Bos BI Siap Bantu Prabowo Jaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyambut baik Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan dalam Pengumuman Hasil RDG Oktober 2024, di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Hal itu menyusul kabar pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilakukan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Perry menegaskan, meskipun Bank Indonesia bersifat independen, namun pihaknya akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah, utamanya Pemerintahan baru untuk menjaga stabilitas keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Bank Indonesia selalu berkomitmen selalu berkoordinasi erat dengan Pemerintah, Bank Indonesia independen tapi selama ini dalam kepemimpinan saya memperkuat koordinasi kebijakan antara bank sentral dengan Pemerintah sama-sama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai kewenangan masing-masing," kata Perry.

Adapun Perry menjabarkan koordinasi yang akan dilakukan dengan Pemerintahan baru mendatang, pertama, mempererat kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

"Kebijakan fiskal moneter tidak hanya dalam penyusunan makro, ekonomi, dan APBN tapi juga dalam bagaimana kita rencana pembiayaan APBN melalui penerbitan SBN, bagaimana koordinasi menjaga pasar keuangan seperti itu," ujarnya.

Ia pun mencontohkan koordinasi yang akan dilakukan, yakni jika Bank Indonesia memberikan likuiditas pada sektor-sektor prioritas, maka Pemerintah juga memberikan insentif fiskal terhadap sektor-sektor prioritas misalnya, untuk sektor perumahan.

"Kalau Bank Indonesia memberikan likudiitas pada sektor-sektor yang prioritas Pemerintah memberikan insentif fiskal pada sektor-sektor prioritas contohnya perumahan, pemerintah memberikan insentif fiskal dan Bank Indoensia memberikan insentif likuiditas KLM," jelasnya.

Kedua, Bank Indonesia berkomitmen dengan pemerintah terkait stabilitas sistem keuangan (SSK) melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ketiga, bersinergi mengendalikan inflasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Keempat, Bank Indonesia akan berkoordinasi dengan Pemerintah terkait digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah dan Elektronifikasi penyaluran bantuan sosial.

"Kelima, tentu saja koordinasi mendorong kebijakan reformasi struktural termasuk disitu Pariwisata, UMKM, Ekonomi Kreatif. Tentu saja, pada waktunya berbagai koordinasi itu bersama-sama akan disapaikan kepada masyarakat," pungkasnya.