Realisasi Investasi di IKN 2023 Belum Capai Target Rp 45 Triliun, Apa Alasannya?

Liputan6.com, Jakarta - Realisasi investasi di proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2023 lalu mencapai sekitar Rp 41,4 triliun. Namun, angka itu masih dibawah target yang ditetapkan Otorita IKN (OIKN) sebesar Rp 45 triliun.

Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyampaikan, tak tercapainya target investasi IKN tersebut bukan berarti kegagalan. Menurutnya, realisasi penanaman modal lewat proses peletakan batu pertama (groundbreaking) pada tahun lalu terganggu karena berjalan di akhir 2023.

"Sebenarnya bukan mundur dari investasi, tapi mundur dari jadwal groundbreaking saja. Karena kita tahu jadwal groundbreaking kemarin yang di akhir tahun itu sudah mendekati sekali hari libur," ujarnya dalam sesi konferensi pers virtual bersama Otorita IKN, Selasa (16/1/2024).

Agung memaparkan, kondisi lapangan di akhir 2023 lalu jadi faktor utama belum tercapainya target investasi. Semisal kesiapan sejumlah perusahaan hingga terbatasnya jumlah event organizer (EO) di akhir tahun.

"Jadi secara realita itu yang menjadi penyebab. Tapi bukan berarti mundur dari pembangunan, hanya mundur dari jadwal groundbreaking-nya saja. Ini terbukti besok (17 Januari 2024) langsung lanjut groundbreaking lagi. Kita lihat seterusnya, bahkan ada yang in the pipeline, masih ngantri," tuturnya.

Namun, Agung belum mau membocorkan berapa target pemasukan investasi ke IKN yang dipatok pada 2024 ini. Kendati begitu, ia optimistis angkanya bisa lebih besar dari tahun lalu.

"Pasti ada target, tapi belum bisa disebutkan saat ini. September-Desember 2023 kan sekitar Rp 41 triliun. Jadi kita optimis bisa dicapai lebih dari itu," kata Agung.

Untuk diketahui, sebanyak 23 investor pelopor dari dalam negeri telah melaksanakan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara dengan investasi non APBN senilai Rp 41,4 triliun pada 2023 lalu.

Kepala OIKN Bambang Susantono mengatakan dengan realisasi peminatan investasi ini pemerintah semakin optimistis menyambut 2024. "Kami yakin tahun 2024 akan semakin banyak investor yang berinvestasi dan pada jangka panjang bisa mencapai target 80 persen dana pembangunan IKN dari non-APBN dapat tercapai," ujarnya beberapa waktu lalu.

Bambang menyebut OIKN terus berupaya dengan berbagai cara untuk meningkatkan realisasi investasi di IKN. Salah satunya dengan terus melakukan sosialisasi dan promosi peluang investasi di IKN. "Kami sangat terbuka bagi para investor yang sesuai dengan visi IKN menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, dan kota yang layak huni dan dicintai," ungkapnya.

Pada kesempatan terpisah, Agung Wicaksono menjelaskan realisasi investasi di IKN 2023 yang terdiri dari tiga tahap. Groundbreaking 1 sampai 3 dilakukan investor dalam negeri yang memiliki kapabilitas untuk membangun Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Namun, ada juga beberapa investor dalam negeri yang bekerja sama dengan investor luar negeri.

Sementara itu, saat ini terdapat 9 investor yang akan menjadi inisiator pembangunan hunian di IKN, di mana 3 di antaranya adalah investor asing asal China dan Malaysia. 9 investor ini sedang dalam seleksi dan feasilibility study.

"Mulai dari groundbreaking pertama di September (2023), kedua di November, ketiga di Desember di minggu lalu, dan ini dari 23 investor pelopor ini ada total 9 (investor) di (groundbreaking) yang kedua, 10 (investor) yang di (groundbreaking) ketiga, dan (groundbreaking) yang pertama ada 4 (investor)," terangnya.

Sejumlah gedung di Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan sudah selesai dibangun dan langsung difungsikan pada Juni 2024. Gedung-gedung tersebut mulai dari Istana Presiden, rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), hinga sejumlah rumah sakit swasta.

Tenaga Ahli Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Bonie Erwanto menjelaskan, sejumlah bangunan di IKN ditargetkan terbangun dan fungsional pada Juni 2024.

"Ini sudah confirm dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan seperti ini," ujar Bonie dikutip dari Antara, Senin (15/1/2024).

Bangunan dan hunian yang ditargetkan terbangun dan fungsional di IKN pada Juni 2024 yakni bangunan yang dibangun dengan dana APBN antara lain Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

Selain itu Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Kemudian rumah tapak jabatan menteri yang fully furnished dan fungsional pada Juni 2024," kata Bonie.

Lalu Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Command Center.

Sebanyak 12 menara (tower) rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni.

Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan (WP) 1A dan 1B, Gedung Gas Insulated Substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan.

Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok (mal, apartemen), Hotel Nusantara, Hotel Pakuwon, BSH Mandiri (Community Hub), PSSI Training Center, Telkom Smart Office (Fase 1), Taman Tematik/Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina.

Bonie mengatakan OIKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR, hal ini terkait dengan progres pembangunan di IKN.

"Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN," katanya.

Selain itu, lanjut Bonie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN.

"Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis," ujarnya.