ESG dan Pembiayaan Berkelanjutan di Indonesia, Mimpi atau Aksi Nyata?

Liputan6.com, Jakarta - Tantangan ekonomi dunia makin berat. Belum selesai ancaman krisis pangan yang disebabkan oleh konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, sudah datang krisis energi karena memanasnya konflik Palestina dengan Israel.

Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Arief Wibisono mengatakan, krisis pangan dan krisis energi merupakan tantangan jangka pendek yang harus dihadapi oleh dunia termasuk Indonesia.

Selain itu sebenarnya masih ada tantangan jangka panjang yang harus dihadapi oleh dunia. Tantangan jangka panjang tersebut antara lain fragmentasi ekonomi dan politik global. "Termasuk tantangan jangka panjang adalah perubahan iklim," Kata Arief dalam HSBC Summit 2023 dengan tema Navigating Indonesia's Path: Insight for today, Visions for Tomorrow, pada 11 Oktober 2023.

Seperti diketahui, dampak perubahan iklim saat ini sudah nyata. Salah satunya adalah El Nino yang merupakan fenomena iklim berupa kemarau panjang dan cuaca ekstrem di berbagai wilayah di dunia. Akibat dari El Nino ini, produksi pangan salah satunya beras di beberapa negara sudah menurun. Hal ini membuat banyak negara mengambil kebijakan proteksi dengan memilih menghentikan ekspor pangan.

Oleh karena itu, tantangan jangka panjang perubahan iklimini tidak boleh dipandang sebelah mata. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, isu Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) dan perubahan iklim telah menjadi topik utama di global karena menjadi tantangan utama dalam pertumbuhan ekonomi.

"Berbagai negara telah mengambil langkah serius untuk menghadapi perubahan iklim dengan mengimplementasikan ESG," kata dia dalam gelaran HSBC Summit 2023 Navigating Indonesia's Path: Insight for today, Visions for Tomorrow.

Langkah Indonesia 

Semua negara mencoba untuk menjalankan ESG sejak adanya Paris Agreement 2015 dan kemudian dipertebal saat Indonesia memegang Presidensi G20 pada 2022. Hal-hal ini menjadi salah satu langkah mitigasi dari perubahan iklim yang dampaknya begitu besar di dunia.

Kartika menjelaskan, BUMN sebagai Agent of Development mencoba menjadi motor penggerak ESG di Indonesia. Menteri BUMN telah menerbitkan Edaran Nomor 6 Tahun 2022 yang mengarahkan seluruh BUMN untuk menyusun roadmap pengurangan emisi gas rumah kaca dan menjalankan nilai ekonomi karbon sehingga dapat mendorong percepatan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Kementerian BUMN telah menyusun sejumlah langkah stategis lompatan jangka panjang yang berfokus kepada penurunan emisi pembangkit listrik yang berbahan bakar batu bara dan penurunan emisi transportasi dengan menciptakan bahan bakar hijau.

Langkah lainnya adalah Kementerian BUMN mendorong Nature Based Solution dan carbon market dimana nantinya penghasil karbon positif bisa dibeli oleh penghasil karbon negatif.

Ekonomi Hijau

Langkah Indonesia menuju ekonomi hijau ini juga diamini oleh Presiden Direktur HSBC Indonesia Francois de Maricourt. Saat dunia bergerak menuju ekonomi hijau dan berkomitmen pada keberlanjutan, Indonesia telah memulai perjalanan menuju netralitas karbon dengan regulasi untuk mencapai emisi karbon netral pada 2060.

Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan investasi energi terbarukan hingga tiga kali lipat menjadi USD 8 miliar per tahun pada akhir dekade ini, seperti yang disoroti oleh Badan Energi Internasional.

Peluncuran Bursa Karbon Indonesia oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini, diharapkan membuka peluang ekonomi berkelanjutan baru dengan potensi USD 20 miliar.

Dalam perjalanan menuju netralitas karbon, Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah untuk elektrifikasi sektor mobilitasnya. Francois menyoroti pentingnya mendukung sektor kendaraan listrik, sebuah industri yang sejalan dengan sumber daya melimpah Indonesia.

“Ini memberikan jalan yang menarik untuk kendaraan listrik (EV), sebuah industri yang selaras dengan sumber daya Indonesia yang melimpah," ujar Francois dalam acara yang sama.

Kartika melanjutkan BUMN melalui bank pelat merah atau Himbara juga menjadi motor pengerak pembiayaan berkelanjutan.

"Bank himbara menjadi katalis pembiayaan untuk mendorong perubahan mindset di sektor private dimana saat ini green project di Himbara telah mencapai Rp 250 triliun dengan alokasi terbesar di penggunaan lahan berkelanjutan," kata dia.

Bukan hanya angan-angan, pembiayaan berkelanjutan Bank BUMN ini sudah dijalankan hingga saat ini. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan atau sustainable financing mencapai Rp 232 triliun pada kuartal I 2023.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, sebagai bank yang progresif terhadap perkembangan, Bank Mandiri sangat mendukung penerapan keuangan berkelanjutan di Indonesia melalui penyaluran pembiayaan hijau dan pembiayaan berkelanjutan atau green financing dan sustainable financing.

