10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Tantangan Pengembangan UMKM

Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan UMKM selama 10 tahun

oleh Arief Rahman Hakim diperbarui 08 Okt 2024, 20:00 WIB
Diterbitkan 08 Okt 2024, 20:00 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Jokowi meninjau sejumlah stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan UMKM selama 10 tahun terakhir, terutama pada sektor usaha mikro dan lebih kecil.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, mengungkapkan bahwa tantangan terbesar adalah mengatasi usaha super mikro yang cenderung hanya berorientasi untuk bertahan hidup.

"Ya, saya kira tantangan terbesar bagi kita adalah UMKM skala super mikro yang hanya bertahan sebatas survival," ujar Yulius dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Untuk merespons tantangan tersebut, pemerintah telah merancang berbagai bantuan untuk mempercepat pengembangan usaha super mikro, mulai dari akses pembiayaan hingga pemasaran.

"Fokus utamanya adalah memberikan kemudahan dalam hal pendampingan, pelatihan, serta akses yang diperlukan untuk mempermudah UMKM," jelas Yulius.

UMKM Naik Kelas

Melalui berbagai upaya ini, diharapkan UMKM dapat naik kelas. Namun, Yulius mengakui bahwa langkah ini masih cukup sulit dilakukan selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Tantangan terbesar kita adalah bagaimana mendorong UMKM naik kelas," tambahnya.

 


Program Pengembangan UMKM Dilanjutkan di Era Prabowo Subianto

Jokowi.
Presiden Jokowi saat menghadiri UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023. (Foto: Istimewa)

Kementerian Koperasi dan UKM juga telah merinci sejumlah program yang akan dilanjutkan pada era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM dan sertifikasi produk UMKM.

Yulius menyampaikan bahwa KUR UMKM akan menggunakan skema baru dengan inovasi credit scoring, yang diharapkan mampu lebih efektif dalam memberikan akses pembiayaan.

"Program KUR akan dilanjutkan, dan dalam prosesnya akan kami terapkan analisis kredit scoring inovatif," ungkap Yulius.

Dorongan UMKM untuk Memiliki NIB

Selain itu, pemerintah akan terus mendorong UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diperlukan untuk mengakses pinjaman guna meningkatkan skala usaha.

"Program ini akan tetap kami lakukan di pemerintahan ke depan, agar UMKM bisa berkembang lebih baik," tambahnya.

Sertifikasi Produk UMKM untuk Daya Saing Global

Sertifikasi produk UMKM juga akan menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Sertifikasi ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar global.

"Kami akan terus mendorong sertifikasi produk untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM di kancah global," tutup Yulius.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya