BRI Fasilitasi Kredit Pemilikan Apartemen di Kawasan BSD City

Risland Indonesia, pengembang propert kawasan BSD City, menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) untuk menghadirkan fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

oleh Septian Deny diperbarui 29 Nov 2024, 22:07 WIB
Diterbitkan 29 Nov 2024, 11:10 WIB
Ilustrasi daftar kode bank
Ilustrasi daftar kode bank. (Photo by vectorjuice on Freepik)

Liputan6.com, Jakarta Risland Indonesia, pengembang propert kawasan BSD City, menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) untuk menghadirkan fasilitas Kredit Pemlikan Apartemen (KPA).

Kerja sama ini diresmikan melalui penandatanganan perjanjian pada Kamis, 31 Oktober 2024 sebagai bentuk komitmen untuk mempermudah masyarakat untuk memiliki hunian apartemen modern dengan harga terjangkau.

Kolaborasi ini bertujuan memberikan solusi finansial yang inovatif dan efisien, khususnya bagi calon konsumen Sky House BSD+. Dengan dukungan BRI, calon konsumen dapat menikmati proses pembiayaan yang lebih fleksibel, serta akses yang lebih luas untuk memiliki hunian impian di BSD City.

Langkah ini merupakan salah satu upaya strategis Sky House BSD+ untuk memperluas jangkauan pasar dan memfasilitasi masyarakat yang ingin memiliki apartemen berkualitas.  

“Kerja sama ini kami tujukan untuk mempermudah para calon konsumen dalam memiliki apartemen Sky House BSD+ dengan fasilitas prestisius di kawasan BSD City. Kami optimis bahwa kolaborasi antara Sky House BSD+ dengan BRI akan terus berkembang, membawa lebih banyak inovasi dan kemudahan dalam industri properti Indonesia,” ujar Abby, Direktur Risland Indonesia. 

Sky House BSD+ merupakan mega-proyek dari Risland di Indonesia yang berdiri di atas lahan seluas ±8,3 hektar. Berlokasi strategis di CBD BSD City, tepatnya di samping pusat perbelanjaan ternama di BSD City, yaitu AEON Mall BSD City.

 

 

Dikelilingi Kantor Perusahaan

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Turun 5,6 Persen Akibat Covid-19
Deretan gedung perkantoran di Jakarta, Senin (27/7/2020). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5,6 persen akibat wabah Covid-19. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Selain dikelilingi oleh kantor-kantor Perusahaan nasional dan multinasional, Sky House BSD+ juga berdekatan dengan Digital Hub, kawasan yang menjadi pusat bagi berbagai perusahaan teknologi dan digital terkemuka. Dengan jarak hanya ±5 menit ke gerbang tol Serpong-Balaraja, Sky House BSD+ menawarkan akses yang mudah bagi para penghuninya. 

Hingga kini, Sky House BSD+ telah mengembangkan 3 fase pembangunan dengan total 6 tower, yaitu Leonie, Jervois, Duxton, Claymore, Bristol, dan Kensington. Sky House BSD+ menawarkan berbagai tipe unit, mulai dari studio, 1 kamar tidur, 2 kamar tidur, 3 kamar tidur, hingga 3+1 kamar tidur yang semuanya sudah dilengkapi dengan kitchen set dan lantai wood parquet. Selain itu, Sky House BSD+ juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas ekslusif, seperti taman seluas ±1,2 hektar, koam renang, gym, sauna, jacuzzi, dan ruang video.

Saat ini, Sky House BSD+ menghadirkan promo spesial, yaitu cicilan developer hingga 120x dan gratis IPL hingga 1 tahun, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Promo ini hanya berlaku hingga Desember 2024, menjadi kesempatan sempurna bagi Anda yang ingin memiliki apartemen dengan fasilitas prestisius di lokasi terbaik BSD City.

Siap-Siap, Harga Rumah Naik 5% Akibat PPN Naik Jadi 12%

Ilustrasi Pajak
Ilustrasi Pajak (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Sebelumnya, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 2025 bakal turut berdampak terhadap harga pembelian atau sewa rumah dan apartemen.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Bambang Ekajaya. Ia menyebut lonjakan harga rumah dan apartemen bakal lebih tinggi dibandingkan kenaikan PPN.

"Tentu setiap lini bisnis berbeda-beda (untuk kenaikan PPN jadi 12 persen). Untuk property prediksi saya bisa berkisar 3-5 persen," ujar Bambang kepada Liputan6.com, Kamis (28/11/2024).

Memang, kenaikan PPN 2025 hanya 1 persen, dari sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen. Namun, Bambang khawatir itu akan memberikan efek berganda (multiplier effect), khususnya ke sektor perumahan.

"Building material pasti naik, bsa transport naik, tenaga kerja untuk bangun akan naik juga. Harga juga ujung-ujungnya naik. Ditambah PPN 12 persen, pasti harga rumah naiknya bukan 1 persen," terangnya.

"Tentunya ini akan memberatkan calon-calon konsumen yang saat ini melemah daya belinya," dia menambahkan.

Pasalnya, lonjakan PPN ini berlaku untuk semua transaksi, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, apartemen, ruko, hingga sewa hunian. Terutama bagi pengusaha kena pajak (PKP).

"Kalau untuk sewa impact-nya lebih simpel, karena hanya dari nilai sewa saja komponennya," pungkas Bambang.

PPN 12% Diprediksi Tambah Penerimaan Negara Rp 75 Triliun

Ilustrasi pajak
Ilustrasi pajak. (Photo by 8photo on Freepik)

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada tahun depan diproyeksikan mampu menambah penerimaan negara hingga Rp75 triliun. Angka tersebut setara dengan kenaikan sekitar 15% dari prakiraan realisasi PPN pada tahun 2024.

Namun, Senior Economist Bright Institute, Awalil Rizky, menyatakan bahwa capaian tersebut kemungkinan belum cukup untuk memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Berdasarkan proyeksi, penerimaan PPN harus tumbuh setidaknya 23,93 persen untuk mencapai target tersebut.

“Peningkatan PPN 12% sangat berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi, sehingga tambahan Rp75 triliun itu mungkin sulit tercapai,” ujar Awalil dalam sebuah webinar yang digelar Rabu (27/11/2024).

Bright Institute memprakirakan realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2024 hanya mencapai Rp1.060 triliun atau 93 persen dari target APBN.

Sementara itu, penerimaan dari PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diperkirakan mencapai Rp763 triliun atau 94 persen dari target.

Secara keseluruhan, penerimaan pajak pada tahun 2024 diprediksi hanya tumbuh 1,33 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini jauh di bawah target pemerintah yang sebelumnya dipatok pada 3,0 persen dalam outlook Nota Keuangan 2025 dan 9,0 persen dalam target awal APBN 2024.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya