Ketua Otorita Bambang Susantono Mundur, ICW Soroti IKN yang Tak Menarik Banyak Investor Asing

Liputan6.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) belum cukup banyak menarik investor asing. 

Kordinator Divisi Pengelolaan Pengetahuan ICW Wana Alamsyah menyoroti capaian investasi ke IKN sejak 2023-Juni 2024 yang baru mencapai 20,52 persen.  Di sisi lain, target investasi hingga akhir 2024 diharapkan mencapai Rp 100 triliun.

"Pertanyaannya, apakah target ini masih mungkin (tercapai)? mengingat ini sudah memasuki pertengahan semester kedua 2024," ujar Wana Alamsyah dalam diskusi bertajuk Mundurnya Pimpinan Otorita: Bukti IKN Bermasalah? yang disiarkan secara daring pada Rabu (5/6/2024).

Wana lebih lanjut memaparkan, investasi yang masuk ke IKN hingga awal Juni 2024 mencapai sekitar R 52 triliun dengan mayoritas investor domestik.

"Itu artinya juga menguatkan bahwa IKN ini adalah proyek yang secara perencanaan belum matang dengan sejumlah persoalan," sebutnya.

Adapun total anggaran IKN mencapai Rp 466 triliun, di mana 20 persen dana tersebut berasal dari APBN. "Kalau kami coba total sekitar Rp. 89 triliun nantinya pajak warga nanti dialokasikan untuk pembangunan IKN," bebernya.

Dalam kesempatan itu, ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, mundurnya Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe menandai beberapa sinyal pada permasalahan dan hambatan pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur.

Bhima menyebut, ketergantungan pendanaan proyek IKN dari APBN dalam jangka waktu yang lama berisiko membebani pemerintahan baru.

"IKN ini menjadi legacy tapi sekaligus menjadi beban bagi menteri keuangan berikutnya, dan bisa mengganggu rencana untuk implementasi banyak program-program kampanye lainnya, jadi saya kira ini akan mengganggu dari sisi anggaran," ujar Bhima.

Dia melanjutkan, mundurnya dua sosok penting dalam Otorita IKN juga mengirim sinyal kepada investor yang akan masuk maupun yang sudah ada untuk melakukan evaluasi ulang.

Bhima juga mengangkat isu lingkungan, yang menekankan; jangan sampai megaproyek IKN menimbulkan kontradiksi terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan.

"Masalah air, deforestasi, yang agak kurang matching dengan investor yang sekarang makin melihat terutama dari negara maju soal standarisasi lingkungan, anti korupsi, standarisasi dengan tenaga kerja misalnya, itu yang diperketat saat ini," paparnya.

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe resmi mengundurkan diri.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berpendapat bahwa proses pembangunan IKN tetap bisa berjalan kendati terjadi pergantian kepemimpinan pada struktur organisasi Otorita IKN. Meskipun tidak mengetahui alasan pengunduran diri tersebut, ia meyakini dinamika seperti ini adalah hal yang biasa dalam proses pembangunan. 

"Pertama, saya tidak tahu ya alasannya kenapa itu. Pak Pratik tidak menjelaskan, saya juga tidak tahu, tapi bahwa ada itu mundur, kemudian ganti, itu saya kira biasa di dalam proses kita [membangun]. Pembangunan itu kan ada yang mundur, ada yang kemudian diganti,” ujar Ma’ruf dalam keterangan persnya, Rabu (5/6/2024).

Ma’ruf menerangkan bahwa untuk sementara ini, Presiden telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri PUPR untuk mengambil alih tugas-tugas Otorita IKN. 

"Pak Basuki kan memang terus-terusan dari awal sudah menjalankan tugas itu sebagai Menteri PUPR, pembangunannya. Jadi, artinya sementara ini tidak terjadi kekosongan, artinya bisa (berjalan),” jelasnya.

Terkait kandidat pengganti Kepala Otorita yang baru, Ma’ruf menyatakan bahwa belum ada pembicaraan resmi mengenai hal tersebut. 

"Nantinya seperti apa atau siapa (penggantinya) itu belum tahu saya. Nanti biasanya akan dibicarakan dalam sidang kabinet bahwa ini, ini, pertimbangannya apa, dan sebagainya,” tambahnya.

Ma’ruf juga mengungkapkan bahwa penunjukan pengganti definitif bisa saja dilakukan oleh Presiden saat ini atau oleh Presiden yang baru nanti. 

"Bisa saja bahwa yang akan menunjuk Presiden baru nanti ya, tapi yang jelas memang belum ada pembicaraan sekarang ini, apakah sebelum Presiden baru sudah ditunjuk atau mungkin saja penunjukan itu pada saat sesudah Presiden baru dilantik,” ungkapnya.

Namun, Ma’ruf menekankan pentingnya kelancaran pembangunan IKN tanpa hambatan meski terjadi pergantian kepemimpinan. 

“Saya harap bahwa pembangunan ini terus berjalan seperti dikatakan Presiden dan tidak ada hambatan walaupun ada Kepala Otorita dan Wakil Kepala Otorita itu mengundurkan diri karena sudah ada yang menggantikan sementaranya,” ujar dia.