Buka Sidang Nota Keuangan, Puan Maharani Minta Anggaran Kemiskinan Jadi Prioritas

Sederet persoalan itu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan selanjutnya. Yakni, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Persoalan tersebut antara lain soal kemiskinan dan lapangan kerja.

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 16 Agu 2024, 14:25 WIB
Diterbitkan 16 Agu 2024, 14:25 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani
Ketua DPR RI Puan Maharani dengan mengenakan baju kebaya tiba untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD tahun 2024 di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024). (Yasuyoshi CHIBA / AFP)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti sejumlah masalah struktural yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR). Bahkan, masalah-masalah tersebut jadi tantangan pemerintahan kedepannya.

Hal ini disampaikan Puan dihadapan para wakil rakyat dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta jajarannya. Menyoal masalah struktural tadi, Puan menyoroti kedaulatan pangan, energi, kemiskinan hingga pembukaan lapangan kerja.

"Masalah-masalah struktural seperti antara lain kedaulatan pangan, energi, kesenjangan ekonomi, kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, industri, ekonomi kerakyatan, Sumber Daya Manusia, dan lain sebagainya; masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan," ungkap Puan saat membuka Sidang Nota Keuangan RUU APBN 2025 dan Nota Keuangan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dia mengatakan, sederet persoalan itu menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan selanjutnya. Yakni, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dalam menghadapi tantangan itu, Puan meminta ada upaya efektif untuk mengatasinya. Termasuk alokasi kebijakan hingga anggaran yang tepat.

"Inilah tantangan kita ke depan, yang harus mendapatkan penanganan yang efektif dari aspek kebijakan, program, anggaran, tata kelola, dan Sumber Daya Manusia Pemerintahan," paparnya.

"Pemerintahan ke depan semakin dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah struktural di berbagai bidang agar dapat menciptakan percepatan kemajuan dan kesejahteraan rakyat yang semakin inklusif," sambung Puan Maharani.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


Jokowi di Nota Keuangan: Program Makan Bergizi Gratis Dijalankan Bertahap

Baju Adat Betawi Jokowi di Sidang Tahunan MPR
Jokowi melanjutkan tradisi berbaju adat di Sidang Tahunan MPR terakhirnya sebagai Kepala Negara, Jumat pagi (16/8/2024). (AP Photo/Tatan Syuflana, Pool)

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidatonya dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2025. Dalam pidatonya, Jokowi memaparkan sederet strategi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Salah satunya dengan Program Makan Bergizi Gratis.

Dalam rangkaian strategi pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah menempatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu prioritas utama dalam APBN 2025.

 Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan anak-anak melalui asupan gizi yang memadai, tetapi juga untuk memberdayakan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil di berbagai daerah.

"Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap, disesuaikan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan di setiap wilayah," kata Jokowi di gedung DPR, Jumat (16/8/2024).

Jokowi menjelaskan, pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan program ini akan dilakukan dengan tata kelola yang akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Selain fokus pada peningkatan gizi anak, MBG juga memiliki dimensi ekonomi yang signifikan. Dengan melibatkan UMKM dalam penyediaan makanan bergizi, program ini bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi lokal.

"UMKM yang terlibat akan mendapatkan peluang untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan, sehingga kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput dapat terdongkrak," tambahnya.


Bantu Ketahanan Ekonomi Daerah

Baju Adat Betawi Jokowi di Sidang Tahunan MPR
Dalam pidato di sidang tahunan yang terakhirnya, Jokowi menyampaikan permintaan maaf. Bahkan ia sampai mengulangnya sebanyak empat kali. (BAGUS INDAHONO / POOL / AFP)

Pemerintah meyakini bahwa melalui program Makan Bergizi Gratis, tidak hanya kesehatan anak-anak yang akan meningkat, tetapi juga ketahanan ekonomi daerah.

Dengan memastikan anak-anak mendapatkan nutrisi yang cukup, program ini diharapkan dapat menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif, sekaligus memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan UMKM.

"Program ini menjadi salah satu langkah konkret dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok negeri, sejalan dengan tujuan jangka panjang pemerintah untuk meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya