Regulasi THR Pengemudi Ojek dan Taksi Online Sedang Dibahas, Selesai Kapan?

Liputan6.com, Jakarta - Puasa sebentar lagi, polemik Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pengemudi ojek online atau ojol kembali menjadi sorotan. Pada tahun lalu, bahasan ini pun juga mencuat menjelang Lebaran. Sejumlah asosiasi ojol minta pemerintah mengatur THR untuk pengemudi ojek online ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anggoro Putri saat pun memberikan perkembangan terbaru mengenai realisasi pemberian THR bagi ojol dan pekerja layanan berbasis aplikasi atau daring (online).

“Kami konsisten (memberikan) perlindungan kepada pekerja online termasuk ojol, itu tetap menjadi concern (perhatian) pemerintah saat ini,” kata Indah Anggoro Putri dikutip dari Antara, Jumat (7/2/2025).

Kemnaker maupun perusahaan terkait ojek online harus mendengarkan aspirasi para mitra. Terlebih, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) juga akan menggelar aksi menuntut pemberian THR untuk ojol, taksi daring, hingga kurir.

“Kita dengarkan (aspirasi) tersebut. Dan harapan kami tentunya bukan cuma pemerintah yang mendengarkan, tapi perusahaan, aplikatornya juga mendengarkan seperti apa aspirasi mereka,” ujar Indah.

Ia pun menegaskan bahwa sikap pemerintah tetap konsisten kepada perlindungan dan pemberian hak para pekerja berbasis kemitraan tersebut.

“Yang jelas kita lihat dari sikap pemerintah untuk konsisten mendorong agar para pekerja mendapatkan THR, bagi perusahaan yang memang mampu,” kata Indah.

Diskusi dengan kemenhub

Adapun pemberian THR Keagamaan bagi pekerja layanan berbasis aplikasi ini sebelumnya menjadi salah satu diskusi antara Kementerian Ketenagakerjaan RI dan Kementerian Perhubungan pada Jumat 24 Januari 2025.

Saat itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI Yassierli mengatakan bahwa perlindungan bagi pekerja pada layanan berbasis aplikasi merupakan bagian dari Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.

Setelah polemik yang terjadi tahun lalu, berbagai pihak menantikan kepastian tentang status THR ojol untuk tahun ini. 

Meskipun tahun lalu Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menegaskan bahwa driver ojol tidak masuk dalam ruang lingkup aturan THR sebagaimana diatur dalam Permenaker, namun imbauan untuk memberikan THR kepada mitra pengemudi tetap digaungkan untuk tahun 2025.

Situasi ini membuat banyak mitra driver bertanya-tanya tentang status THR ojol di tahun 2025, bagaimana aturan barunya, serta apa yang bisa diharapkan. Mari kita bahas secara komprehensif semua informasi yang perlu diketahui, sebagaimana telah Liputan6.com rangkum dari berbagai sumber, Rabu (15/1/2025).

Pertanyaan tentang status THR ojol tahun 2025 menjadi perhatian utama bagi jutaan mitra pengemudi di seluruh Indonesia. Setelah berbagai diskusi dan perdebatan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, banyak pihak berharap ada kejelasan status dan regulasi yang lebih baik untuk tahun ini.

Berdasarkan informasi dari Kemnaker tahun lalu, status THR untuk mitra ojol tetap berada dalam kategori imbauan, bukan kewajiban. Hal ini karena hubungan kerja antara perusahaan aplikator dan mitra driver masih bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja formal seperti PKWT atau PKWTT. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan operasional yang kompleks dalam ekosistem ekonomi digital.

Dalam perkembangannya, hubungan kemitraan ini telah mengalami beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi kesejahteraan mitra driver. Perusahaan aplikator kini memiliki kewajiban moral yang lebih besar untuk memperhatikan kesejahteraan mitranya, terutama di momen-momen penting seperti Lebaran.

Meski demikian, pemerintah terus mendorong perusahaan aplikator untuk memberikan apresiasi kepada para mitranya dalam bentuk THR atau insentif khusus menjelang Lebaran 2025. Dorongan ini disertai dengan dialog intensif antara pemerintah, perusahaan aplikator, dan perwakilan mitra driver untuk mencari format yang optimal.

Hingga regulasi khusus tentang hubungan kerja kemitraan digital dirampungkan, status THR ojol akan tetap menjadi bagian dari kebijakan sukarela perusahaan aplikator. Namun, tren positif menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang mengalokasikan dana khusus untuk kesejahteraan mitra driver di momentum Lebaran.