Jerih Payah Sri Mulyani Hemat Anggaran, Batasi Perjalanan Dinas hingga Hapus Snack saat Rapat

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan sejumlah langkah efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Kementerian Keuangan dalam Tahun Anggaran 2025.

Efisiensi anggaran ini sejalan dengan arahan Presiden melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan melakukan penghematan anggaran. Untuk Kementerian Keuangan sendiri melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 8,99 triliun.

"Total efisiensi yang dilakukan untuk Kementerian Keuangan sesuai dengan Inpres 1 Tahun 2025 adalah kita harus menghemat lebih lanjut lagi Rp 8,99 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI terkait efisiensi anggaran, di kantor DPR, Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Beberapa langkah konkret yang dilakukan Kemenkeu, diantaranya penghapusan kegiatan seremonial yang tidak esensial, dan pembatasan belanja operasional yang dapat ditunda, budaya hemat energi, penggunaan aplikasi e-perjadin, pembatasan perjalanan dinas (perjadin), hingga meniadakan konsumsi dalam rapat.

"Yang kita optimalkan dan efisienkan adalah berbagai belanja-belanja operasi seperti consignering, kegiatan seremonial, kita hapuskan seluruh bahan, pengadaan souvenir, penciptakan banner, spanduk, bahan, konsumsi itu rapat, kami tidak ada lagi di dalam rapat itu konsumsi," ujarnya.

Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana

Adapun untuk meningkatkan efisiensi, Kementerian Keuangan mengembangkan penggunaan teknologi digital. Salah satunya dengan mengoptimalkan aplikasi kolaboratif seperti MS 365 yang terpusat, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja dan penghematan biaya.

Pengadaan barang, seperti laptop, akan dilakukan melalui e-katalog LKPP dengan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang memungkinkan penghematan hingga 33% dibandingkan sebelumnya.

Sri Mulyani juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam proses bisnis yang telah mengurangi anggaran untuk pencetakan dokumen. Misalnya, mesin fotokopi yang sebelumnya berjumlah 129 unit kini dikurangi menjadi 24 unit, karena digitalisasi meminimalkan kebutuhan pencetakan dokumen fisik.

"Saat ini mesin fotokopi yang tadinya 129 unit menjadi 24 unit ini dikarenakan ada beberapa kepentingan yang memang pada saat kita melaksanakan tugas, seperti proses pengadilan dan lain-lain sering dimintakan dokumen secara printing, sehingga kami masih memiliki 24 unit mesin fotokopi," ujar Sri Mulyani.

Kementerian Keuangan juga fokus pada efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Proses pembayaran gaji pegawai kini dilakukan secara terpusat melalui sistem layanan bersama (share services) yang mengurangi biaya administrasi pengelolaan gaji serta meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan SDM.

"Jadi, gajinya sendiri tidak dipengaruhi tapi yang mengurusi gaji itu diturunkan, sehingga proses administrasinya dan juga implikasi dari SDM-nya menurun," jelasnya.

Selain itu, pengelolaan sarana dan prasarana juga semakin dioptimalkan. Kementerian Keuangan memaksimalkan penggunaan fasilitas di dalam kompleks kementerian, termasuk ruangan pertemuan, sehingga mengurangi biaya sewa ruang rapat eksternal.

"Berbagai pertemuan harus dilakukan di lingkungan Kemenkeu dengan di kantor dalam hal ini sehingga tidak perlu menyewa berbagai macam ruangan meeting," katanya.

Sebagai bagian dari efisiensi, perjalanan dinas kini diwajibkan menggunakan sisteme-perjadin yang memungkinkan monitoring lebih baik terhadap frekuensi dan tujuan perjalanan dinas. Sistem ini bertujuan untuk memastikan pengeluaran terkait perjalanan dinas lebih terkontrol dan efisien.

"Serta untuk perjalanan dinas sekarang mandatori harus menggunakan e-perjadin, sehingga bisa dimonitor berapa kemana dan berapa frekuensi, sehingga ini juga menjadi pusat untuk efisiensi," jelasnya.

Sementara itu, untuk barang dan output yang dihasilkan, Kementerian Keuangan telah melakukan standarisasi biaya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan keseragaman dan kepastian dalam pengelolaan anggaran.