Upaya Mitigasi saat Produktivitas Pangan Turun Imbas El Nino

Liputan6.com, Jakarta - Produktivitas tanaman pangan turun karena dampak kekeringan dan El Nino pada 2023 mendorong pemerintah siapkan sejumlah strategi.

Kondisi tersebut juga dinilai menjadi kesempatan untuk memproduksi pangan di Tanah Air. “Ini (justru) kesempatan negara kita untuk memproduksi pangan di negara sendiri,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, seperti dikutip dari Antara, Senin (11/9/2023).

Arief menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan sejumlah kementerian teknis untuk menjalankan upaya mitigasi. Ia mencontohkan, Kementerian PUPR sudah membangun 60 waduk, 1.250 sumur bor, 5.000 embung, dan 50 sumur untuk mendukung infrastruktur penanaman pangan.

Tak hanya itu, Kementerian Pertanian telah diminta siapkan benih yang tahan suhu panas, persiapan tanam di rawa-rawa, serta mempercepat waktu tanam.

“Sementara Badan Pangan (nasional) diminta untuk siapkan cadangan pangan pemerintah. Food reserve ini sangat penting disiapkan, tentunya (bekerja sama) dengan Bulog,” ujar Arief.

Arief menambahkan, pemerintah juga memajukan upaya penganekaragaman pangan dengan utamakan kearifan pangan lokal di masing-masing daerah. Dengan melihat hal itu, seluruh pemerintah daerah didorong untuk siapkan pangan di daerahnya masing-masing serta aktif bekerja sama dengan daerah lain untuk memastikan ketahanan pangan untuk masyarakat.

"Jadi nanti ada kerja sama antardaerah di mana daerah yang surplus menjadi penyangga daerah yang defisit, karena tidak ada satu daerah yang bisa sepenuhnya memenuhi sumber pangannya sendiri,” ujar dia.

"Apalagi Jakarta, sudah pasti pangannya bergantung dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, sehingga daerah-daerah pendukung ini harus bekerja sama dengan daerah yang defisit,” tutur dia.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog mengungkapkan, Bulog memiliki rencana untuk merilis produk beras kemasan 1 kilogram (kg). Beras kemasan kecil ini untuk menfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun ternyata saat ini rencana tersebut urung untuk dijalankan. 

Budi Waseso menjelaskan, rencana tersebut tidak terelisasi karena pemerintah telah mendistribusikan beras bagi keluarga penerima Manfaat (KPM). Pengemasan beras 1 kg dilakukan jika tidak ada bantuan pangan dari pemerintah.

Sementara pemerintah sejak awal pekan ini sudah mendistribusikan beras bagi KPM. Hal ini diungkap saat meninjau ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Lotte Grosir, Pasar Rebo, Jakarta Timur.

"Karena sekarang sudah ada bantuan pangan dari pemerintah sebanyak 10 kg per KPM, tentu yang 1 kg kita tarik, tidak jadi kita realisasikan," kata Budi Waseso, Jumat (8/9/2023).

"Kita akan lakukan (beras kemasan 1 kg) jika tidak ada bantuan pangan, jadi untuk mengatasi saudara-saudara kita atau masyarakat yang tidak mampu membeli sejumlah 5 kg," imbuhnya.

Budi Waseso menuturkan, Bulog akan menyalurkan sekitar 640.000 ton beras yang diberikan kepada 21,37 juta KPM. Masing-masing keluarga akan menerima 10 kg beras setiap bulannya.

Dalam kesempatan terpisah, Buwas pernah menyampaikan, Bulog tengah mempersiapkan beras SPHP ukuran 1 kg untuk masyarakat yang mungkin tidak mampu membeli beras SPHP ukuran 5 kg sekaligus.

"Ini sedang kita pikirkan. Jadi nanti Bulog juga akan membuat packaging (kemasan) yang 1 kg. Jadi Masyarakat yang nanti nggak bisa beli 5 kg kita akan berikan yang 1 kg," kata Buwas kepada wartawan.

Dia memastikan operasi pasar (OP) melalui SPHP ukuran 1 kg ini akan secepatnya digelontorkan, karena katanya, pihak Bulog sudah memproduksi untuk ukuran 1 kg, hanya tinggal diedarkan saja kepada masyarakat.

Namun, Budi Waseso masih belum bisa memastikan secepatnya ini kapan, karena pihaknya masih perlu waktu untuk mempersiapkan beras SPHP 1 kg. Di mana saat ini Bulog juga masih konsentrasi di penyaluran beras SPHP ukuran 5 kg.