"Berdasarkan kategori kegiatan usaha berkelanjutan dalam POJK.51/2017, hinggal posisi Maret 2023 Bank Mandiri telah menyalurkan sustainable financing sebesar Rp 232 triliun atau 25 persen dari total kredit bank only," ungkap Alexandra dalam paparan publik PUB Green Bond Bank Mandiri Tahap I tahun 2023, pada Selasa 23 Mei 2023.

Sedangkan yang masuk dalam kategori green financing sebesar Rp 109 triliun atau 11,8 persen dari total kredit bank only. Portfolio green financing dimaksud mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya pada Maret 2022 sebesar 12,6 persen.

BNI pun juga melakukan hal yang sama. Belum lama ini BNI memberikan pembiayaan berkelanjutan kepada PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) atau GRP, produsen baja swasta terbesar di Indonesia sebesar USD 32 juta atau setara Rp 500 miliar.

Pembiayaan berkelanjutan ini sebagai inisiatif strategi ESG guna mewujudkan ekonomi berkelanjutan Kredit bilateral lima tahun yang telah ditandatangi sejak Juni 2022 ini akan digunakan untuk mendanai salah satu inisiatif keberlanjutan GRP, mencakup proyek Light Section Mill (LSM) yang baru saja diresmikan.

Direktur Enterprise & Commercial Banking BNI Muhammad Iqbal menuturkan, GRP adalah pelaku industri yang cukup terdepan dalam menerapkan metode produksi yang berkelanjutan.

Iqbal mengatakan, BNI sebagai pionir green banking di Indonesia berharap dapat terus mendorong perubahan menuju masa depan kegiatan usaha yang berkelanjutan serta kerjasama bisnis yang menyeluruh dengan GRP.

Komitmen HSBC pun ternyata tidak bisa dipandang sebelah mata. Pada 2020, HSBC telah menetapkan rencana ambisius untuk memprioritaskan pembiayaan dan investasi yang mendukung transisi ke perekonomian global nir-emisi, serta membantu membangun masa depan yang maju dan tangguh bagi masyarakat dan dunia bisnis.

Rencana HSBC terdiri dari tiga bagian yaitu pertama Menyediakan layanan keuangan yang berkelanjutan. Kedua solusi dan inovasi iklim dan ketiga menjadi bank nir-emisi.

Untuk layanan keuangan yang berkelanjutan, HSBC menargetkan untuk menyalurkan dan memfasilitasi pembiayaan berkelanjutan dan investasi sebesar USD 750 miliar hingga USD 1 triliun sampai 2030.

HSBC juga bergabung dalam GFANZ Indonesia JETP Working Group untuk bekerja secara erat dengan pemerintah Indonesia dan lembaga International Partners Group, termasuk di dalamnya Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Uni Eropa dan negara-negara lain, dalam mendukung pemerintah Indonesia memodernisasi infrastruktur energi, memastikan transisi energi yang berkeadilan dan inklusif namun tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

Hal ini untuk memobilisasi dan memfasilitasi sekurangnya USD 10 miliar atau kurang lebih Rp 156,8 triliun pendanaan swasta dalam tiga sampai lima tahun ke depan untuk mendukung Just Energy Transition Partnership (JETP) secara jangka panjang.

Presiden Direktur PT Bank HSBC Indonesia, Francois de Maricourt mengatakan, pendanaan untuk transisi membutuhkan kolaborasi yang belum pernah ada sebelumnya antara sumber dana pemerintah dan swasta.

“Saat ini memang kami dan para nasabah masih memiliki kontribusi dalam menghasilkan emisi gas rumah kaca. Namun demikian, kami memiliki strategi untuk mengurangi emisi yang kami hasilkan dan membantu para nasabah mengurangi emisi mereka,” kata Maricourt dalam keterangan tertulis.

Maricourt menambahkan, pembentukan GFANZ JETP Working Group bertujuan untuk merubah janji menjadi aksi nyata dan membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi dan pembangunan dalam cara yang bertanggung jawab.

Tak Hanya Janji

Bukti nyata pembiayaan hijau HSBC terbaru adalah  penyaluran pinjaman berjangka hijau sebesar USD 20 juta kepada PT Indo-Rama Synthetics Tbk, produsen benang pintal dan polyester terintegrasi yang merupakan anak perusahaan dari Indorama Corporation Pte Ltd. 

Pinjaman yang ditandatangani pada September 2023 ini ini digunakan untuk mendukung upaya Indo-Rama mengurangi konsumsi energi melalui instalasi mesin-mesin baru dengan teknologi dan penggunaan energi yang lebih efisien pada perluasan pabrik benang pintal, serta meningkatkan pencapaian ESG dari Indorama Group secara keseluruhan.

Pada Juni 2023, HSBC juga telah menyalurkan pinjaman hijau berjangka alias green term loan senilai Rp 50 miliar kepada PT Blue Bird Tbk dan anak perusahaan. Pinjaman ini akan digunakan untuk pembelian kendaraan listrik. Green term loan ini diharapkan dapat mengkatalisasi visi Blue Bird untuk merevitalisasi armada taksi dan penyewaan mobilnya. Salah satunya, dengan memperbanyak armada kendaraan listrik.

Sedangkan pada tahun lalu, HSBC memberikan pinjaman ramah lingkungan sebesar Rp 27 miliar kepada PT Eco Paper Indonesia, perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan dan produksi limbah kertas daur ulang menjadi berbagai grade kertas coklat untuk digunakan kembali oleh industri konversi kertas. Transaksi ini mencerminkan komitmen HSBC Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan di tanah air.