Ormas Keagamaan Dapat Konsensi Tambang,Ini Respons Walhi

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan atau ormas keagamaan, Nahdlatul Ulama (NU) akan segera mengantongi konsesi tambang batu bara dari pemerintah. Nantinya, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) akan diberikan kepada badan usaha milik Nahdlatul Ulama.

Hal ini menuai banyak komentar dari berbagai pihak. Manajer Kampanye Tambang dan Energi Eknas Walhi, Rere Christanto  menilai pemberian izin tambang kepada Ormas Keagamaan bisa memicu kerusakan lingkungan.

Menurut dia, seluruh jenis pertambangan mineral dan batu bara memberi ancaman kerusakan lingkungan karena sifatnya yang rakus lahan dan rakus air.

"Operasi pertambangan akan membutuhkan lahan luas untuk operasi produksinya. Karena yang dituju adalah bahan baku di bawah tanah, maka mereka akan lebih dahulu menghancurkan sistem ekologis di atasnya. Entah itu kawasan hutan, sumber mata air, daerah aliran sungai, atau bahkan wilayah produktif masyarakat seperti sawah dan kebun," jelas Rere kepada Liputan6.com, Selasa (11/6/2024).

Setelah sistem ekologis di atasnya dibabat dan dibuka, operasional tambang akan membongkar tubuh bumi di bawahnya untuk diambil mineral atau batu bara-nya. Kemudian akan menyisakan lubang-lubang tambang di wilayah tersebut.

Semua proses ini, lanjut Rere, adalah ancaman untuk kualitas lingkungan dan sumber-sumber penghidupan masyarakat. Pada lahan  pertambangan, akan ada ancaman pencemaran tanah, ancaman tanah longsor, hilangnya vegetasi, dan erosi tanah.

Pada air akan terjadi ancaman pencemaran air, serta sedimentasi dan menurunnya kualitas air dari hulunya bahkan hingga sampai ke laut. Selain dampak ekologis, konsesi pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan akan berdampak dari sisi sosial. Rere mencermati adanya kemungkinan permain lama sektor tambang yang akan campur tangan dan menunggangi konsesi tersebut.

Menurut Rere, bisnis pertambangan membutuhkan keahlian dan dukungan pendanaan yang besar, di mana tidak semua ormas memiliki kemampuannya. Sehingga pemberian prioritas pengelolaan wilayah tambang akan menjadi celah pemain tambang yang sudah berpengalaman untuk masuk dan terlibat.

Bagi pemain tambang lama, menunggangi konsesi ini menguntungkan lantaran prioritas pertambangan untuk ormas tidak harus mengikuti skema lelang sebagaimana mekanisme mendapatkan WIUPK untuk badan usaha lainnya. Sementara, ormas keagamaan akan menerima dampak negatif jika dalam pelaksanaan operasi tabang ada campur tangan pemain lama.

"Jika ini terjadi, sesungguhnya yang dirugikan adalah ormas-ormas ini sendiri karena legacy baik mereka selama ini bisa rusak jika akibat operasi pertambangan yang izinnya diberikan kepada mereka, namun pelaksanaannya dilakukan oleh pemain-pemain tambang," jelas Rere.

Asumsinya, jika operasi tambang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial, pertanggungjawaban ormas tersebut kepada publik bisa jadi mencoreng nama baik mereka. Bahkan, lanjut Rere, ormas penerima konsesi tambang bisa jadi harus berhadapan dengan warganya sendiri jika terjadi konflik akibat operasi pertambangan.

"Betapa ironisnya jika pemberian izin tambang ini menyebabkan ormas keagamaan berakhir memusuhi warganya sendiri," imbuh Rere.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, menceritakan landasan filosofis pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan.

Menurut dia, kebijakan itu berangkat dari kejadian banyaknya individu atau organisasi yang datang kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun dirinya, menanyakan soal pemberian izin tambang yang dirasa timpang.

"Apa omongan mereka? Pak, kenapa IUP itu dikasih ke asing terus? Kenapa IUP itu hanya dikasih ke pengusaha terus, konglo-konglo? Kenapa kita tidak bisa dikasih? Itu aspirasi," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (11/6/2024).

Peran Penting Ormas Keagamaan

Di lain sisi, Bahlil tak bisa menafikan kontribusi ormas keagamaan dalam membangun negara. Ia lantas membicarakan sejarah, bagaimana ormas keagamaan di era pra kemerdekaan semisal Sarekat Islam melakukan perjuangan.

"Dan jujur saya harus mengatakan, bahwa pada garda terdepan itu banyak orang, tapi salah satu di antaranya adalah organisasi-organisasi keagamaan, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh gereja, Buddha, Hindu," urai Bahlil Lahadalia.

