemasan dan pemasaran," kata Ningsih.

 

Sementara Direktur Pemasaran Erwin Dwiyana menyebut ajang IIMS menjadi momentum kebangkitan UMKM. Menurutnya, UMKM perikanan tak kalah dengan produsen lain yang mampu menghasilkan produk-produk inovatif dan berkualitas.

 

"#BanggaBuatanIndonesia yang dilakukan KKP dua tahun ke belakang menunjukkan bahwa UMKM kita juga hebat dan produknya inovatif," ujar Erwin.

 

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimistis Indonesia bisa juara di komoditas perikanan strategis, yakni udang, lobster, kepiting, rumput laut, dan tilapia.

 

Optimisme tersebut diungkapkannya saat membuka UMKM Kelautan dan Perikanan Thrive Expo 2023: Energizing Small Medium Enterprises with Blue Economy, awal Maret 2023.