PLN Group Beri Sanksi Tegas Pegawai Pelanggar Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Liputan6.com, Jakarta PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berhasil tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37001:2016 oleh Lembaga akreditasi The British Standards Institution (BSI).

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Iwan Agung Firstantara mengatakan, faktor kedisiplinan para pegawai dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG), kode etik (code of conduct), serta prinsip 4 No’s dalam proses operasional bisnis merupakan indikator penting yang meluluskan perseroan pada SMAP SNI ISO 37001:2016.

”Kami sangat bersyukur, lembaga BSI telah menetapkan bahwa operasional bisnis yang kami jalankan telah lulus SMAP berstandar internasional. Terima kasih pada segenap insan PLN EPI yang betul-betul mematuhi prinsip GCG, kode etik bisnis, serta prinsip 4 No’s dalam operasional bisnis sehingga kita bisa berhasil lulus standarisasi SMAP” kata Iwan.

Iwan menjelaskan, 4 prinsip No’s tersebut yakni, No Bribery (Tidak Ada Suap), No Kickback (Tidak Memberi atau Menerima Imbalan), No Gift (Tidak boleh menerima hadiah ataupun gratifikasi), No Luxurious Hospitality (Tidak boleh ada jamuan yang bermewah-mewah).

Iwan menegaskan, jika ada insan PLN EPI yang kedapatan melakukan pelanggaran SMAP, maka akan dikenakan sanksi penurunan level jenjang karir, pidana dan berujung pemecatan. Selain membekali pegawai dengan prinsip anti korupsi, PLN EPI juga getol memfilter calon mitra dengan Integrity Due Diligence (IDD).

Dari proses tersebut PLN mampu memastikan, menilai sifat dan tingkat risiko penyuapan mitra sehingga dapat mengambil keputusan terkait tindak lanjut yang perlu dilakukan.

”Untuk calon mitra yang akan bekerja sama, kami melakukan filterisasi dengan IDD. Jadi kami petakan siapa calon mitra ini, sehinngga kami bisa lebih dini memitigasi tindakan fraud mau pun korupsi yang akan terjadi kemudian,” lanjut Iwan.

Keberadaan IDD lanjut Iwan, juga mampu meningkatkan citra dan reputasi dari perusahaan, sehingga proses bisnis yang akan dijalankan dapat transparan dan akuntable.

Dalam menghindari bahaya laten korupsi di tubuh PLN EPI, Iwan mengajak seluruh stakeholder yang berada dilingkungan internal mau pun eksternal untuk bekerja sama. PLN EPI pun menjamin kerahasiaan dan memberi perlindungan kepada pelapor yang beritikad baik dalam menyampaikan aduannya sesuai ketentuan berlaku.

”Apabila Anda melihat adanya Indikasi pelanggaran atau fraud segera laporkan melalui Whistleblowing System (WBS) di laman wbpln@pln.co.id dan Aplikasi COS di cos.pln.co.id. Kami menjamin kerahasian dan memberi perlindungan bagi siapa pun yang membantu kami dalam mencegah tindak pidana korupsi di PLN EPI,” tutup Iwan.

Sebelumnya, PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menjaga stabilitas pasokan biomassa sebagai substitusi bahan bakar batu bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Hal ini merupakan upaya dalam membantu pemerintah dalam meningkatkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025

Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Iwan Agung Firstantara mengatakan, dalam menjaga stabilitas pasokan biomassa PLN EPI telah menggandeng sejumlah mitra, yang tersebut adalah PT Maharaksa Biru Energi Tbk (MBE).

Hal tersebut telah diwujudkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengembangan dan pengelolaan Biomassa Socio Tropical Agriculture-waste Biomassa (STAB) sebagai substitusi bahan bakar batu bara pada PLTU PLN.

“PLN EPI sebagai subholding dari PLN Group terus berupaya mengejar target bauran EBT itu, dan salah satu alternatifnya adalah dari sisi Biomassa,” kata Iwan, di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Ruang lingkup kerjasama dalam nota kesepahaman ini adalah pengembangan ekosistem, bisnis, teknologi, pengelolaan, pemasaran dan pemanfaatan biomassa/bioenergy dalam bentuk wood pellet, woodchip atau sawdust, dengan mengoptimalkan residu pertanian, perkebunan, kehutanan, produk samping perkebunan kelapa sawit dan area pengelolaan lain yang berbasis pemberdayaan dan/atau keterlibatan masyarakat.

Menurut Iwan, kerja sama ini sejalan dengan upaya nasional dalam meningkatkan bauran EBT sebesar 23 persen di tahun 2025, serta mengejar target Nationally Determined Contribution (NDC) pada tahun 2030 dan Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060.

Iwan melanjutkan, nantinya MBE akan menyediakan pasokan biomassa untuk seluruh PLTU milik PLN Grup. Biomassa yang khususnya berasal dari sawdust dan limbah pertanian ini akan menambah bauran energi PLN.

Iwan mengungkapkan, biomassa merupakan salah satu sektor vital yang berperan besar dalam meningkatkan bauran EBT di Indonesia. Sektor ini pun diharapkan mampu menyumbang akselerasinya sebesar 3,6 persen dari total target bauran EBT 23 persen di tahun 2025.

”Untuk itu kami sangat konsen dalam akselerasi Biomassa STAB ini. Kami terus berinovasi serta menjalin kerja sama dengan para stake holder. Hari ini kita bersyukur di gelaran COP 28, yang merupakan konferensi global dalam pencegahan perubahan iklim dunia kita berhasil menjajaki kerja sama pemanfaatan Biomassa dengan PT Maharaksa Biru Energi Tbk,” lanjut Iwan.

Lewat kerja sama semacam ini, Iwan optimis bauran EBT dari sektor Biomassa akan lebih terakselerasi secara signifikan. Pasalnya, sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengejar target Co-Firing pada tahun 2025, diproyeksi kebutuhan Biomassa dari PLN akan meningkat tajam sebesar 10,2 juta ton atau sebesar 300 persen guna menyediakan energi bersih sebesar 12,7 Terawatt hour (TWh).

”Oleh karena itu, PLN EPI terus mencari sumber-sumber biomassa lainnya, terutama yang bersumber dari potensi sumber daya setempat,” ujar Iwan.