Volume Transaksi QRIS hingga Oktober 2023 Tembus 1,6 Miliar

Volume transaksi QRIS yang sudah mencapai target sepanjang 2023 sebagai salah satu kontribusi nyata BI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

oleh Arief Rahman H diperbarui 08 Des 2023, 18:45 WIB
Diterbitkan 08 Des 2023, 18:45 WIB
Tarif QRIS
Volume transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sepanjang 2023 telah melampaui target pada Oktober 2023.(Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) melakukan sosialisasi standar nasional bagi fitur baru QRIS untuk transaksi tarik tunai, transfer, dan setor tunai atau QRIS Tuntas hari ini, Jumat (8/12/2023). Bank sentral melihat bahwa pertumbuhan penggunaan QRIS di Indonesia semakin masif. 

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Fitria Irmi Triswati menyebutkan, volume transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sepanjang 2023 telah melampaui target pada Oktober 2023. Fitria menjabarkan pada periode Januari-Oktober 2023, volume transaksi QRIS sudah tembus 1,6 miliar atau jauh di atas target BI yang sebesar 1 miliar transaksi di 2023.

“Volume transaksi QRIS Januari-Oktober 2023 sudah mencapai 1,6 miliar transaksi atau melampaui target 1 miliar transaksi pada 2023. Ini sudah tercapai lebih cepat dari perkiraan kita,” kata Fitria dia.

Volume transaksi QRIS yang sudah mencapai target dinilai sebagai salah satu kontribusi nyata BI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. BI juga mencatat sampai akhir Oktober pengguna QRIS sudah mencapai 43,44 juta atau 90 persen dari target sebesar 45 juta pengguna.

“Jadi tinggal sedikit lagi sampai nanti di akhir Desember insya Allah akan tercapai target QRIS yang 45 juta," kata Fitria menambahkan.

Sebanyak 29,63 juta merchant juga tercatat telah menggunakan QRIS dengan 92 persen di antaranya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jadi ekosistem QRIS terus meluas dan didukung semakin meningkatnya interkoneksi antar penyelenggara yang terdiri dari 110 Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) QRIS dan 4 Penyelenggara Infrastruktur Pembayaran (PIP),” kata Fitria.

 

Ekspansi Luar ASEAN, QRIS Nanti Bisa Dipakai di Uni Emirat Arab

Ilustrasi Penggunaan QRIS untuk melakukan transaksi di Kutai Kartanegara.
Ilustrasi Penggunaan QRIS untuk melakukan transaksi di Kutai Kartanegara./Istimewa.

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengaku telah menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Bank Sentral Uni Emirat Arab (UEA), terkait penggunaan QRIS antar negara dengan sistem pembayaran lintas negara (cross border payment).

Dengan begitu, WNI yang berada di Dubai ataupun Abu Dhabi nantinya sudah bisa melakukan transaksi dengan ponsel masing-masing.

 "Kita baru tandatangan dengan UEA, sehingga pas ke Dubai bisa pakai QRIS," ujar Perry dalam acara Bank Indonesia Bersama Rakyat di Kantor BI, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Sejauh ini, penggunaan QRIS lintas batas telah terhubung dengan sejumlah negara di kawasan ASEAN, semisal Malaysia, Singapura dan Thailand. Bank Indonesia juga sudah meneken MoU dengan Filipina, meski saat ini belum terhubung.

Selain Uni Emirat Arab, Perry mengatakan, Bank Indonesia juga sudah membuka pembicaraan dengan Jepang, China dan India.

"QRIS, BI Fast makanya kita harus ekspansi. Tidak hanya ke ASEAN, empat negara, kita sedang bicara dengan Jepang, bisa bicara dengan China, dan satu lagi juga India," imbuh Perry.

 

Mempermudah Umrah dan Haji

Cara Daftar QRIS untuk Pedagang
Cara Daftar QRIS untuk Pedagang (sumber: qris.id)

Penjajakan dengan Arab Saudi pun terus dijalin, khususnya guna mempermudah proses ibadah semisal umrah dan haji. Namun, namun sistem yang mereka miliki dinilai belum siap mendukung konektivitasnya. "Saudi sedang kita jajaki, yang umroh, haji, dan BI fast itu perlu perluasan-perluasan," ungkapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengemukakan, untuk penandatanganan nota kesepahaman dengan UEA ini dilaksanakan dengan pertimbangan banyaknya tenaga kerja Indonesia di negara itu.

"Sebenarnya tadinya lebih dulu mau dengan Arab Saudi karena kan banyak yang haji dan umrah, tapi di sananya belum siap sistemnya. Dan UEA lebih dulu siap, ditambah dengan tenaga kerja Indonesia yang di sana banyak kan," tutur Erwin.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya