Jokowi Mau Umumkan Kenaikan Gaji PNS 16 Agustus, Prabowo Bisa Realisasikan?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah membocorkan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan naik tahun depan. Pernyataan ini keluar dari pejabat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sedangkan di tahun depan pemerintahan sudah beralih ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

Apakah rencana kenaikan gaji PNS 2025 ini akan terealisasikan?

Ekonom menilai perlu ada upaya mengerek pendapatan negara guna menopang beban fiskal di tahun perdana Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Segara Institute, Piter Abdullah mengatakan selain menaikkan gaji PNS, masih banyak program pemerintahan Prabowo-Gibran yang membutuhkan dana besar.

Contohnya saja makan siang gratis. Oleh sebab itu, Prabowo dan Menteri Keuangan yang nanti bakal dipilihnya perlu membuat ramuan anggaran yang bisa dijalankan dengan tepat.

"Kenaikan gaji dan program-program Presiden (terpilih) Prabowo sangat mungkin dilakukan, tinggal bagaimana nanti para menteri bisa membuat terobosan kebijakan yang bisa meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah," ujar Piter saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (23/7/2024).

Menurutnya, guna menunjang beban fiskal soal sederet program yang direncakan, perlu ada strategi tepat meningkatkan penerimaan negara. Setelah itu dilakukan, maka kenaikan gaji PNS pun bisa dilakukan tahun depan.

"Fiskal kan utamanya adalah pengelolaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana tertuang dalam APBN. Kalau banyak pengeluaran harus diimbangi dgn peningkatan penerimaan," kata dia.

"Dan ini menurut saya masih sangat terbuka peluangnya," tegas Piter.

Kendati terbuka kemungkinan itu, dia menilai belum ada angka ideal untuk naiknya gaji PNS. Diketahui, pada 2024 ini saja, gaji PNS naik 8 persen. Piter bilang, besaran kenaikan tentu perlu menimbang kemampuan kas negara.

"Bagi PNS maunya sebesar-besarnya, bagi perekonomian juga bagus kalau bisa sebesar-besarnya. Tapi kemampuan pemerintah kan terbatas. Pemerintah dibatasi oleh berapa penerimaan yg bisa ditingkatkan, berapa defisit APBN yang diperbolehkan," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil atau gaji PNS di 2025.

“Iya (rencana kenaikan gaji PNS), disesuaikan,” kata Airlangga dikutip dari Antara, Senin (22/7/2024).

Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.

Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.

Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Meski begitu, Airlangga tidak merinci besaran kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun depan. Dia hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas.

“Kalau penyesuaian kan ke atas,” ujarnya.

Selain penyesuaian gaji, Pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS.

Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menambahkan bahwa penyesuaian gaji PNS dapat berupa kenaikan gaji pokok, perbaikan tunjangan kinerja, atau pemberian insentif lain.

Namun, rencana ini masih dalam proses pembahasan dan kepastian akan disampaikan pada tanggal 16 Agustus mendatang saat pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang DPR/MPR.

Adapun pada 2024, Pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13.

Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Dalam KEM-PPKF, Kementerian Keuangan bersama DPR menyepakati asumsi makro dengan rincian sebagai berikut.

Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen, laju inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.

Sementara pendapatan negara ditargetkan dalam rentang 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen terhadap PDB, serta defisit 2,29-2,82 persen.

Nota Keuangan dan RAPBN 2025 akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus mendatang.