Prabowo Bakal Luncurkan 15 Megaproyek Hilirisasi di 2025, Ini Kata DPR

Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu menyatakan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang berencana meluncurkan 15 megaproyek hilirisasi pada tahun 2025.

oleh Septian Deny Diperbarui 17 Feb 2025, 18:30 WIB
Diterbitkan 17 Feb 2025, 18:30 WIB
Ketua Umum Gerindra yang Juga Presiden RI Prabowo Subianto di momen  perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.
Ketua Umum Gerindra yang Juga Presiden RI Prabowo Subianto di momen perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Sabtu (15/2/2025). (Foto: Istimewa).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi XII DPR RI Christiany Eugenia Tetty Paruntu menyatakan mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang berencana meluncurkan 15 megaproyek hilirisasi pada tahun 2025.

"Mendukung langkah Presiden Prabowo yang akan melaunching 15 proyek hilirisasi di tahun 2025 ini dan juga proyek hilirisasi lainnya.Hilirisasi merupakan agenda penting yang sudah dicanangkan sejak dahulu," kata Tetty dikutip Senin (17/2/2025).

Agenda hilirisasi di berbagai sektor, menurut dia, akan makin terealisasi dengan kepemimpinan yang kuat (strong leadership) sebagai kunci yang dimiliki oleh Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satgas Hilirisasi.

"Agenda hilirisasi ini akan menjadi daya ungkit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi mencapai 8% dan mentransformasi ekonomi Indonesia menjadi negara maju nantinya," kata legislator asal Daerah Pemilihan Sulawesi Utara itu.

Prabowo, dalam perayaan hari ulang tahun (HUT) ke-17 Gerindra di Bogor, Jawa Barat, Sabtu pekan lalu, memastikan pemerintahannya melanjutkan program hilirisasi yang dirintis pada masa pemerintahan presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Dalam forum yang dihadiri Jokowi itu, Prabowo bahkan menyebut hilirisasi bakal dimulai dengan pelaksanaan 15 megaproyek.

"Hilirisasi kita akan teruskan, kita wujudkan. Kita akan mulai tahun ini. Tahun ini minimal 15 megaproyek yang miliar-miliar dolar (nilainya). Kita mulai tanpa kita minta-minta investasi dari luar negeri," kata Prabowo.

Hilirisasi perlu dilanjutkan, menurut Prabowo, agar kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia bisa dimanfaatkan dengan optimal untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

Kabinet Merah Putih (KMP), dia menegaskan, menganut asas keterbukaan untuk para investor dari berbagai sumber, namun tidak akan bersifat memaksa. Pemerintah Indonesia akan terbuka bagi investor asing yang berminat berinvestasi di Indonesia dalam proyek-proyek hilirisasi.

"Tapi kami tidak akan mengemis. Kita akan bangkit dengan kekuatan-kekuatan kita sendiri," ujar Prabowo, menegaskan.

 

Pemerintah Siapkan 35 Proyek Hilirisasi, Nilainya Rp 2.025 Triliun

Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025)
Presiden Prabowo Subianto saat konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin (17/2/2025). (Liputan6.com/Lizsa Egeham)... Selengkapnya

Sebelumnya, pemerintah melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi menyiapkan 35 proyek hilirisasi. Nilai dari proyek-proyek tersebut mencapai USD 123,8 miliar, atau setara Rp 2.025,36 triliun.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi tengah mempersiapkan proyek-proyek tersebut untuk bisa ditawarkan kepada investor.

"Jadi dari satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan, ada 35 proyek dengan nilai sekitar USD 123,8 miliar. Ini kita lagi siapkan, dan koordinasikan dengan kementerian/lembaga," ujar Yuliot Tanjung saat ditemui di Kantor ESDM, Jakarta, Jumat (14/2/2025).

Yuliot menyampaikan, beberapa proyek hilirisasi yang disiapkan mencakup berbagai komoditas strategis di sektor energi. Mulai dari batu bara, minyak dan gas bumi.

Selain itu, ada juga produk oleochemical yang akan diberikan untuk sektor pertanian. Di sisi lain, pemerintah juga tetap mengutamakan ketahanan energi melalui percepatan bauran energi.

"Jadi dengan adanya persiapan proyek-proyek yang siap ditawarkan itu mudah-mudahan bisa segera kita tawarkan pada investor," kata Yuliot.

Dalam rangka percepatan program hilirisasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mewajibkan perbankan untuk ikut mendanai program hilirisasi. Kewajiban ini didorong tak hanya untuk bank BUMN, tapi juga swasta.

Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi ini bilang, kredit pembiayaan untuk hilirisasi ini didorong agar nilai tambah dari program prioritas tersebut tetap berputar di dalam negeri.

"Kami sudah memulai, secara informal sudah kita komunikasikan. Mau tidak mau perbankan dalam negeri yang harus membiayai proyek hilirisasi," tegas Bahlil usai rapat perdana Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi di Kantor Kementerian ESDM, beberapa waktu lalu.

Janji Balik Modal Cepat

Momen Akrab Prabowo dan Jokowi di Puncak Perayaan Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengundang seluruh jajaran yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk silaturahmi dan konsolidasi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Jumat (14/2/2025). (ADITYA AJI/AFP)... Selengkapnya

Kepada perbankan, ia pun menjanjikan proyek hilirisasi punya waktu balik modal (break even point) lebih cepat dibanding sektor konsumsi.

"Ngapain perbankan membiayai proyek konsumsi yang 9-10 tahun break even point. Kalau hilirisasi yang 6 tahun break even point, ngapain kasih kredit stand by loan kepada perusahaan yang lama-lama itu," bebernya.

Bahlil menggarisbawahi bahwa bukan berarti pinjaman untuk perusahaan lain tidak penting. Namun, program hilirisasi pun tak kalah penting lantaran punya multiplier effect besar.

"Mereka, perusahaan-perusahaan lama-lama itu penting, tapi juga penting untuk melakukan diversifikasi," kata Bahlil.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

EnamPlus

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya