RPP Manajemen ASN Target Terbit April 2024, Rekrutmen CPNS Bakal Lebih Fleksibel

Liputan6.com, Jakarta Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN), atau RPP Manajemen ASN mendekati hasil akhir. Aspek-aspek substansi dalam aturan tersebut sudah 100 persen terpenuhi.

Total ada 22 bab yang terdiri dari 305 pasal dalam RPP ini. Substansi yang dibahas diantaranya adalah pengembangan kompetensi, perencanaan kebutuhan, pengadaan ASN seperti lewat seleksi CPNS dan PPPK, digitalisasi, hingga hak dan kewajiban ASN.

Aturan yang ditargetkan terbit pada akhir April 2024 ini diharapkan bisa implementatif dan bisa merangkul talenta CPNS dan PPPK terbaik bangsa, untuk menjadi bagian dari reformasi birokrasi dan pelaksanaan pembangunan nasional.

"RPP ini harus bisa transformatif dan tentunya implementatif di lapangan sebagaimana arahan Bapak Presiden. Setelah 100 persen aspek terpenuhi, targetnya 30 April 2024 sudah ditetapkan," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/3/2024).

Anas menyampaikan, ada beberapa transformasi mendasar yang diatur secara detail dalam RPP ini. Pertama, penataan rekrutmen dan jabatan ASN yang lebih fleksibel. Penataan rekrutmen dan jabatan ASN dirancang untuk menjawab organisasi yang harus lincah dan kolaboratif.

"Selama ini kalau ada pensiun, untuk merekrut pegawai baru itu siklusnya menunggu ritual tahunan. Sementara ada ASN yang meninggal atau resign. Zehingga terpaksa diisi dulu oleh tenaga non ASN/honorer yang kemudian jadi masalah di kemudian hari. Memulai ini di tahun 2024 telah ditetapkan tiga kali siklus rekrutmen," jelasnya.

Mobilitas Talenta Nasional

Selanjutnya, terkait kemudahan mobilitas talenta nasional. Dalam aturan terdahulu, mobilitas talenta hanya dalam dan antarinstansi pemerintah. Anas mengungkapkan, talenta-talenta ASN saat ini masih terpusat di kota-kota besar saja. Sementara masih terdapat kekurangan kebutuhan pegawai untuk daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Sehingga dengan PP ini pengaturan mobilitas talenta bisa dijalankan baik dalam, antarinstansi maupun di luar instansi untuk menutup kesenjangan talenta. Kita akan atur insentif khusus bagi mereka yang bekerja di 3T, termasuk kecepatan kenaikan pangkat,” imbuh Anas.

Lanjutnya diuraikan, RPP Manajemen ASN akan mengatur terkait pola pengembangan kompetensi ASN yang tidak lagi klasikal, seperti penataran. Pola pengembangannya mengutamakan experiential learning, seperti magang, on the job training, yang semuanya menjadi bagian dari upaya meningkatkan kapasitas ASN.

"Sejalan dengan itu maka nanti sistem pembelajarannya akan dibuat terintegrasi (integrated learning)," terang Anas.

Terkait dengan kinerja, permasalahannya adalah kinerja pegawai belum sepenuhnya mencerminkan kinerja organisasi. Untuk itu, kedepan pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Ini yang kita desain keselarasannya, antara kinerja individu dan kinerja organisasi sama.

Aturan ini juga membahas jabatan ASN yang bisa diisi oleh prajurit TNI dan personel Polri, serta sebaliknya. "Tentu aturan ini bersifat resiprokal dan akan diseleksi secara ketat, serta disesuaikan dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan dengan mekanisme manajemen talenta. Kita akan mendapatkan talenta terbaik dari TNI/Polri dan mereka pun dapatkan ASN terbaik," sambung Anas.

Anas juga fokus pada digitalisasi manajemen ASN. Pemerintah tengah mempercepat pembangunan platform digital manajemen ASN. Platform Digital Manajemen ASN diselenggarakan dengan mengacu pada arsitektur Platform Digital Manajemen ASN dengan memuat seluruh data Manajemen ASN.