Tak hanya pada konteks memerdekakan bangsa, sambungnya, ormas keagamaan pun disebut punya peran penting dan berada di posisi garda terdepan untuk mempertahankan kemerdekaan.

"Bagaimana agresi militer tahun 1948, yang memberikan fatwa jihad itu adalah para ulama-ulama yang tergabung dalam organisasi itu. Kalau tidak fatwa itu belum tentu kita seperti sekarang kok," kata Bahlil.

"Jadi apa yang mau saya sampaikan, jangan sampai pada saat bangsa ini bermasalah tokoh-tokoh ini dikedepankan untuk menyelesaikan masalah. Pada saat dibagi-bagikan sumber daya alamnya, mereka ini (ormas) jadi penonton. Itu landasan filosofisnya," tegasnya.

Organisasi masyarakat (ormas) memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sosial dan lingkungan di suatu wilayah. Ormas sering kali berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa suara warga terdengar dan kebutuhan mereka diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, ormas membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka sendiri.

Selain itu, ormas berfungsi sebagai agen perubahan di masyarakat. Mereka sering kali terlibat dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Misalnya, ormas dapat menginisiasi kampanye kebersihan, penghijauan, dan konservasi lingkungan.

Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan fisik, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan di kalangan warga.

Ormas juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan komunitas. Mereka menyediakan platform bagi anggota masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan akses ke sumber daya yang mungkin tidak tersedia melalui jalur resmi. Melalui program pelatihan, seminar, dan workshop, ormas membantu meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam komunitas untuk mandiri dan berdaya saing.

Terakhir, ormas sering kali berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik. Dengan mempromosikan dialog dan komunikasi antara berbagai kelompok dalam masyarakat, ormas membantu meredakan ketegangan dan memfasilitasi resolusi konflik secara damai. Mereka juga dapat berperan sebagai mediator dalam situasi krisis, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk didengar dan mencapai kesepakatan yang adil.

Organisasi masyarakat (ormas) memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan sosial dan lingkungan di suatu wilayah. Ormas sering kali berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, memastikan bahwa suara warga terdengar dan kebutuhan mereka diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, ormas membantu memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap lingkungan mereka sendiri.

Selain itu, ormas berfungsi sebagai agen perubahan di masyarakat. Mereka sering kali terlibat dalam berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Misalnya, ormas dapat menginisiasi kampanye kebersihan, penghijauan, dan konservasi lingkungan.

Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas lingkungan fisik, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan di kalangan warga.

Ormas juga memainkan peran penting dalam pemberdayaan komunitas. Mereka menyediakan platform bagi anggota masyarakat untuk mengembangkan keterampilan, memperoleh pendidikan, dan mendapatkan akses ke sumber daya yang mungkin tidak tersedia melalui jalur resmi. Melalui program pelatihan, seminar, dan workshop, ormas membantu meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam komunitas untuk mandiri dan berdaya saing.

Terakhir, ormas sering kali berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik. Dengan mempromosikan dialog dan komunikasi antara berbagai kelompok dalam masyarakat, ormas membantu meredakan ketegangan dan memfasilitasi resolusi konflik secara damai. Mereka juga dapat berperan sebagai mediator dalam situasi krisis, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk didengar dan mencapai kesepakatan yang adil.

Organisasi masyarakat (ormas) dibentuk dengan tujuan utama untuk memfasilitasi partisipasi aktif warga dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan pembangunan. Ormas berfungsi sebagai platform bagi anggota masyarakat untuk berkumpul, berdiskusi, dan mengambil tindakan kolektif terkait isu-isu yang mereka anggap penting. Dengan adanya ormas, masyarakat dapat lebih mudah menyalurkan aspirasi dan kepentingan mereka, baik kepada pemerintah maupun pihak lainnya, sehingga memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik.

Selain itu, ormas bertujuan untuk memberdayakan komunitas dengan meningkatkan kapasitas individu dan kelompok melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Pemberdayaan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing, yang dapat mengelola sumber daya dan menghadapi tantangan sosial dan ekonomi secara efektif. Ormas juga sering kali terlibat dalam proyek-proyek pembangunan yang berkelanjutan, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan lain dari pembentukan ormas adalah untuk menjaga stabilitas dan harmoni sosial dalam masyarakat. Ormas berperan dalam mempromosikan toleransi, kerjasama, dan dialog antar kelompok masyarakat yang berbeda. Mereka dapat berfungsi sebagai mediator dalam penyelesaian konflik dan ketegangan sosial, serta mendukung inisiatif perdamaian dan keadilan sosial. Dengan demikian, ormas membantu menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis, di mana semua anggota masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai dan produktif.