Luhut Mau Bawa Hakim Arbitrase dari Singapura-Abu Dhabi, Yakinkan Orang Super Kaya soal Family Office di RI

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan berencana mendatangkan hakim internasional dari Singapura atau Abu Dhabi. Tujuannya untuk memberikan jaminan kepastian hukum terkait rencana pendirian family office di Indonesia.

Dia mengungkap, telah mempelajari sistem family office dan family business bagi orang super kaya ke beberapa negara. Termasuk ke Uni Emirat Arab (UEA).

"Meskipun ini masih sangat awal untuk diinformasikan, tetapi kita sekarang sedang membahas tentang familtly office atau family business dan kita belajar dari Abu Dhabi dan saya pergi ke sana ke Abu Dhabi, kita belajar dari pengalaman, kesalahan, keberhasilan Abu Dhabi," ungkap Menko Luhut dalam International and Indonesia CCS Forum 2024, di Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menyoal family office tadi, dia menyoroti soal kepastian regulasi yang ada di Indonesia. Guna menjamin kepastian hukum itu, Menko Luhut berencana mendatangkan hakim arbitrase internasional.

Ada beberapa sumber yang dibidik. Mulai dari Singapura, Abu Dhabi, hingga Hong Kong. Harapannya, hakim arbitrase internasional itu bisa memberikan kepastian dalam penyelesaian sengketa.

"Jadi masalahnya di sini adalah regulasi yang terlambat, jadi kita sedang membahas sekarang bahwa semua masalah abitrase, Anda dapat mengundang hakim internasional seperti dari Singapura, dari Abu Dhabi atau Hong Kong. Begitu mereka memutuskan, tidak ada lagi banding. Jadi, selesai," tuturnya.

Dia menargetkan, pembentukan family office di Indonesia bisa selesai pada Oktober 2024 mendatang.

"Saya pikir ini membawa kepastian. Ini adalah kepastian hukum di negara ini. Jadi kita sedang membahas yang satu ini dan kami berharap dapat melihat hasilnya pada bulan Oktober," katanya.

Dia menyadari, satu hal yang disoroti investor atau orang super kaya untuk melirik family office adalah soal kepastian hukum. Melalui langkah tadi, dia berharap bisa lebih meyakinkan kedepannya.

"Beberapa kelemahan yang masih dihadapi Indonesia adalah orang-orang mengatakan ketidakpastian hukum di sini. Jadi mudah-mudahan dengan yang satu ini kita dapat menjawab ketidakpastian hukum ini," tegas Menko Luhut.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memastikan skenario pembentukan family office bakal rampung sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser pada Oktober 2024.

Demi mempercepat pembentukan family office, Luhut beberapa waktu lalu telah mengunjungi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Menurut dia, Pemerintah Indonesia puas dengan pendampingan Abu Dhabi dalam pembentukan Sovereign Wealth Fund Indonesia Investment Authority (INA).

"Sekarang saya ketemu kemarin sama menterinya di sana, Dia juga memberikan pengalaman-pengalaman mereka. Saya lapor pada Presiden Jokowi, beliau juga mengapresiasi untuk itu," ujar Menko Luhut di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7/2024).

Dari hasil berguru tersebut, Luhut mendapati pelajaran tentang pentingnya kepastian hukum dalam pembuatan family office. Ia mendesak urgensi adanya pengadilan arbitrase yang memakai hakim internasional.

"Saya lapor presiden, yaudah pak kita tiru aja hakim yang dipakai oleh Singapura, dipakai oleh Abu Dhabi, atau dipakai Hong Kong, yaitu kita pakai disini. Dengan begitu akan memastikan, akan memberikan kepastian hukum kepada orang yang investasi kemarin," ungkapnya.

Selain itu, Luhut juga menyinggung soal insentif pajak agar keluarga konglomerat dunia mau menyimpan uangnya di Indonesia. Kebijakan itu dibarengi dengan kewajiban agar mereka mau menanamkan investasi dari uang yang ditaruhnya di Tanah Air.

"Tadi masih kita bicara sekarang mengenai berapa jumlah minimum yang akan mereka harus masukkan dan berapa yang harus diinvestasikan, dan berapa pegawai yang harus dia buat untuk me-run office-nya disini," tutur dia.

"Saya kira itu masih teknis, tapi harus selesai sebelum Oktober ini," tegas Luhut.