Dijagokan jadi Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Chatib Basri Jawab Begini

Liputan6.com, Jakarta Ekonom senior Chatib Basri buka suara usai dikabarkan menjadi calon Menteri Keuangan (Menkeu) di pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024, kabinet Prabowo Gibran.

Pada hari Selasa (14/5), Chatib mengaku belum menerima tawaran sebagai kandidat dalam bursa Menteri Keuangan pemerintahan Prabowo.

"Bursa Menkeu? Bursa Efek mungkin," ujar Chatib sambil bergurau saat dijumpai media di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Selasa (14/5/2024).

Seperti diketahui, Chatib Basri sebelum telah menjabat Menkeu di masa pemerintahan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode 2013-2014.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu sempat diisukan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Saat itu, Chatib Basri enggan menjawab pertanyaan media terkait kesiapan dirinya jika mendapat tawaran menggantikan Sri Mulyani.

"Ah aya ngapain jawab pertanyaan yang berandai-andai," kata Chatib saat ditanya wartawan usai Forum diskusi IFF yang digelar di Astor Ball Room St. Regis Hotel Jakarta, 29 Januari 2024.

Selain itu, nama Ekonom senior  Chatib Basri disebut-sebut masuk dalam bursa kabinet Prabowo-Gibran. Bahkan, nama Chatib Basri juga telah mendapat tawaran menggantikan Sri Mulyani.

"Ah aya ngapain jawab pertanyaan yang berandai-andai," kata Chatib saat ditanya wartawan usai Forum diskusi IFF yang digelar di Astor Ball Room St. Regis Hotel Jakarta, Senin (29/1/2024).

Dalam kesempatan itu, Chatib juga enggan berkomentar mengenai kabar mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Maju.

"Tanya Ibu Sri Mulyani," imbuhnya.

Sinyal Prabowo

Selain Chatib Basri, Prabowo Subianto memberikan sinyal dukungan kepada Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo untuk menduduki posisi Menteri Keuangan (Menkeu). Nama wamen BUMN masuk dalam calon Menteri Keuangan di kabinet Prabowo-Gibran.

Momen Prabowo memberikan sinyal dukungan terhadap Wamen Tiko tertangkap kamera wartawan usai keduanya menghadiri acara Mandiri Investment Forum (IMF) 2024 di Fairmont Hotel, Jakarta, Selasa (5/3)

Sebelum meninggalkan lokasi Prabowo sempat menyalami Wamen Kartika Wirjoatmodjo yang hadir di lokasi. Saat bersalaman, Prabowo memberikan pesan khusus ke Wamen Tiko untuk menjaga uang Republik Indonesia.

"Jaga uang Republik," ucap Prabowo saat bersalaman dengan Wamen Tiko. 

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodno menyinggung soal wacana pembentukan Kementerian Perumahan. Dengan maksud agar pemerintah dan pengembang bisa lebih fokus membangun sektor hunian bagi masyarakat.

"Saya dengar ini mungkin ke depan akan ada pemisahan, bahwa ada Kementerian Perumahan lagi ke depan. Jadi benar-benar fokusnya diubah ke agenda perumahan lagi, kita bisa lebih dekat dengan pemerintahan untuk membangun konsep development yang lebih teregulasi," ujarnya di Apartemen Samesta Sentraland Cengkareng, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Pasalnya, pria yang akrab disapa Tiko ini menyoroti angka backlog perumahan saat ini bukannya turun, tapi justru semakin membesar.

"Dulu seingat saya pernah 10 juta waktu awal-awal 2015, sekarang malah 12 juta karena covid. Karena waktu covid mungkin pengembang-pengembang sangat terbatas," imbuh Tiko.

Oleh karenanya, ia meminta untuk dilakukan transformasi pola subsidi sektor perumahan dari dukungan pemerintah. Khususnya untuk mendukung pendanaan bagi pengembang semisal Perum Perumnas.

"Karena waktu saya masuk Perumnas, saya bingung juga. Ini Perum, tapi kok enggak ada dukungan pemerintah. Ini kita dorong terus, bagaimana konsep Perum ini, apa dukungan pemerintah," ungkap Tiko.

"Dan memang saya selama 2-3 tahun ini sama pak Budi (Saddewa Soediro, Dirut Perumnas), pak Nixon (LP Napitpulu, Dirut BTN) bingung juga. Karena ekosistem perumahan ini banyak pemainnya, ada Bapertarum, segala macam, tapi produk pendanaan developernya enggak ada," sambungnya.

Tiko juga mengaku sudah berdiskusi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memperluas konsep fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) agar seperti model Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Tak hanya untuk konsumen, ia juga mendorong Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar lebih bisa mendukung pola pembiayaan bagi pihak pengembang.

"Tapi yang harus disampaikan ke pak Basuki dan Bu Menkeu, tidak ada model pendanaan buat developer-nya. Maka developer ini membutuhkan dukungan capital yang besar untuk bisa menghasilkan unit secara konsisten dengan skala besar dan dengan efisiensi. Oleh karena itu nanti kita terus dorong," tuturnya.