Menko Luhut: Ekspor Pasir Laut Tak Merusak Lingkungan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal polemik ekspor pasir laut. Menurutnya, ekspor pasir laut tersebut diklaim tidak merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," kata Menko Luhut usai konferensi pers International and Indonesia CCS Forum 2023 di Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Justru menurutnya, jika laut Indonesia tidak dilakukan pendalaman alur, maka alur laut Indonesia akan semakin dangkal. Tujuan ekspor pasir laut pun berdampak baik untuk kesehatan laut.

"Pasir laut itu kita pendalaman alur. Karena kalau tidak, alur kita akan makin dangkal. Jadi, untuk kesehatan laut juga," ujar Luhut.

Diketahui Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Salah satu isi dari aturan ini adalah memperbolehkan ekspor pasir laut.

Dikutip dari aturan tersebut, aturan ini dirilis sebagai upaya pemerintah dalam bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2O14 tentang Kelautan.

Aturan ini dibuat dengan asalan untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta untuk mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut, sehingga meningkatkan kesehatan laut.

Aturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan diundangkan pada 15 Mei 2023 oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Kebijakan Presiden Jokowi yang memperbolehkan ekspor pasir laut ini mengundang banyak respon berbagai kalangan. Bagaimana tidak, kebijakan ekspor pasir laut ini dianggap sebagai sumber perusakan lingkungan laut dan sebelumnya dilarang sejak 2003.

Menanggapi hal ini, Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan, Presiden Jokowi dianggap tidak konsisten dengan misinya dalam meningkatkan nilai tambah industri di Indonesia.

"Presiden Jokowi katanya mau meningkatkan nilai tambah hasil tambang kita. Batu bara dihilirisasi, nikel dihhilirisasi, sekarang malah pasir laut dijual. Ini kan kemunduran. Menjilat ludah sendiri," tegas Siswanto saat berbincang dengan Liputan6.com, Selasa (31/5/2023).

Merusak Lingkungan

Siswanto menganggap, kebijakan membuka keran ekspor pasir laut ini hanya akan menguntungkan segelintir orang dan lebih banyak merusak lingkungan laut.

Dibuktikannya adalah wilayah laut yang ada di Kepulauan Riau. Sudah 20 tahun, menurut Siswanto, wilayah tersebut dikeruk untuk diambil pasir lautnya dan dikirim ke Singapura.

"Ini bisnis jorok, ngeruk pasir laut. Perairan di kepulauan Riau itu dikeruk 20 tahun sampai sekarang tidak pulih," tegasnya.

Menurut Siswanto, Indonesia memang menjadi negara kepulauan dengan perairan dangkal. Ini yang menjadi sasaran para pengusaha dunia untuk berbisnis ekspor pasir laut.

"Singpaura ini sebenarnya pasar pasir laut sudah mulai jenuh. Saya prediksi peluang pasarnya lebih besar akan datang dari Timur Tengah," pungkas Siswanto.