Bereskan Tol Trans Sumatera Tahap I dan II, Hutama Karya Butuh Rp 34,98 Triliun

Liputan6.com, Jakarta PT Hutama Karya (Persero) masih membutuhkan dana sekitar Rp 34,98 triliun untuk merampungkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Tahap I dan Tahap II. Kebutuhan dana ini disebut akan dipenuhi lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) di tahun 2023 dan 2023.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengatakan pemerintah menargetkan JTTS tahap I dan II bisa rampung di 2024, tahun depan. Sebagai langkah dukungan, HK sendiri akan menerima PMN sebesar Rp 18,6 triliun di 2024, termasuk untuk menyelesaikan proyek yang digarap Waskita Karya.

"Pembangunan JTTS tahap I dan tahap II ditargetkan selesai 2024, namun masih diperlukan pendanaan melalui ekuitas sebesar Rp34,98 triliun yang diproyeksikan akan dipenuhi dr PMN tahun 2023 dan 2024," ungkap dia dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Selasa (19/9/2023).

Dia mengatakan, ada dua proyek strategis nasional (PSN) yang perlu dipastikan selesai. Yakni, JTTS ruas Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapal Betung) dan Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang diluar JTTS.

Dia menjelaskan, untuk alokasi PMN tahun anggaran 2024, HK akan mengantongi Rp 6,1 triliun. Dana itu akan digunakan untuk pengerjaan tol Binjai-Langsa Rp1,29 triliun. Kisaran-Indrapura Rp638 miliar. Kuala Tanjung-Parapat Rp194 miliar. Lubuk Linggau-Curup-Bengkulu Rp478 miliar.

Kemudian, Sigli -Banda Aceh Rp1,8 triliun. Pekanbaru-Padang seksi Sicincin-Padang Rp2,12 triliun. Seksi Pekanbaru-Kampar Rp448 miliar.

"Totalnya untuk tahap I Rp 6,1 triliun," ujarnya.

Selesaikan Proyek Waskita

Sementara itu, sekitar Rp 12 triliun sisanya akan digunakan untuk menyelesaikan proyek garapan Waskita Karya. Ini juga masuk dalam ruas JTTS. Yakni, Kayu Agung- Palembang sepanjang 112 km.

Serta diluar JTTS, ada proyek tol Bocimi seksi Cibadak-Sukabumi Barat sepanjang 14 km. Kedua proyek ini membutuhkan dana sekitar Rp 12,5 triliun.

"Sehingga total PMN yang akan kamimterima Rp 18,64 triliun," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian BUMN mengusulkan PT Hutama Karya (Persero) mendapat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 18,6 triliun di tahun 2024. Tapi, sebesar Rp 12,5 triliun bakal digunakan untuk menyelesaikan proyek tol yang dibangun PT Waskita Karya (Persero).

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan suntikan modal Rp 18,6 triliun dibagi menjadi dua porsi. Yakni, Rp 12,5 triliun untuk penyelesaian proyek Waskita Karya, dan Rp 6,1 triliun untuk penyelesaian tol Trans Sumatera yang digarap HK.

"Ini ada porsi yang nantinya untuk membantu tol yang diselesaikan Waskita Rp 12,5 triliun, itu nanti kita gunakan penyelesaian juga permasalahan (keuangan) di Waskita," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (14/9/2023).

Sementara itu, sisanya baru untuk HK sebagai upaya penyelesaian tanggung jawab proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Untuk HK murni Rp 6,1 triliun, itu untuk penyelesaian beberapa ruas di tol trans Sumatera yang kita harapkan selesai di 2024," urainya.

Masih di sektor BUMN Karya, Tiko menyebut ada usulan untuk suntikan PMN sebesar Rp 6 triliun bagi PT Wijaya Karya (Persero). Diketahui, besaran ini lebih kecil dari usulan semula dengan Rp 10 triliun.

"WIKA ada pengurangan dari usulan awal Rp 10 triliun, tapi menurut kami Rp 6 triliun cukup memadai. Nanti mungkin 2025 akan kita akan tambahkan lagi yang Rp 4 triliun-nya lagi," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan sejumlah perusahaan pelat merah bisa dapat suntikan modal yang bersumber dari dana cadangan investasi. Dana cadangan investasi yang disusulkan untuk penyertaan modal negara (PMN) diketahui sebesar Rp 12,8 triliun.

Erick menerangkan, dana itu nantinya untuk keperluan menyuntik modal ke PT PLN (Persero) hingga PT KAI (Persero).

"Memang dari diskusi kemarin ada dialokasikan dimasukkan di cadangan investasi yang menjadi keputusan mereka yaitu Rp 12,8 triliun. Ya kembali kita diskusikan walaupun detailnya tergantung pada keputusan cadangan investasi," ungkap Erick Thohir dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (14/9/2023).

Secara rinci, dana cadangan investasi dengan nilai Rp 12,8 triliun akan dibagi ke 6 BUMN. Diantaranya, PT KAI (Persero) sebesar Rp 2 triliun, IndonesiaRe sebesar Rp 1 triliun. PT Pelni (Persero) sebesar Ro 3 triliun.

Lalu, PT Industri Kereta Api (Persero) alias INKA sebesar Rp 1 triliun, PT PLN (Persero) Rp 5,86 triliun, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) alias ID Food sebesar Rp 832 miliar.

"Ini yang sementara hasil diskusi terakhir mudah-mudahan sepertinya akan disetujui tapi mekanismenya seperti ini yang ditawarkan," ungkapnya.