Platform Digital Manajemen ASN adalah platform kolaborasi berbasis digital bagi ASN untuk memperoleh layanan digital yang mendukung manajemen ASN sebagai bagian dari ekosistem digital yang terintegrasi secara nasional. "Instansi pemerintah wajib menggunakan Platform Digital Manajemen ASN," tegas Anas.

Sebelumnya, Pemerintah kembali membuka rekrutmen Calon Aparatus Sipil Negara (CASN) di tahun ini. Rekrutmen ini baik untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Rekrutmen tersebut akan dimulai April 2024. 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkap,  sebanyak 22 persen kuota CPNS maupun PPPK akan dialokasikan untuk tenaga pendidikan di daerah. Adapun, total kebutuhan ASN 2024 mencapai 2.302.543 formasi.

"Dari total kebutuhan ASN nasional, untuk kebutuhan ASN di Pemda telah disiapkan 419.146 atau 22, 45 persen untuk pemenuhan ASN guru di instansi daerah," ujar Menteri Anas dalam pembukaan Rakor Pengadaan ASN Guru pada Instansi Daerah Tahun 2024 secara virtual, dikutip Selasa (27/2/2024).

Selanjutnya, alokasi formasi CPNS 2024 untuk instansi pusat mencapai 207.247 kuota yang akan dibuka untuk lowongan dosen, guru, tenaga kesehatan, dan teknis. Sedangkan 221.936 kebutuhan PPPK akan dibuka lowongan guru, tenaga Kesehatan, serta tenaga teknis.

Sementara untuk kebutuhan instansi daerah sebesar 483.575 CPNS untuk lowongan teknis, serta 1.383.758 kebutuhan PPPK untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.

Usulan formasi sedianya sudah ditutup pada akhir Januari lalu. Saat ini, telah masuk usulan dari 478 instansi daerah untuk formasi guru. Sebanyak 169 instansi daerah mengusulkan 22.142 formasi guru CPNS.

Sedangkan 155.151 usulan PPPK diajukan oleh 467 instansi daerah. Namun, pemerintah membuat kebijakan khusus untuk usulan formasi guru.

"Kami mengimbau daerah agar mengoptimalkan usulan formasi yang sudah disediakan oleh pemerintah," imbau Menteri Anas.

Menteri Anas juga berkomitmen untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.

"Penyelesaian tenaga non-ASN ini kami dasarkan pada database yang ada di BKN," tegas Menteri Anas.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, pemerintah akan membuka 225 ribu formasi CPNS 2024 khusus penempatan di IKN. Lantaran masih menunggu proses pengajuan dari tiap kementerian/lembaga, pendaftaran CPNS target bisa dibuka mulai April 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, seluruh kementerian/lembaga terus melaksanakan rapat koordinasi untuk membuka lebih dari 200 ribu formasi CPNS di pemerintah pusat.

Targetnya, usulan formasi CPNS 2024 khusus IKN itu bisa rampung pada Maret mendatang. Anas bilang, proses verifikasi untuk pengajuan formasi tersebut tak bisa asal agar bisa sesuai dengan arahan presiden.

"Karena kalau enggak nanti arahan presiden nanti talenta digital, dia tetap usulkan tenaga teknis, sehingga nanti kita evaluasi. Ini kita rapat terus dengan kementerian/lembaga terkait, talenta yang akan kita rekrut di rekrutmen CPNS 2024 di Maret nanti," jelasnya di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/2/2024).

"Kedua, kita perlu verifikasi apakah usulan kementerian/lembaga sesuai dengan target prioritas pemerintah. Kalau tidak sesuai, nanti tetap saja kita perlu formasi baru. Jadi sekarang kuncinya di kementerian/lembaga bersama BKN untuk memverifikasi ketepatan usulan formasi yang disiapkan untuk diumumkan di publik," kata Anas.