Sempat Kejar-kejaran, KKP Tangkap Kapal Ilegal Berbendera Malaysia di Selat Malaka

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menangkap kapal penangkap ikan ilegal (illegal fishing) di Selat Malaka. Penangkapan kapal ilegal ini diwarnai aksi kejar-kejaran di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka.

 

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Adin Nurawaluddin memaparkan KP. HIU 16 dengan Nakhoda Kapten Lingga mendapati KM. SLFA 5323 (68 GT) sedang mencuri ikan pada posisi 03º04,507’ LU- 100º48,780’ BT perairan Selat Malaka.

 

Sempat terjadi kejar-kejaran antara KM. SLFA 5323 dengan KP. HIU 16 saat aparat bergerak mendekati kapal dan memberi peringatan.

 

“Aparat kami di lapangan sudah melakukan plotting lokasi dan memang kapal ini berada di wilayah ZEE Indonesia. Sudah kami beri tembakan peringatan juga, tapi mereka tetap saja mencoba kabur," terang Adin dalam keterangannya, ditulis Senin (19/6/2023).

 

Adin menyebut, penangkapan itu menyasar 1 kapal ikan asing berbendera Malaysia. Dan dihentikan pada Rabu, 14 Juni 2023 lalu. Kini, kapal itu sudah dalam pengawalan untuk proses hukum lebih lanjut.

 

Adin menyebut, berkat kegigihan petugas, KM. SLFA 5323 berhasil dihentikan dan saat ini dikawal ke Dermaga Satuan Pengawasan SDKP Dumai untuk proses hukum lebih lanjut oleh tim Pengawas Perikanan dan Penyidik Stasiun PSDKP Belawan.

 

Adin menjelaskan hasil pemeriksaan awal penangkapan kapal ilegal yang dilakukan petugas, kapal tersebut diawaki oleh 5 orang ABK yang seluruhnya berkewarganegaraan Myanmar. "Petugas pun mengamankan sejumlah barang bukti berupa alat penangkap ikan, hasil tangkapan, alat komunikasi, alat navigasi dan dokumen perizinan dari Pemerintah Malaysia," terangnya.

 

 

 

Menurutnya, apabila diperoleh bukti yang cukup kuat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan, maka Nakhoda kapal KM. SLFA 5323 akan ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1), Pasal 98 jo Pasal 42 ayat (3) Sektor Kelautan dan Perikanan UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

 

Serta Pasal 85 Jo Pasal 9 UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimal Rp 2 milliar.

 

“Penyidik Perikanan akan langsung melakukan gelar perkara untuk memutuskan proses hukum lebih lanjut setelah kapal sampai di Satwas Dumai, yang diperkirakan tiba Kamis pagi (15/6)”, ujar Adin.

 

Sebelumnya, KKP juga berhasil menangkap 1 kapal illegal fishing berbendera Malaysia bernama KM. KHF 2226 (68,80 GT) Kamis (1/6).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono selalu menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen akan mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui pengawasan terintegrasi berbasis teknologi, sehingga kapal illegal fishing yang mencoba mencuri ikan di wilayah ZEEI dapat langsung terdeteksi. 

 

 

 

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyita sekitar 20 ton ikan impor ilegal di Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Menururnya, peredaran ikan impor ini akan merugikan nelayan lokal imbas dari turunnya harga ikan di pasaran.

 

Dia menegaskan, ikan impor itu diperuntukkan khusus untuk beberapa aspek saja. Namun, dalam temuannya, terdapat sejumlah ikan impor beredar di pasaran.

 

"Ikan impor itu peruntukannya khusus untuk pemindangan, nah ini kami menemukan bukti ada yang bocor di pasar lokal. Bisa karena tidak tahu atau bisa juga karena pura-pura tidak tahu. Pelaku usaha sudah mengakui dan siap tidak mengulangi perbuatannya," ungkap Sakti Wahyu Trenggono, dalam keterangannya, Minggu (11/6/2023).

 

Dia mencontohnua, misalnya ikan salem impor diperuntukan bagi industri pemindangan, bukan langsung dijual di pasar lokal. Terlebih harga jual ikan tersebut lebih murah sehingga akan berdampak pada turunnya harga ikan hasil tangkapan nelayan.

 

 

 

 Tindakan tegas sebagai bentuk komitmen KKP untuk melindungi nelayan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

 

"Kita beri pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan seperti ini lagi, karena ini berdampak pada nelayan-nelayan di sini. Kalau masih bandel ya kita sampaikan rekomendasi agar tidak diizinkan impor. Kuotanya 400 ton dan perusahaan pusatnya di Jakarta," tegas Menteri Trenggono.

 

Sementara itu pemilik usaha berinisial A mengaku tidak mengetahui kalau ikan impornya tidak boleh langsung diperdagangkan ke pasar lokal. Dia juga mengaku baru pertama kali melakukan hal tersebut.

 

Selain ikan impor, ada juga ikan-ikan lokal yang diperdagangkan. "Saya kan ditawarin orang Jakarta, ya dia tanya salem. Ya kita beli karena murah," aku wanita berambut pendek tersebut.