Capres-Cawapres Ditantang Bicara Selesaikan Masalah Macet hingga Logistik

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) berencana memanggil seluruh pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) 2024. Tujuannya, guna mengulik solusi dari permasalahan sektor transportasi di Indonesiam

Ketua Umum MTI Tory Damantoro mengungkap, ada isu penting yang bakal jadi fokus bahasan. Yakni, terkait kemacetan di perkotaan hingga sistem logistik pendukung perekonomian nasional.

"Jadi rata-rata sudah mengcover antara 2 isu ya, yaitu kemacetan di perkotaan dan juga logistik yang terkait fengan ekonomi," kata Tory usai Konferensi Pers Catatan Akhir Tahun MTI 2023, di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Rencananya, MTI akan menguji wacana Capres-Cawapres 2024 itu pada Januari 2024 mendatang. Terkait fokus bahasan lebih luasnya, dia menyebut rinciannya masih disiapkan oleh tim internal MTI.

Tory menjelaskan, pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MTI beberapa waktu lalu, dia turut meminta pandangan dari 3 Capres. Utamanya memastikan isu transportasi masuk dalam visi-misi calon pengganti Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya.

Masukan ke Capres

"Dari pembahasan, kami melihat ada beberapa calon yang sudah mempunyai pandangan yang sama dengan MTI tapi juga ada beberapa yang belum (sepaham)," ungkap dia.

"Untuk itu, tahun depan MTI akan menyampaikan hasil pemikiran MTI kepada para calon untuk memberikan masukan kepada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah," sambung Tory.

Sebelumnya, Pengamat transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno, menyoroti terkait visi misi infrastruktur dan transportasi Calon Presiden (Capres) dan Wakil Calon Presiden (Cawapres) di Pemilu 2024.

Menurut Djoko, dari ketiga visi dan misi Capres dan Cawapres tersebut tidak memasukan program keselamatan lalu lintas, padahal saat ini Indonesia sedang mengalami krisis transportasi umum dan darurat keselamatan lalu lintas.

"Indonesia sedang alami krisis angkutan umum dan darurat keselamatan lalu lintas. Tidak ada program keselamatan lalu lintas, di semua Calon Presiden dan Wakil Presiden," kata Djoko dalam keterangan resminya, Senin (18/12/2023).

Untuk pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Memiliki misi 8 Jalan perubahan yang diusung, yaitu membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan dan saling memajukan. Pendekatan kewilayahan untuk mewujudkan program.

Sementara untuk pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan visi Bersama Indonesia Maju. Dalam misi ketiga, yaitu melanjutkan pengembangan infrastruktur. Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Selanjutnya visi misi pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Mahfud MD dengan visi Menuju Indonesia Maju, Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari.

Djoko menilai, meskipun dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bersaing di Pemilu 2024 telah menawarkan program transportasi umum walaupun dalam penyebutan berbeda. Namun, belum ada program keselamatan lalu lintas.

Lebih lanjut, Djoko menilai, Indonesia sebagai negara maritim, transportasi perairan harus menjadi perhatian, walaupun mobilisasi orang dan barang masih didominasi transportasi darat. Angkutan barang bersubsidi ditambahkan dan angkutan feeder tol laut diperlukan untuk daerah kepulauan.

Pembangunan Kereta

Ia melihat, sejauh ini pembangunan kereta masih berpusat di Jawa, seperti kereta cepat Whoosh, LRT Jabodebek, MRT Jakarta, aktivasi jalur ke Garut, kereta rel listrik Yogyakarta -- Solo.

"Untuk menggapai Indonesia Emas 2045, pembenahan transportasi umum berbasis jalan lebih realistis untuk diwujudkan. Murah dan mudah dikerjakan dengan tarif yang masih terjangkau kebanyakan masyarakat," ujarnya.

Disisi lain, jika ingin menuntaskan angkutan logistik, selesaikan dulu urusan pungli dan keterlibatan oknum APH (di atas 50 persen) yang cukup memberatkan pengusaha angkutan logistik dan sopir truk.

Hal lainnya, yakni belum ada target jumlah kota untuk membenahi angkutan umum dari ketiga pasangan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Semoga saja program angkutan umum itu tidak sekedar memberikan harapan tentunya juga realita. Era Presiden Joko Widodo selama 10 tahun hanya mampu membenahi 11 kota dari target 32 kota di periode pertama dan 27 kota di periode kedua," pungkasnya.