Tertuang di RPJMN 2025-2029, Pengganti Jokowi Wajib Lanjutkan Hilirisasi Nikel hingga Sawit

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PPN/Bappenas telah menyiapkan detil aturan soal program hilirisasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Sehingga, presiden penerus Joko Widodo (Jokowi) wajib melanjutkan hilirisasi komoditas semisal nikel dan kelapa sawit.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan, program hilirisasi komoditas sumber daya alam (SDA) jadi keharusan untuk dilanjutkan pemerintahan periode berikutnya.

"Masuk. Semua komodotas baik yang pertambangan maupun non pertambangan. Semua masuk, termasuk perkebunan," ujar Suharso di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (9/10/2023).

Proyeksi itu diwajibkan kepada pemerintahan berikutnya lantaran kontribusi dari sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) cenderung menurun. Padahal, ia berharap itu bisa di atas 20 persen.

"Karena syarat negara high economy itu antara lain kontribusi industri manufakturnya terhadap PDB diatas 20 persen," tegas Suharso.

Suharso lantas mencontohkan program hilirisasi nikel yang mendapat tentangan dari pihak internasional. Tapi nyatanya, Indonesia bisa mendapat nilai tambah ekspor dari produk barang jadi hasil olahan nikel.

"Kita berharap supaya ada investasi-investasi di dalam negeri, dan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam negeri. Supaya perputaran ekonominya benar-benar ekonomi yang terbentuk di dalam negeri," imbuhnya.

Tak hanya nikel, Suharso juga menekankan program hilirisasi juga bakal dilanjutkan untuk komoditas lain semisal alumunium, bijih besi, hingga terutama sawit

"Sawit juga kan itu kita bisa dorong ke petrochemical kompleks. Jangan hanya berhenti di minyak goreng misalnya. Sekarang memang ada pabrik sabun, tapi ternyata mengambil esther-nya dari impor," kata Suharso.

"Kita ingin mata rantainya terbentuk dalam negeri. Jadi kalau mata rantainya terbentuk dalam negeri, maka kompleksitas dari industri itu semakin tinggi. Otomatis akan membuat kontribusi industri manufaktur kita berubah," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap dampak positif dari hilirisasi terhadap perekonomian Indonesia. Dia menyebut, hilirisasi bahan mentah bisa menurunkan angka kemiskinan.

Dia mencontohkan dampak yang terjadi di sentra-sentra hilirisasi. Misalnya, di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara sebagai pusat hilirisasi nikel.

"Karena anda bertanya apakah dampaknya, saya akan perlihatkan, ini memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi regional," kata dia dalam Indoensia Sustainability Forum 2023, di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Mengacu pada bahan paparannya, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah mengalami kenaikan pesat. Rata-rata pertumbuhan ekonominya sebesar 7,5 persen sejak 2001-2014.

Namun, angka itu meningkat hampir dua kali lipatnya setelah adanya hilirisasi menjadi 11,7 persen pada periode 2015-2022. Diketahui, Sulawesi Tengah memiliki pusat pengolahan nikel di Morowali.

Sementara itu, Provinsi Maluku Utara juga mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi berkat pengolahan nikel di Pulau Obi. Pada 2001-2018, rata-rata pertumbuhannya mencapai 5,7 persen. Setelah hilirisasi, rata-rata pertumbuhan ekonominya mencapai 11,9 persen pada periode 12,9 persen.

"Ini pun hanya satu hilirisasi, bijih nikel saja, belum bicara yang lainnya," ujar Menko Luhut.

Lebih lanjut, Luhut mencatat ada penurunan angka kemiskinan di dua provinsi pusat hilirisasi nikel tersebut. Angka kemiskinan di Sulawesi Tengah awalnya tercatat 20 persen di 2007.

Angka ini turun ke 15 persen pada 2022. Hal yang sama terjadi di Maluku Utara, yang awalnya bedara di kisaran 10 persen di 2007, bisa turun lebih rendah di bawah 10 persen pada 2022.

"Angka kemiskinan di wilayah yang melakukan hilirisasi ini juga menurun. Itu hal yang penting," tegasnya.