Prabowo Mau Naikan Rasio Utang Indonesia hingga 50% dari PDB? Ini Faktanya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan jika rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap berada di bawa 40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Airlangga menekankan, bahwa defisit APBN 2025 juga tetap di bawah 3 persen.

Hal ini merespons pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo yang menyebutkan bahwa ada rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menyebut, hingga saat ini tidak ada pembicaraan khusus terkait rencana untuk meningkatkan rasio utang oleh pemerintahan baru mendatang.

"Sekarang kita tidak bicarakan itu. jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen dan current account defisitnya 3 persen," kata Airlangga kepada awak media di Hotel The St Regis, Jakarta, Kamis (11/07/2024).

Terkait pernyataan adik presiden terpilih Prabowo tersebut, Airlangga mengatakan hanya sebatas wacana. Dia memastikan, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"ya itu kan wacana aja yang dibahas," tandasnya.

Peningkatan Utang Negara

Sebelumnya, Presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, akan mengizinkan peningkatan utang negara hingga 50 persen PDB untuk mendanai program belanja ambisiusnya.

Kabar ini disampaikan Hashim Djojohadikusumo, saudara laki-laki Prabowo yang juga seorang taipan terkemuka. Dia mengatakan kepada Financial Times bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50 persen, dari 39 persen saat ini.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim kepada Financial Times di London dilansir Kamis (11/07/2024).

Dia menyebut, rencana untuk meningkatkan rasio utang 50 persen tersebut sudah dikonsultasikan bersama Bank Dunia. Kemudian berdasarkan hukum Indonesia, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60 persen. "Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50 persen adalah tindakan yang bijaksana," tegasnya.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Defisit ditetapkan 2,29 persen-2,82 persen dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hal itu telah disepakati Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), dan Bank Indonesia, serta Badan Anggaran (Banggar) DPR.

“Defisitnya sudah diputuskan 2,29 persen. Dan hitungan prediksi saya, untuk pemerintahan baru menjaga kesinambungan fiskal, hitungan saya (defisit) paling maksimal sekitar 2,4-2,5 persen,” ujar Ketua Banggar DPR Said Abdullah di Jakarta, Kamis, 4 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Untuk pendapatan negara, ia menambahkan, ditargetkan mencapai 12,30-12,36 persen dari PDB dengan proyeksi penerimaan negara sebesar Rp2.900-3.000 triliun.

Said Abdullah menuturkan, target tersebut diputuskan secara hati-hati dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi global, termasuk geopolitik dan rantai pasok (supply chain), yang masih belum stabil, sehingga kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih dari dampak perlambatan akibat pandemi.

"Itu kami memutuskan sudah dengan hati-hati sekali, tidak asal memutuskan, bahkan kalau effort (upaya) pemerintah bisa penerimaan negara itu 12,3 persen (dari PDB), itu sudah kan luar biasa," kata Said.

Said menuturkan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat menjadi sumber pendapatan negara yang yang lebih dapat diandalkan daripada pajak dan cukai. Selain itu, menurut dia, diperlukan reformasi perpajakan serta implementasi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang efektif agar dapat mewujudkan target penerimaan tersebut.

Said juga menyoroti diperlukannya langkah yang efektif dalam penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) untuk memperkuat pengelolaan belanja dan penerimaan negara.

"Pemerintah bisa mencari terobosan yang bersifat terstruktur dan institusional, menghilangkan ego sektoral antarkementerian dan lembaga yang terlibat dalam pengelolaan TKD. Perlu kebijakan untuk menerbitkan pedoman dan peraturan terkait yang terintegrasi dan tersinkronisasi antara satu dengan lainnya sebelum tahun anggaran dimulai," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, juga disepakati belanja negara sebesar 14,59-15,18 persen dari PDB, belanja pemerintah pusat 10,92-11,17 persen dari PDB, TKD 3,67-4,01 persen dari PDB, keseimbangan primer -0,14 hingga -0,61 persen dari PDB, pembiayaan investasi 0,3-0,5 persen dari PDB, serta rasio utang 37,82-38,71 persen dari PDB.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis. Menurutnya itu jadi alokasi secara bertahap.

Sri Mulyani menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan tim utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk untuk menyesuaikan besaran anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis, kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih bapak Prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makaan bergizi gratis akan fit dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengakui, Prabowo sudah menyepakati alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis andalannya sebesar Rp 71 triliun. Ini merupakan anggaran untuk tahap pertama di tahun perdana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," bebernya.