INDEF Kritik Kinerja Satgas Impor Ilegal, Kurang Tegas?

Liputan6.com, Jakarta Direktur Pengembangan Big Data INDEF Eko Listiyanto, menilai di Indonesia terlalu banyak Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk untuk menyelesaikan berbagai masalah, salah satunya Satgas impor ilegal.

Namun dari pembentukan Satgas impor ilegal tersebut dinilai tidak efektif untuk mengatasi impor ilegal. Hal itu dibuktikan dengan analisis yang dilakukan INDEF terhadap respon masyarakat di media sosial X mengenai produk impor ilegal dan satgas impor. Analisis dilakukan pada tanggal 25 Juli hingga 6 Agustus 2024.

Sebanyak 64,09 persen netizen tidak percaya dengan Satuan Tigas (Satgas) impor efektif untuk mengatasi impor ilegal.

Sebab, berkaca dari kebijakan pembentukan satgas sebelumnya, pembentukan satgas dinilai tidak memberikan efek signifikan. Penggerbekan gudang barang ilegal disamping mendapatkan apresiasi juga mendapatkan kritik netizen.

"Ternyata sebagian besar masih skeptis bahwa satgas impor ilegal akan efektif untuk mengatasi impor ilegal ini.Terlalu banyak satgas dikita tuh ya ada lebih 10 kali ya, ada masalah ada satgas. Satgas sebelumnya tidak efektif, sehingga netizen menilai ah jangan-jangan sama nih," kata Eko dalam diskusi publik INDEF: Industri Tekstil menjerit, PHK melejit, Kamis (8/8/2024).

Saran Optimalisasi

Meskipun publik masih kurang percaya dengan pembentukan Satgas impor ilegal, namun Eko memotivasi Satgas impor ilegal agar kinerjanya bisa lebih optimal. Dengan begitu, publik akan mengapresiasi seiring dengan optimalnya kinerja Satgas impor ilegal.

Disisi lain, kata Eko, warganet menilai bahwa tindakan dari satgas harus dilakukan secara totalitas, karena jika di hulu tidak diatas maka akan sama saja.

"Satgas ini harusnya kerjanya di hulu, jangan cuman incer pasar dong. Artinya harus menutup pintu, itu lebih bagus dibandingkan mengejar-ngejar yang sudah di dalam, karena efektivitasnya masih rendah kalau masih mengejar di hilir," pungkasnya.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan akan melaporkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mendag juga akan memberikan laporan hasil dari Satgas Barang Impor Ilegal ini ke sejumlah menteri lainnya.

Diketahui, ada banyak pihak yang terlibat dalam Satgas Pengawasan Barang Tertentu yang Dikenakan Tata Niaga Impor. Mulai dari Kemendag, Kementerian Keuangan, hingga Kejaksaan Agung dan Polri.

"Nanti pada akhir Satgas, kita akan lapor kepada Pak Presiden, kita akan lapor kepada Pak Kapolri dan Jasa Agung, juga dengan Ibu Menteri Keuangan," ucap Mendag Zulkifli Hasan, di Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal ini akan bekerja hingga 31 Desember 2024. Mendag Zulkifli mengatakan, dalam laporan yang akan disampaikan itu akan dibahas berbagai kemungkinan soal barang impor ilegal ini.

Termasuk mencari aktor dibalik maraknya praktik barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia.

"Apa sebetulnya yang terjadi? Apa adanya? Apa yang terjadi secara sesungguhnya? Dimana letak kebocoran kesalahan-kesalahannya?" kata dia.

"Kan pasti ada yang salah, tak mungkin ada yang salah kan? Masa barang tiba-tiba kayak sebentar lagi sebentar lagi sampai disini, gak mungkin. Nah ini akan kita dalami secara serius dan sungguh-sungguh," sambungnya.

 Dia menjelaskan, telah 2 kali melaporkan kinerja Satgas kepada Jokowi. Nantinya, setelah ada data-data yang lebih lengkap pun dia akan kembali menghadap Kepala Negara.

"Saya sudah laporan soal ini dua kali kepada Pak Presiden. Nanti secara detail data-data dan sebagainya akan kami sampaikan setelah Satgas ini bekerja lebih lengkap dan lebih dalam lagi mengenai apa yang terjadi," paparnya.