Pemerintah Tambah Alokasi Pupuk Subsidi Rp 14 Triliun di 2024, Siapa yang Dapat?

Liputan6.com, Jakarta Pertanian merupakan sektor yang memiliki kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Keberhasilan sektor ini tidak terlepas dari jasa para petani yang telah bekerja keras mendukung ketahanan pangan nasional. Guna menjaga kontribusi sektor pertanian tersebut, Pemerintah terus menjaga kepetanitersediaan pupuk baik subsidi maupun nonsubsidi.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keberpihakan tinggi terhadap petani, salah satunya melalui program subsidi pupuk yang setiap tahunnya dialokasikan sekitar Rp 25 triliun disiapkan Pemerintah untuk membantu petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau. Pada tahun 2024, Pemerintah berencana menambah alokasi subsidi pupuk sebesar Rp 14 triliun agar semakin banyak petani yang mendapat pupuk bersubsidi.

Tidak sampai di situ, Pemerintah juga mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi hanya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.

Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia (Persero), Bob Indiarto mengatakan bahwa tidak hanya menyediakan pupuk bersubsidi kepada petani, Pemerintah menjamin ketersediaan pupuk nonsubsidi.

“Pemerintah melalui Pupuk Indonesia, memastikan ketersediaan pupuk di seluruh Indonesia, baik itu pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi. Pemerintah membantu memperoleh pupuk dengan mudah guna mendukung program percepatan musim tanam pada awal tahun 2024,” ungkap Bob dikutip Senin (8/1/2024).

Bob menjelaskan bahwa Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang mendapat mandat untuk berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional, memberikan dukungan penuh terhadap program percepatan tanam dengan menyediakan pupuk subsidi dan nonsubsidi.

Dalam rangka menjaga ketersediaan pupuk, Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN dan Kementerian Pertanian melalui Pupuk Indonesia menggelar program Gebyar Diskon Pupuk di brrbagai kota/kabupaten selama bulan Januari. Kegiatan pertama berlangsung di Gudang Pupuk Penyangga (GPP) Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.

“Selama musim tanam ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dukungan bagi petani agar bisa mendapatkan hasil yang optimal di musim panen nanti. Gebyar Diskon Pupuk 2024 diselenggarakan Pupuk Indonesia, bekerjasama dengan pemerintah, di 30 kota selama bulan Januari hingga Februari 2024. Rangkaian acara ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pupuk petani serta memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk di musim tanam ini,” kata Bob.

Pada kegiatan Gebyar Diskon Pupuk, Pemerintah menugaskan Pupuk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pupuk nonsubsidi dan mendorong petani agar segera melakukan penebusan pupuk, antara lain dengan menyiapkan pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau.

Pemerintah juga senantiasa memastikan ketersediaan stok pupuk bersubsidi maupun nonsubsidi, antara lain dengan cara melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah sentra pertanian. Hingga tanggal 31 Desember 2023 ketersediaan pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi tercatat sebesar 1.744.302 ton atau setara 236 persen dari ketentuan minimum stok yang ditetapkan Pemerintah. Adapun angka stok ini terdiri dari pupuk bersubsidi sebesar 1.215.280 ton dan pupuk non-subsidi sebesar 529.022 ton.

“Pupuk Indonesia menjalankan program Gebyar Diskon Pupuk sesuai dorongan pemerintah agar petani bisa menikmati pupuk nonsubsidi dengan harga terjangkau serta membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Semoga program ini dapat mendorong petani untuk menanam lebih awal sehingga kesuksesan musim tanam awal tahun ini bisa kita tuai bersama saat panen bulan april nanti,” tutup Bob.

Menjawab keluhan dan kebutuhan para petani terhadap ketersediaan pupuk untuk masa tanam di tahun 2024, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memberikan tambahan anggaran pupuk bersubsidi sebesar Rp14 triliun. Selain itu, pemerintah juga telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk melalui kartu tanda penduduk (KTP).

Kabar adanya penambahan anggaran pupuk bersubsidi dan regulasi pengambilan pupuk yang makin mudah menjadi angin segar bagi petani dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). 

PPL dari Kabupaten Banjarnegara Wilayah kerja BPP Wanadadi, Ragil Sapautro menyampaikan bahwa penambahan anggaran ini diyakini akan menyelesaikan masalah kurangnya pupuk bersubsidi. Menurutnya, PPL sudah melakukan pendataan, validasi data kebutuhan pupuk secara real.

"Karena kita sudah merekap data, bahwa petani yang sudah menebus pupuk subsidi berdasar alokasi 2023 itu kita benar-benar pilih. Misalnya petani A dia menebus kemarin berarti dia benar benar butuh pupuk subsidi, lalu ada petani yang tidak menebus artinya dia tidak butuh pupuk subsidi," ujar Ragil.

Dia menjelaskan, setelah data tersebut sudah masuk e-RDKK dan buat verifikasi berjenjang, PPL juga melakukan sosialisasi kepada petani pada saat pendataan tersebut. Salah satu sosialisasi itu untuk melakukan update data sesuai dengan kebutuhannya.

"Alokasi 2024 ini sejujurnya kami kaget ketika pertama melihatnya. Kami itu kewirangan (malu) rasanya, alokasi jadi kecil dan kurang Tapi ketika kemarin di Kabupaten Banyumas Pak Jokowi menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi ditambah Rp 14 triliun, itu disambut gembira sama petani seluruh indonesia," ungkapnya.

Namun menurutnya, petani harus dijelaskan lagi terkait mekanismenya. Sebab, perlu input dulu dan sebagainya. Jangan sampai petani hanya tahu ditambah Presiden Jokowi dipahami langsung ditambah.

"Perasaan kami sebagai penyuluh di wilayah mendengar statement Pak Jokowi, perasaan saya secara pribadi senang sekali dan semoga bisa dipegang. Artinya benar-benar bisa ditambah, karena kita selama ini kurang banget pupuk," tuturnya.