Zulkifli Hasan Jadi Menko Pangan, Perdana Blusukan ke Sawah

Liputan6.com, Subang - Menteri Koordinator (Menko) Pangan Zulkifli Hasan meninjau lahan padi siap panen di Kampung Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Kamis (31/10/2024).

Masalah di sektor pertanian, khususnya padi adalah benih bibit padi yang tidak merata di Indonesia. Lantaran, banyak petani yang kurang memperhatikan standar mutu bibit padi. Alhasil, produksi padi saat panen suliy meningkat.

"Saya ninjau sebetulnya, apa masalahnya kok bibit kita itu tidak merata. Masing-masing bibitnya dari petani mengadakan sendiri. Kita ingin bibit ini standar mutunya yang terbaik sehingga produksinya bisa meningkat itu yang kita harapkan," kata Zulkifli Hasan.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, jika semua petani di Indonesia menggunakan bibit padi yang sesuai dengan standar mutu terbaik, produksi padi di dalam negeri akan meningkat setidaknya 10 persen.

"Misalnya 10 persen saja, kan (produksi padi) 31 juta ton kalau 10 persen saja (naik) 3 juta, berarti bisa 34 juta ton. Saya ke sini apa sih problemnya agar pembibitannya bisa lancar, sudah jetemu masalahnya," jelasnya.

Zulhas menegaskan, langkah yang dilakukannya tersebut sebagai upaya untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan. Oleh karena itu, ia mulai meninjau lahan padi siap panen, agar segala permasalahan di sektor pertanian pangan bisa diselesaikan dengan cepat.

"Semua diperbaiki, bibitnya diperbaiki, irigasinya diperbaiki, pupuknya dari 4,5 juta jadi 9 juta lebih, semua kita diperbaiki kalau kita mau optimal (panennya)," tegas Zulhas.

Dalam kesempatan itu, Zulkfili Hasan turut berdialog dengan petani setempat, dan menerima berbagai keluhan petani. Utamanya terkait kesulitan memperoleh pupuk.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto targetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan pada 2028. Ada sejumlah komoditas pangan yang dibidik tak lagi impor pada tahun tersebut. 

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, beras tentu jadi komoditas yang tak boleh terlewat guna mencapai swasembada. Namun, tak hanya itu, ada beberapa bahan pangan lain antara lain jagung, tebu, kedelai, hingga kopi. 

"Ini tidak hanya beras. Ada beras, terus jagung, tebu, gula, kedelai, dan kita sekarang tambah lagi, coklat karena itu unggulan kita," ujar Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

"Saudara tahu kita sekarang impor banyak coklat, banyak kopi. Terus kemudian cabai, bawang. Itu juga kita akan kembangkan," tegas dia. 

Untuk itu, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 139,4 triliun pada 2025. Alokasi itu menyebar di beberapa kementerian/lembaga, mulai dari Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu tahun 2025 itu ada 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar," urai Zulhas.

Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.

"Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan," imbuh Zulhas. 

Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.

"Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain," tuturnya.

Sebelumnya, Pemerintah mulai 2025 akan menyiapkan anggaran besar untuk mengejar target swasembada pangan pada 2028. Salah satunya untuk melakukan cetak sawah dan intensifikasi lahan.

Menteri Koordinator Bidang PanganZulkifli Hasan mengatakan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 15 triliun di 2025 untuk kedua proyek besar itu. 

"Cetak sawah atau ekstensifikasi 150 ribu hektare, ada juga intensifikasi (lahan) 80 ribu hektare. Totalnya Rp 15 triliun," terang Menko Zulhas di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Secara total, pemerintah menyiapkan anggaran hingga Rp 139,4 triliun untuk proyek swasembada pangan. Alokasinya tersebar di beberapa kementerian/lembaga, semisal Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Ternyata anggaran cukup besar di ketahanan pangan. Itu tahun 2025 ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar melalui kementerian/lembaga. Mengenai PU, bendungan dan irigasi, tersebar di situ. KKP, rumput laut, ikan, dan lain-lain di situ, tersebar," urai Zulhas.

Selain instansi pemerintah, anggaran ketahanan pangan juga bersumber dari BUMN PT Pupuk Indonesia senilai Rp 44 triliun, untuk pengadaan pupuk. Kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk sektor penelitian.

"Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16,25 triliun. Harus peruntukannya untuk ketahanan pangan," imbuh Zulhas. 

Zulhas berharap koordinasi antar lini ini bisa menghasilkan output yang jelas dan terarah. Sehingga target swasembada pangan betul-betul bisa direalisasikan.

"Jadi bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi, misi. Sehingga pun jelas, pemerintah daerah dan dana desa yang bantuan transfer ke daerah, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga instansi terkait termasuk riset dan lain-lain," tuturnya.