Indonesia Perlu Percepat Energi Surya dan Angin untuk Capai Target EBT 2035

Liputan6.com, Jakarta - Target energi baru terbarukan (EBT) dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 sebesar 75,6 gigawatt (GW) pada 2035 membutuhkan akselerasi, terutama dalam pengembangan energi surya dan angin. Perencanaan strategis dan pemantauan ketat diperlukan agar proyek-proyek prospektif dengan total kapasitas 45 GW yang terdata oleh Global Energy Monitor (GEM) dapat terealisasi tepat waktu.

Menurut laporan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), tenaga surya menjadi solusi utama untuk mempercepat pencapaian target energi baru terbarukan. Dari total 45 GW proyek prospektif, 16,5 GW berasal dari tenaga surya—lebih dari lima kali lipat target dalam JETP CIPP sebesar 3,1 GW dan 30% lebih tinggi dari target RUKN 2030 sebesar 12,8 GW.

Analis CREA Katherine Hasan menjelaskan, mengacu pada pengalaman Vietnam dan China, Indonesia masih memiliki peluang untuk mendorong proyek tenaga surya dalam skala lebih besar sebelum 2030-2035.

"Jika proyek-proyek ini bisa dipercepat dan dipantau dengan baik, kapasitas energi terbarukan Indonesia bisa meningkat hingga empat kali lipat dalam satu dekade ke depan. Ini juga akan membantu Indonesia melampaui target RUKN 2030 dan memastikan pencapaian target EBT di tahun-tahun mendatang," ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).

Pengembangan Energi Angin Merayap

Di sisi lain, pengembangan energi angin masih menghadapi tantangan besar. GEM mencatat hanya ada 2,5 GW proyek prospektif tenaga angin, jauh di bawah target RUKN 2030 yang sebesar 4,8 GW. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perlu ada upaya lebih untuk menarik investasi dan mempercepat pengembangan tenaga angin.

"Dengan pemetaan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang realistis sebelum 2030, Indonesia berpotensi melampaui target yang telah ditetapkan dalam RUKN," tambah Katherine.

Saat ini, dari total proyek prospektif 45 GW, sebanyak 30,6 GW telah memiliki jadwal konstruksi. Namun, 13,6 GW lainnya, yang terdiri dari tenaga surya (10,7 GW), angin (1,8 GW), dan panas bumi (1,1 GW), masih belum memiliki kejelasan jadwal. Jika semua proyek ini terealisasi, kapasitas pembangkit listrik nasional bisa mencapai 58,5 GW, atau sekitar 77% dari target RUKN 2035 sebesar 75,6 GW.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia masih membutuhkan tambahan 18 GW kapasitas pembangkit baru. Oleh karena itu, perencanaan nasional perlu lebih proaktif dalam memasukkan proyek-proyek baru agar bisa segera direalisasikan.

Di sisi lain, CREA menyoroti bahwa porsi energi fosil dalam RUKN masih cukup besar. Meski Presiden Prabowo menargetkan Indonesia bebas energi fosil pada 2040, RUKN 2024-2060 masih mengalokasikan 41% produksi listrik dari batu bara dan 17% dari gas pada 2040. Sementara itu, energi terbarukan hanya mendapatkan porsi 36% pada periode yang sama.

Bahkan pada 2060, energi terbarukan diproyeksikan hanya mencapai 50%, dengan sisanya berasal dari nuklir serta pembangkit listrik berbasis batu bara dan gas yang dilengkapi teknologi penangkapan karbon (CCS).

Kondisi ini berbeda dengan skenario dalam Laporan Penilaian Keenam (AR6) Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), yang merekomendasikan sistem listrik bebas fosil pada 2060.

Menurut laporan tersebut, investasi dalam energi terbarukan seperti surya dan angin seharusnya menjadi prioritas dibandingkan solusi yang lebih mahal dan membutuhkan waktu lebih lama untuk diterapkan.

"Dibandingkan skenario hemat biaya yang diusulkan IPCC untuk sistem listrik Indonesia bebas fosil pada 2060, RUKN masih terlalu banyak berinvestasi pada teknologi yang lebih mahal dan kurang efisien. Ini bisa menghambat visi bebas fosil Presiden Prabowo dan membatasi peluang investasi energi bersih ke depan," ujar Lauri Myllyvirta, Analis Utama CREA.

Dengan tantangan tersebut, Indonesia perlu mempercepat investasi dan implementasi energi terbarukan agar dapat mencapai target EBT secara optimal. Langkah ini juga dapat membuka peluang investasi hijau yang lebih besar dalam beberapa dekade mendatang.

Sebelumnya, pemerintah akan membangun pembangkit listrik dari energi baru terbarukan untuk menjawab tantangan perubahan iklim. Dengan pembangunan pembangkit terbarukan ini, apakah PLTU batu bara akan dimatikan?

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Pangan Hashim S Djojohadikusumo menjelaskan, pemerintah memiliki target untuk membangun pusat-pusat pembangkit listrik sebanyak 103 gigawatt. Dari jumlah tersebut, 75% akan diperoleh dari energi baru terbarukan (EBT).

Pembangkit terbarukan yang akan dibangun antara lain dari geotermal atau panas bumi, tenaga bayu, tenaga surya dan dari biomassa. "Di samping itu ada rencana pemerintah untuk membangun pembangkit tenaga nuklir, kalau tidak salah 4,3 gigawatt," jelas dia dalam ESG Sustainability Forum 2025, dikutip Senin (3/2/2025).

Ditargetkan akan ada dua sampai tiga pembangkit nuklir besar dengan kapasitas 1 gigawatt. Selain pembangkit dengan kapasitas yang besar, pemerintah juga akan membangun pembangkit nuklir dalam bentuk Small Modular Reactors yaitu pembangkit terapung.

"Ini semua untuk menjawab tantangan dari perubahan iklim," tutur adik dari Presiden Prabowo Subianto ini.

Hashim juga mengatakan, Pemerintahan Prabowo tidak akan menutup semua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan energi batu bara mulai 2040.

"Ada media salah mengutip Pemerintah Prabowo-Gibran akan menutup PLTU baru bara, itu tidak benar, itu salah kutip," jelas dia.

Menurut dia, Indonesia bunuh diri secaa ekonomi jika mematikan seluruh PLTU.

Oleh karena itu, pemerintah akan menyeimbangkan penutupan PLTU dengan pembangunan pembangkit dari energi baru terbarukan. Dalam targetnya, setelah 2040 tidak akan ada pembangunan pembangkit batu bara baru.

Menurutnya, tidak ada satupun negara di dunia yang akan menutup PLTU batu bara.