Budidaya Udang di Indonesia Masih Jadul, KKP Gaet Raksasa Perikanan China

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono, menyebut cara budidaya udang di Indonesia masih ketinggalan zaman. Lantaran, masih menggunakan cara yang tradisional, sehingga produksi udang secara nasional masih rendah.

Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan asal China, Guangdong Evergreen Group guna membangun budi daya udang terintegrasi.

"Saya baru pulang dari China bekerjasama dengan salah satu perusahaan di China namanya Evergreen," kata Sakti Wahyu Trenggono dalam Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru, di Jakarta, Senin (18/12/2023).

Ia menjelaskan, perusahaan asal China tersebut produksi udangnya sangat banyak dalam setahun yakni sampai 220 ribu ton, dengan nilai omset USD 4 miliar atau setara Rp 60 triliun per tahun. 

"Penjualannya perusahaan ini satu komoditi namanya udang saja 1 tahun 220 ribu ton. Dia ada beberapa komoditi, tapi yang paling besar adalah udang, lalu omset yang satu tahun USD 4 miliar kira-kira sekitar Rp 60 triliun 1 tahun," ujarnya.

Kata Menteri KKP, perusahaan ini berdiri tahun 1991 dan mereka sudah melakukan kerjasama riset dengan institusi perguruan tinggi, sehingga mereka sudah berhasil mengembangkan indukan udang vaname dengan beribu-ribu variasinya. Sementara, Indonssia belum memiliki kemampuan seperti itu, karena teknik budidayanya masih tradisional.

"Sementara, kita belum punya kemampuan seperti mereka, dan cara budidaya kita masih sangat tradisional," ujarnya.

Menurutnya, melalui kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan produksi nasional sekaligus memperluas jangkauan pasar udang asal Indonesia. 

"Kalau udang kita pasarnya cuma ke Amerika yang paling banyak, nggak bisa ke mancanegara yang lain karena kualitasnya tidak memenuhi standar, kalau Eropa hampir sama sekali tidak ada," pungkasnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali melakukan aksi jemput bola perizinan berusaha yang tujuannya mendorong geliat iklim usaha sektor kelautan dan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

Bersinergi dengan pemerintah daerah dan asosiasi, KKP membuka gerai konsultasi perizinan berusaha, khususnya budidaya tambak udang di Makassar, Sulawesi Selatan pada 7-8 September lalu.

“Kami semua ingin pembudidaya sejahtera dan berkelanjutan melalui prinsip ekonomi biru, tentunya ekologi sebagai panglimanya," jelas Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb Haeru Rahayu dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (1/12/2023).Gerai konsultasi perizinan sebagai implementasi upaya KKP mempercepat pelayanan dan penerbitan perizinan berusaha di sektor kelautan dan perikanan. Sebelum ini, KKP menggelar di Banten dan mendapat respon positif dari pelaku usaha di wilayah tersebut.

Tebe menambahkan, program gerai konsultasi perizinan mempermudah pembudidaya memperoleh kejelasan informasi terkait penyederhanaan perizinan berusaha sesuai Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satunya mengenai perizinan berusaha budi daya udang di tambak  melalui sistem Online Single Submission Risk Based Analysis (OSS RBA).

“KKP akan selalu bersinergi dengan pemerintah daerah dan asosiasi sesuai semangat dan amanat UU Cipta Kerja, menyamakan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang peraturan perizinan berusaha tambak udang. Kami akan terus kawal pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam proses perizinan," ujar Dirjen Tebe.

Pemilihan Sulawesi pun bukan tanpa alasan. Sebab wilayah tersebut berpotensi menjadi pusat industri udang di Indonesia. Merujuk Satu Data KKP tahun 2021, volume produksi perikanan budidaya Pulau Sulawesi menjadi yang tertinggi nasional mencapai 5,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Sulawesi Selatan berkontribusi paling besar sebanyak 70,37 persen.

Tebe berharap sub sektor perikanan budi daya, khususnya budi daya udang, mampu menjadi tumpuan perekonomian nasional. Tumbuhnya iklim usaha atau investasi budi daya udang dapat mendorong penyerapan tenaga kerja lokal, menggairahkan ekonomi sekitar, serta meningkatkan pendapatan negara.

“Kami terus ingatkan kepada para pelaku usaha, proses perizinan dijamin tidak akan memakan waktu lama apabila semua syarat terpenuhi. Proses pengurusan lama karena persyaratan dan dokumen pendukung lainnya tidak lengkap. Kami juga mengimbau tidak menggunakan jasa calo dalam pengurusan perizinan, karena menggunakan jasa yang tidak jelas, biaya yang harus dikeluarkan akan lebih mahal,” imbau Tebe.