Program Transmigrasi Berpotensi Dibiayai Investor

Liputan6.com, Jakarta - Seiring pagu anggaran terbatas pada 2025, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) buka peluang kepada investor dalam negeri dan luar negeri untuk membiayai program transmigrasi di Indonesia. Dengan pembiayaan dari investor itu diharapkan berdampak terhadap ekonomi Indonesia.

Demikian disampaikan Menteri Transmigrasi Iftiah Sulaiman, Selasa (12/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, pembiayaan itu akan memakai sistem  bottom-up, berbeda dengan pembiayaan dari pemerintah yang memakai sistem top- down.

"Misalkan ada lahan, kemudian ada beberapa investor contohnya investor dari luar yang membutuhkan 10 ribu hektare untuk kakao. Kalau, misalkan nanti petaninya, itu dari transmigran, kemudian kita juga minta hilirisasi. Jadi, pabrik coklatnya pun di situ, nanti tenaga kerjanya pun dari situ," tutur Iftitah saat sesi doorstop di Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), seperti dikutip dari Antara.

Ia menambahkan, yang memberangkatkan transmigran bukan dari negara, melainkan dari investor yang membutuhkan tenaga kerja di wilayah lahan dan pabriknya tersebut.

"Jadi, nanti ketemu antara kepentingan dari kami Kementerian Transmigrasi untuk menempatkan penduduk, terus kemudian juga memberikan pekerjaan, kehidupan yang lebih baik, tetapi juga menguntungkan juga bagi para investor," ujar Iftitah.

Iftiah mengatakan, program transmigrasi dengan pembiayaan dari investor tersebut ujungnya akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Nanti, ujungnya itu adalah kepada perekonomian dan pertumbuhan ekonomi negara," ujar Iftitah.

Kementerian Transmigrasi tercatat hanya mendapatkan alokasi pagu anggaran sekitar Rp92 miliar pada 2025. Dari anggaran tersebut, Iftitah menuturkan, pihaknya hanya akan dapat memberangkatkan sebanyak 40 Kepala Keluarga (KK) dalam program transmigrasi pada tahun depan.

"Kalau secara kapasitas, itu hanya 40 Kepala Keluarga (KK). Sangat rendah sekali," ujar Iftitah.

Sebelumnya, Iftitah mengatakan, fokus Kementerian Transmigrasi ke depan yaitu akan melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada terlebih dahulu. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Ia menyebut bahwa terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan dilakukan revitalisasi.

"Revitalisasinya itu dalam bentuk, misalkan peningkatan sarana-prasarananya. Kemudian, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu. Tapi fokusnya dulu adalah kepada kesejahteraan," ujar Iftitah.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman tengah menyiapkan 10 titik lokasi untuk kawasan transmigrasi di Papua. Kawasan-kawasan tersebut nantinya akan dilakukan revitalisasi agar bisa menampung dan membina para transmigran.

Namun begitu, Iftitah menekankan, pemerintah tidak akan melakukan perpindahan penduduk dari Pulau Jawa dan wilayah padat pemukiman lainnya ke Papua melalui program transmigrasi.

"Saya juga memohon kepada pihak-pihak yang mencoba memanaskan situasi, dengan mengatakan bahwa akan ada eksodus besar-besaran dari luar Papua ke Papua itu tidak benar," kata Iftitah di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, dikutip Kamis (7/11/2024).

"Jadi tidak ada penduduk dari luar Papua datang ke Papua melalui program transmigrasi," dia menegaskan.

Libatkan Penduduk Lokal

Pemerintah nantinya akan fokus melakukan transmigrasi lokal di Papua, jika dibutuhkan. Yang berarti, proses pemindahan ini hanya akan melibatkan warga asli atau penduduk yang sudah lama bermukim di Papua.

Untuk itu, ia menambahkan, pemerintah menetapkan 10 kawasan transmigrasi di Papua. Sebanyak 4 di antaranya bakal diutamakan untuk dilakukan revitalisasi terlebih dahulu.

"Fokus pertama, itu adalah revitalisasi. Ada 10 kawasan transmigrasi yang ada di Papua sekarang ini, ada 4 yang masuk dalam RPJMN. Empatnya itu yang akan kita revitalisasi terlebih dahulu," ungkap dia.

Adapun 10 kawasan transmigrasi dimaksud, antara lain Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, 2 di Kabupaten Teluk Wondama, 2 di Kabupaten Fakfak, dan 2 di Kabupaten Merauke.

Lebih lanjut, Iftitah mengatakan, konteks revitalisasi kawasan transmigrasi tersebut bukan hanya sekadar sarana prasarananya saja, tapi juga fokus peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Jadi nanti kita juga akan mencoba untuk melakukan pendampingan dari sisi pendidikan dan juga kesehatan. Agar, ada tiga yang nanti akan kita lengkapi dari para transmigran itu, satu pengetahuannya, kedua karakternya, ketiga keterampilannya," tuturnya.