Lawan Tarif Dagang AS, Pemerintah Harus Paham Cara Main Trump

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyambut positif langkah yang diambil oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait upaya lobi pemerintah Indonesia untuk menurunkan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS).

Pasalnya, setelah Donald Trump sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025, Trump diketahui akan menerapkan tarif dagang terhadap produk impor beberapa negara termasuk Indonesia.

Shinta Kamdani menegaskan pentingnya bagi Indonesia untuk mengantisipasi potensi dampak dari kebijakan proteksionisme yang diterapkan oleh Presiden AS, Donald Trump, yang dapat mempengaruhi hubungan perdagangan internasional, khususnya bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.

"Iya, jadi tentu saja pemerintah akan terus berupaya untuk bisa, jangan sampai nanti Indonesia akan juga terimbas ya dengan adanya kebijakan proteksionisme daripada Trump," kata Shinta saat ditemui di Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Menurut Shinta, meskipun Indonesia sudah menghadapi tantangan serupa dengan kebijakan Trump sebelumnya, seperti negosiasi mengenai limited trade deal yang berfokus pada tarif khusus untuk produk tertentu, Indonesia telah memahami bahwa pendekatan Trump lebih bersifat transaksional.

Hal ini berarti Indonesia harus menyusun strategi dan usulan yang lebih terfokus agar dapat maju dalam negosiasi dagang dengan Amerika Serikat.

"Dan sebenarnya ini bukan pengalaman pertama kita dengan Presiden Trump. Jadi sebelumnya di era Presiden Trump sebelumnya kita sudah mulai menegosiasikan misalnya seperti limited trade deal, pada waktu itu kan tujuannya juga untuk special tarif juga ya, untuk penduduk tertentu kita ngomong-ngomong di JSP dan lain-lain," jelasnya.

Namun, Shinta juga menyoroti tantangan yang mungkin muncul akibat kebijakan tarif tinggi yang dijatuhkan Trump kepada China. Indonesia, yang mencatatkan surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, perlu berhati-hati karena adanya potensi dampak negatif jika kebijakan tersebut diterapkan pada negara-negara dengan hubungan perdagangan yang signifikan dengan Amerika Serikat, seperti Indonesia.

Shinta menekankan pentingnya pemerintah Indonesia untuk terus berupaya agar kebijakan proteksionisme tidak menambah hambatan baru bagi pengusaha dan ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, kehati-hatian dalam menyusun kebijakan dan strategi perdagangan menjadi kunci agar Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan global ini.

"Tapi saya rasa kita perlu lihat dulu ini gimana kebijakan Trump terutama dengan China ya yang kelihatannya akan dikenakan tarif yang tinggi. Nah karena Indonesia kita juga punya surplus, apakah kita juga akan terimbas juga nih? Ini kita mesti menjadi berhati-hati," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mulai bersiap mengantisipasi kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pasalnya, proteksionisme ala Trump bisa berdampak pada ekonomi global dan negara berkembang.

"Amerika Serikat dengan hasil pemilu dan terpilihnya presiden Trump itu juga menimbulkan berbagai dinamika terhadap arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Presiden Trump," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

"Karena ini adalah yang kedua maka kita akan melihat tipe yang sama tapi mungkin lebih akseleratif, tipe dari arah kebijakan Presiden Trump sebelumnya," imbuh dia.

Dia mengatakan, kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah AS biasanya akan memotong besaran pajak bagi korporasi. Di sisi lain, manfaat bagi masyarakatnya akan berkurang.

"Sehingga dari sisi fiscal balance-nya juga masih remains to be seen," kata dia.

Pada sisi kebijakan politik, langkah Donald Trump juga masih perlu diwaspadai. Mengingat posisinya terhadap negara-negara seperti Rusia hingga China.

"Situasi ini akan cenderung kemudian menyebabkan terjadi ketegangan yang makin tinggi," ucapnya.

Sri Mulyani juga menyoroti rencana Donald Trump untuk menaikkan tarif 100 persen untuk negara-negara yang tidak ingin menggunakan dolar AS.

"Pada saat yang sama Presiden Trump juga mengakatam akan menaikkan tarif kepada RRT khususnya 60 persen," tuturnya.

Dia menjelaskan, beberapa kebijakan tersebut bisa berdampak ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Jadi instrumen keuangan terutama perdagangan, tarif itu menjadi instrumen proxy dari persaingan, ketegangan politik dan keamanan global. Hal ini pasti berdampak langsung kepada perekonomian," ungkapnya.

Bendahara Negara ini menuturkan, kebijakan yang diambil Donald Trump bisa dianggap bullish dari sisi bisnis. Pasar saham AS diprediksi naik dan dibarengi dengan defisit anggaran negara yang juga naik.

"Dengan defisit naik, utang naik yield dari obligasi naik, jadi harusnya tuh kita mengharapkan pasar saham naik yield di Amerika turun. Tapi yang terjadi yield dari US Treasury karena antisipasi terhadap defisit fiskal Amerika meningkat maka yield dari US Treasury naik," terangnya.

"Ini mempengaruhi keseluruhan dari dunia, inflasi yang tadinya diperkirakan akan menurun tapi karena policy mengenai tarif dan kemudian menyebabkan kemungkinan kenaikan dari harga-harga ini juga akan menyebabkan inflasi di Amerika tertahan," tambah Sri Mulyani.