Tunggu Jawaban Prabowo, AHY dan Tito Karnavian Usul Bentuk Badan Air Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beserta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyinggung soal urgensi pembentukan Badan Air Nasional.

Usul tersebut dilontarkan dalam World Water Forum ke-10 Bali pada segmen Local and Regional Authorities di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (22/5/2024).

Dalam sesi konferensi pers seusai acara, AHY mengaku telah menyampaikan gagasan terkait pentingnya mengkoordinasikan segala urusan manajemen air di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan desa. 

"Artinya, kita berharap ada sebuah badan yang khusus menangani air. Ini bukan yang pertama, ada sejumlah negara yang terlebih dahulu sudah mendirikan institusi seperti itu, yang memiliki kewenangan untuk bisa mengelola air secara komprehensif," ujarnya. 

"Termasuk regulasinya dipersiapkan dengan baik, kerjasama dan kolaborasi dengan pemerintah daerah ini juga menjadi kekuatannya," AHY menambahkan. 

Oleh karenanya, AHY menilai pembentukan Badan Air Nasional bukan hanya sekadar menambah birokrasi baru, tapi jadi wadah besar bagi penataan dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor air, termasuk krisis air.

Namun, AHY menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan agar Badan Air Nasional nantinya bisa terbentuk di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan itu hanya sebagai sebuah saran. 

"Tapi saya enggak punya kewenangan, saya tadi hanya menyampaikan di forum internasiional ataupun akademis yang bisa kita diskusikan kalau ada nilai-nilai yang baik atau positif. Kita enggak usah ragu-ragu untuk belajar saling belajar dari negara yang terlebih dahulu melakukannya, itu pun sesuatu yang baik untuk kita dan pemerintahan di tingkat daerah," ungkapnya. 

Menimpali pernyataan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menilai stok energi, makanan dan air di dunia ke depan bakal semakin viral. "Itu pasti akan bertambah, diperlukan, sedangkan dia terbatas. Maka diperkirakan ke depan tantangan dunia memang tiga itu, energy, food security, dan water/air," imbuhnya. 

"Beberapa negara sudah punya Menteri (Air), seperti salah satu speaker tadi Minister of Water of Morroco. Maroko punya menteri air khusus sendiri," sebut Mendagri Tito.

Di sisi lain, ia menyebut Indonesia memang punya beberapa kementerian/lembaga yang mengurusi masalah air. Sebut saja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hingga Kementerian ATR/BPN sendiri. Namun belum ada yang khusus fokus terhadap sektor air secara khusus. 

"Oleh karena itu, ini mungkin jadi salah satu pertimbangan. Tapi sekali lagi, pak AHY dan saya bukan punya kewenangan, sebagai sharing dari negara lain. Apapun kebijakan dari presiden terpilih nanti, kita akan mendukung," tuturnya. 

Sebelumnya, Forum Air Sedunia atau World Water Forum ke-10 yang digelar di Nusa Dua, Bali menghasilkan Deklarasi Menteri yang menekankan tiga poin utama. Itu disahkan di akhir pertemuan tingkat menteri World Water Forum ke-10 yang dihadiri oleh 106 negara dan 27 organisasi Internasional, Selasa (21/5/2024).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang juga Ketua Harian Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10, Basuki Hadimuljono mengutarakan, poin pertama yakni pendirian center of excellence untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas, knowledge sharing dan pemanfaatan fasilitas yang unggul.

"Sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib berada di garda terdepan untuk mendorong inovasi dalam pengelolaan air dan sanitasi. Center of excellence ini bukan hanya untuk negara Indonesia, tapi juga untuk negara lainnya di Asia Pasifik," kata Menteri PUPR, dikutip Rabu (22/5/2024).

Usung 3 Prioritas

Sejak November 2023, imbuhnya, sudah dilakukan pembahasan deklarasi dalam tiga mekanisme di Markas Besar UNESCO Paris. Dalam deklarasi tersebut, Indonesia mengusung tiga prioritas.

Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon pun dikatakan Basuki menegaskan semua proses tersebut sebagai kemenangan diplomasi (diplomatic victory) bagi Indonesia.

Poin kedua Deklarasi Menteri, yajni mengangkat dan mendorong isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil. Meskipun dikelilingi perairan yang luas, ucap Basuki, Indonesia tetap memerlukan sistem kelola yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih.

Ketiga, pengusulan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day. Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat.

Basuki menilai peringatan Hari Danau Sedunia tidak sekadar simbolis, namun sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia.

"Kita harus menjaga danau untuk memperpanjang hidupnya, inilah gunanya peringatan Hari Danau Sedunia," pungkas Basuki.