IMF Sebut Larangan Ekspor Beras India Berpeluang Picu Volatilitas Harga Pangan

Liputan6.com, Jakarta - International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional mengatakan akan “mendorong” India untuk hapus pembatasan ekspor beras kategori tertentu. Hal ini seiring langkah India larang ekspor untuk kategori beras tertentu akan berdampak pada inflasi global.

Dikutip dari theindianexpress.com, Jumat (28/7/2023), Pemerintah India pada 20 Juli 2023 telah melarang ekspor beras putih non-basmati untuk meningkatkan pasokan domestic dan menjaga harga eceran tetap terkendali selama musim perayaan mendatang.

Beras jenis ini merupakan sekitar 25 persen dari total beras yang diekspor dari India. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Pangan India menyebutkan tidak akan ada perubahan dalam kebijakan ekspor beras non-basmati setengah matang dan beras basmati yang merupakan bagian terbesar dari ekspor.

Dengan lingkungan saat ini, jenis pembatasan ini cenderung memperburuk volatilitas harga pangan di seluruh dunia. Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menuturkan, mereka juga dapat mengarah pada tindakan pembalasan.

“Jadi, itu pasti sesuatu yang akan kami dorong penghapusan jenis pembatasan ekspor ini, karena bisa berbahaya secara global,” tutur dia.

Adapun total ekspor beras putih non-basmati dari India mencapai USD 4,2 juta pada 2022-2023 dibandingkan USD 2,62 juta pada tahun sebelumnya. Tujuan utama ekspor beras putih non-basmati India meliputi Amerika Serikat, Thailand, Italia, Spanyol dan Sri Lanka.

Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup di pasar dalam negeri dan untuk menahan kenaikan harga di dalam negeri, pemerintah telah mengubah kebijakan ekspor dari bebas bea keluar 20 persen menjadi dilarang dengan segera.

Sementara itu, Daniel Leigh, Division Chief, IMF Research Department menuturkan, konteksnya jelas penurunan inflasi di dunia. “Itu penting karena memungkinkan pelonggaran kebijakan moneter dan tidak mulai menaikkan suku bunga, yang berarti mata uang bergerak,” ujar dia.

Ia melihat sebagai kepentingan komunitas global secara keseluruhan untuk menjaga agar tren inflasi makanan dan energi tetap rendah. Dengan demikian, larangan ekspor beras sebaiknya tidak dilakukan.

“Sekarang tantangannya adalah jika kita melihat pembatasan di negara lain dan juga India, kami sudah sangat jelas dalam pandangan kami memahami pertimbangan domestik, tetapi jika Anda melihat dampak global itu, akan bertentangan dengan penurunan inflasi. Jadi perspektif kami pembatasan itu harus dihapus sesegera mungkin,” ujar Leigh.

Ia juga menuturkan, infrastruktur publik digital India benar-benar kelas dunia dan memungkinkan efisiensi untuk bisnis.

“Benar-benar hebat untuk melihat India berbagi pengalamannya dengan anggota G20 lainnya. Di bawah kepresidenannya di G20, India membantu menyebarkan pemahaman dan peluang serta risiko yang perlu kita bicarakan digitalisasi secara umum,” ujar dia.

Pada Selasa, IMF rilis pembaruan ekonomi yang proyeksikan tingkat pertumbuhan India menjadi 6,1 persen untuk tahun fiskal 2024 yang sedikit naik dari proyeksi 5,9 persen pada periode sama pada April.

"India tetap mencatat ekonomi yang tumbuh cukup kuat. Maksud saya, ini turun dari tahun yang sangat kuat pada 2022, sebesar 7,2 persen. Omong-omong, itu juga direvisi ke atas, tetapi masih melambat, tetapi pertumbuhan masih cukup kuat dan momentum yang cukup kuat,” ujar Gourinchas.

IMF juga melihat pertumbuhan terus berada di atas enam persen tahun depan tepatnya 6,3 persen. Sedangkan dalam jangka menengah sekitar enam persen. “Ini adalah jenis pertumbuhan di atas rata-rata untuk kawasan yang benar-benar akan membantu kesejahteraan ekonomi,” tutur dia.

IMF berharap inflasi India mencapai 4,9 persen dan 4,5 persen pada 2024. Ia menuturkan, langkah kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga 250 basis poin sejak Mei 2022 mendapatkan apresiasi.

"Ada juga penurunan yang menguntungkan yang diuntungkan oleh semua negara dalam harga pangan dan energi secara global. Ini juga mendorong inflasi turun,” tutur dia.