Tukang Sapu Jalan Prabumulih Terima 223 Rumah Gratis dari Kementerian PUPR

Liputan6.com, Jakarta - Program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjangkau tukang sapu jalanan di Kota Prabumulih, Sumatera Selatan dengan membangun kompleks perumahan gratis lengkap dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) berupa jalan lingkungan cor beton.

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sumatera V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Johnny Rahman, terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih untuk mendorong tersedianya hunian layak bagi tukang sapu jalanan.

Hal itu dilaksanakan melalui pembangunan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukungnya.

"Kami ingin kompleks perumahan tukang sapu jalan Kota Prabumulih yang dibangun dengan Program BSPS juga memiliki jalan lingkungan yang baik dan berkualitas yakni dengan cor beton. Jadi aktivitas masyarakat dan mobilitas mereka bisa terbantu dan anak-anak juga bisa bermain dengan riang gembira," katanya, Selasa (2/1/2024).

Untuk diketahui, Balai P2P Sumatera V Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR bekerjasama dengan Pemkot Prabumulih telah menyelesaikan pembangunan rumah untuk para tukang sapu jalan yang berlokasi di Kelurahan Anak Petai, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih.

Dibangun Bertahap

Sebanyak 223 unit rumah masyarakat dibangun secara bertahap sejak 2020 dan sudah dihuni oleh para tukang sapu jalanan beserta keluarganya. Kompleks perumahan tersebut kini juga dilengkapi penyelesaian jalan lingkungan cor beton, dengan spesifikasi Beton K-300 ketebalan 15 cm.

"Kami ingin masyarakat yang bekerja sebagai tukang sapu jalan juga bisa merasakan hasil pembangunan pemerintah, yakni jalan lingkungan yang berkualitas," imbuh Johnny.

Sementara Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Prabumulih Erwin Firmanza menyatakan, rumah yang dibangun dan telah dihuni oleh masyarakat adalah tipe 36 dengan luas kavling 120 meter persegi.

Tanahnya disediakan oleh Pemerintah Kota Prabumulih. Sedangkan rumah dan PSU-nya dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.

"Kami juga melengkapi kompleks perumahan tukang sapu ini dengan mesjid, sumur bor, jalan akses dan jalan utama perumahan dan saat ini tengah dibangun fasilitas pendidikan untuk anak-anak," terangnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai perlu ada peningkatan jumlah rumah baru untuk mengurangi tingkat keluarga yang tak punya rumah (backlog). Targetnya, angka backlog bisa tuntas di 2045 mendatang.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan masih ada 12,7 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Ini merujuk pada hasil analisis Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

"Kan sekarang ada 12,7 juta, berdasarkan survey Susenas, itu kan hasil analisis, bukan sensus, tapi kajian, untuk bisa 0, ini asumsi hari ini ada 12,7 (juta keluarga belum punya rumah), pertumbuhan (keluarga) 600-800 ribu, artinya kalau kita mau buat 0, itu kita harus produksi (rumah) pertahun lebih banyak," kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, ditulis Jumat (29/12/2023).

Dia mengatakan, salah satu upaya untuk mengatasi backlog perumahan ini melalui penyaluran rumah subsidi. Pada 2022, tercatat penyalurannya sudah mencapai 220 ribu unit.

Namun, angka ini masih belum bisa dijadikan landasan untuk mencapai target zero backlog di 2045 mendatang. Untuk itu, Herry membidik perlu ada 1,5 juta rumah baru agar target tersebut bisa dicapai.

"Jadi kalau 220, ke 2045 masih harus ditambahkan, jadi kalau mau itu (zero backlog) sekitar 1,5 juta pertahun," kata dia.

"Tapi 1,5 (juta rumah) itu tidak semua harus subsidi, nanti ada yang kita kasih kemudahan saja, dan lain-lain, ini program yang kita susun," sambung Herry.

Herry mengatakan, pada 2024, Kementerian PUPR mengalokasikan dana sebesar Rp 19,83 triliun untuk bantuan pembiayaan perumahan. Rinciannya, Rp 13,72 triliun untuk 166.000 unit rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Lalu, Rp 680 miliar untuk Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) bagi 166.000 unit rumah.

Selanjutnya, Rp 4,6 triliun untuk subsidi selisih suku bunga (SSB) bagi 751.735 unit rumah. Serta, Rp 830 miliar untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi 7.251 unit rumah.

Anggaran FLPP di tahun 2024 itu, dibidik Herry bisa menurunkan angka backlog hingga 1,3 persen dari 12,7 juta rumah tangga.

"Pemerintah kembali mengalokasikan program FLPP sebesar Rp13,72 triliun, ini nantinya akan digunakan untuk penyaluran FLPP kepada 166 ribu unit rumah. Diharapkan memberikan kontribusi sebesar 1,3 persen terhadap backlog kepemilikan rumah MBR," paparnya.