Alasan Atur HGU Lahan IKN hingga 190 Tahun, Jokowi Harap Tarik Investasi Lokal dan Asing

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal alasan menetapkan hak guna usaha (HGU) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa sampai 190 tahun. Dia bilang, ketentuan itu untuk menarik investasi asing maupun lokal.

Diketahui, aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. HGU bagi pengusaha diatur mencapai 95 tahun dengan skema satu kali perpanjangan. Artinya, waktu pengelolaan bisa mencapai 190 tahun.

"Iya, ya itu sesuai dengan UU IKN yang ada," kata Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip dari siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/7/2024).

Dia menuturkan, aturan itu sebagai salah satu cara untuk memberikan kewenangan terhadap Otorita IKN. Utamanya dalam rangka menarik investasi sebesar-besarnya ke IKN. 

Baik itu untuk investor domestik, maupun investor asing. Jokowi sendiri tengah dalam lawatan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, yang salah satu bahasannya terkait investasi ke IKN.

"Kita ingin memang OIKN, Otorita IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri," bebernya.

Kepala Negara kembali menegaskan, kas negara hanya digunakan untuk membanguna Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Sisanya, dia bergantung pada investor untuk menanamkan modalnya.

"Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi kepada investor baik dalam maupun luar negeri," jelas Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap, aspek hak atas tanah bagi investor jadi hal penting di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menyusul terbitnya aturan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal percepatan IKN.

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN mengatur soal Hak Guna Bangunan (HGB) bagi pengusaha bisa mencapai 160 tahun. Basuki mengatakan, aspek ini juga menjadi perhatian.

Dia menuturkan, pengusaha tidak lantas langsung mendapatkan hak selama 160 tahun. Namun, itu dilakukan bertahap.

"Ya, cuma di Perpresnya satu siklusnya itu, ditetapkan. Satu siklus 80 tahun, ada HPL, ada HGB," ucap Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Senin (15/7/2024).

Dalam Perpres 75/2024 juga mengatur perjanjian pelaku usaha dan Badan Otorita IKN soal investasi dan hak atas bangunan atau lahan. Termasuk kemungkinan perpanjangan satu kali untuk pengelolaan kembali selama 80 tahun untuk HGB.

"Rata-rata hanya mengatur satu siklus, kalau HGB itu 80 tahun, bisa diperpanjang siklus kedua nanti. Hanya itu, yang utamanya itu," urainya.

Sebagaimana diketahui, aturan lainnya adalah kemungkinan pengusaha untuk mengelola lahan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun. Ini dilakukan dengan skema satu kali perpanjangan untuk jangka waktu 95 tahun.

Plt Kepala Otorita ini lantas menjelaskan mengenai ketentuan tarif hingga Rp 0 terkait kontribusi pengusaha atas hak tanahnya. Pembayaran kontribusi ini pun hanya dilakukan satu kali saat pengajuan. Dia menuturkan, ini hal yang lazim.

"Biasanya kalau ajukan hak atas tanah itu ada kontribusi ada tarifnya, ini diberikan kesempatan kepada Itorita (IKN) untuk bisa mendapatkan atau dia mau mencicil," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap rencana investasi bos Emaar Properties, Mohamed Ali Rashed Alabbar ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Komitmen itu kabarnya akan diteken pada Juli 2024.

Diketahui, pekan lalu bos Emaar Properties menyambangi beberapa titik di Indonesia didampingi Menteri BUMN Erick Thohir. Diantaranya, Nusa Dua, Bali, Mandalika, Labuan Bajo, hingga IKN Nusantara dan menutup kunjungannya dengan bertemu Presiden Jokowi.

"Jadi kalau pemiliknya Emaar (Properties), dari Dubai, beliau kita bawa ke Nusa Dua, ke Mandalika, kemudian ke Labuan Bajo, bawa lagi ke sini ke Nusantara, baru ke Jakarta ketemu saya," ungkap Jokowi di sela-sela Groundbreaking Astra Biz Center dan Nusantara Botanical Garden, dikutip tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (4/6/2024).

Jokowi mengatakan, Bos Emaar Properties tersanjung dengan lokasi IKN. Bahkan, turut dibandingkan dengan lokasi di negara lain. Namun IKN dinilai menjadi tempat yang terbaik untuk tujuan investasi masa depan.

"Apa yang beliau sampaikan kepada saya? 'Presiden Jokowi tidak ada tempat yang paling baik, yang paling indah, yang hilir perbukitan seindah (IKN). Saya sudah investasi di banyak negara, ini adalah tempat yang terbaik'," kata Kepala Negara, mengulang percakapannya kala itu.

Namun, Jokowi menegaskan tidak mau menerima pujian-pujian semata. Dia ingin adanya kepastian investasi dari pengusaha kakap asal Dubai tersebut. Gayung bersambut, Mohammed Ali Rashed Alabbar berencana mengucurkan investasi jumbo ke IKN yang kabarnya akan diteken pada Juli 2024 mendatang.

"Saya sampaikan saya kan gak suka pujian, yang saya inginkan adalah investasi bapak, saya sampaikan," tegasnya.

"Dia langsung komitmen, tapi gak saya sebut angkanya, karena belum sign, saya gak mau ngomong kalau belum tandatangan tapi gede banget. Kita tandatangani insyaaAllah nanti di bulan Juli di Abu Dhabi atau di Dubai," urai Presiden Jokowi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengajak salah satu pengusaha properti Uni Emirat Arab (UEA) ke Ibu Kota Nusantara. Sederet proyek pun ditinjau olehnya.

Erick Thohir mengajak Founder Emaar Properties, Mohammed Ali Rashed Alabbar berkeliling ke sejumlah titik pengembangan di Indonesia. Mulai dari Bali, Labuan Bajo, hingga Mandalika.

"Setelah mengunjungi tiga provinsi yaitu NTT - Labuan Bajo, NTB - Mandalika dan Bali, saya melanjutkan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur," ujar Erick melalui akun Instagram @erickthohir, dikutip Senin (27/5/2024).

Tak hanya berdua, Erick dan Muhammed Alabbar juga ditemani oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Ketiganya berkeliling melihat sejumlah pembangunan, termasuk gedung Istana Presiden.

Tak Cuma Pusat Pemerintahan

Erick menegaskan, IKN di masa depan tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan baru. Guna menopang hal itu, akan juga dibangun kawasan finansial, bisnis, hingga pariwisata.

"Selain sebagai pusat pemerintahan, akan dibangun juga kawasan finansial, bisnis district, dan kawasan pariwisata sebagai pendukung," kata dia.

Kendati mengajak bos properti Uni Emirat Arab, Erick tak berbicara banyak mengenai rencana investasi Mohammed Alabbar. Meski diketahui, banyak pihak yang berminat menanamkan investasi-nya ke IKN.

"Senang bisa memperlihatkan progres pembangunan IKN yang akan menjadi ibu kota Indonesia di masa depan," pungkas Erick Thohir.