Kemendagri: Banyak Kepala Daerah Hanya Berfoto Saat Gelar Operasi Pasar Murah

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan masih ada kekurangan pada kinerja sejumlah kepala daerah dalam melakukan operasi pasar murah, untuk mengendalikan inflasi pangan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut, terdapat beberapa kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Kegiatan (hanya) mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto selanjutnya selesai," ungkap Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, disiarkan pada Senin (25/3/2024).

Selain itu dia juga menyebut, komoditas yang dijual di operasi pasar murah tidak cukup tersasar pada masyarakat yang membutuhkan, melainkan dibeli oleh pegawai negeri sipil (PNS).

Maka dari itu, Tomsi mengimbau agar kepala daerah memberikan pengumuman ke masyarakat ketika hendak melakukan operasi pasar murah. Ia juga mendorong agar kegiatan tersebut dilakukan terus-menerus.

Operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menekan angka inflasi. 

Lima upaya mengakup sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Kemendagri mencatat, hanya 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih,” tutur Tomsi, seraya menambahkan “Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin,"

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menggelar pasar murah untuk mencegah inflasi selama Ramadhan maupun menjelang Idul Fitri. Pasar murah akan digelar di 11 kecamatan dan masyarakat cukup membayar Rp53 ribu untuk satu paket.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, tidak memungkiri masih terdapat sejumlah kebutuhan pokok yang masih mengalami kenaikan harga. Untuk menekan meningkatnya harga kebutuhan pokok, Pemerintah Kota Depok akan melakukan berbagai upaya.

“Saya akan melakukan operasi pasar,” ujar Idris kepada Liputan6.com, Selasa (19/3/2024).

Selain itu, Pemkot Depok juga berharap Pemerintah Pusat dapat menangani masalah stabilitas harga. Penanganan dapat dilakukan dengan cara memberikan subsidi kepada masyarakat untuk meringankan beban kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Terutamanya Bulog ya sebagai pemegang peran utama untuk membeli beras beras yang dihasilkan oleh para petani,” ucap Idris.

Diketahui ketersediaan beras di Kota Depok masih mencukupi sehingga tidak terjadi kekurangan stok beras. Namun, untuk harga di sejumlah tempat di Kota Depok mengikuti harga nasional.

“Kalau ketercukupan ya cukup, di Depok cukup. Kalau harga ikut nasional, kalau harga stabil dan tidak stabilnya kita tidak bisa,” terang Idris.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota Depok sedang menggelar pasar murah Ramadhan 2024 di 11 kecamatan di Depok. Setiap titik pasar murah akan disediakan 107 paket berisikan sejumlah paket sembako.

“Pasar murah Ramadhan ini ketiga kali,” ujar Supian.

Masyarakat dapat membeli paket sembako seharga Rp53 ribu apabila dibandingkan dengan harga normal sebesar Rp138 ribu. Pasar murah diharapkan mampu membantu warga menjaga daya beli, dikarenakan sejumlah harga saat Ramadhan hingga menjelang Idul Fitri mengalami kenaikan.

“Ini untuk menjaga kestabilan harga dan bentuk perhatian pemerintah dengan memberikan subsidi,” ucap Supian.

Diketahui, inflasi Kota Depok saat ini sebesar 2,36 persen dan masih berada di bawah nasional yakni 3 persen. Walaupun masih kategori aman untuk inflasi Kota Depok, Pemerintah Kota Depok tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Bulog.

“Kita terus memonitoring stok pangan kebutuhan pokok khususnya selama Ramadhan, Insya Allah aman,” ungkap Supian.

Supian meminta, untuk mencegah terjadinya inflasi maupun kenaikan harga, masyarakat tidak membeli kebutuhan pokok secara berlebihan atau panic buying. Menurutnya, membeli kebutuhan pokok secara berlebihan akan menimbulkan terjadinya kenaikan harga.