Indonesia Berambisi Kembalikan Kepercayaan WTO

Indonesia kembali terpilih sebagai tuan rumah perhelatan pertemuan tingkat dunia, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO) atau atau Ministerial Conference 9 WTO. Lewat pertemuan ini, pemerintah berambisi mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap peran WTO.

Pertemuan para menteri ini rencananya akan digelar pada 3-6 Desember 2013 di Nusa Dua, Bali.

"Indonesia menginginkan WTO di Bali sukses. Misi utama Indonesia adalah mengembalikan kepercayaan terhadap WTO, caranya gimana, harus ada hasilnya," ungkap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamukti di Gedung Kementrian Perdagangan, Rabu (6/11/2013).

Bayu mengakui, kepercayaan dunia terhadap peran WTO saat ini sudah mulai luntur. Hal ini terlihat dari belum adanya hasil signifikan dari hasil pertemuan KTM 4 di Doha, Qatar yang digelar 12 tahun yang lalu.

Kala itu, delegasi peserta WTO membuahkan Doha Developmet Agenda (DDA) yang salah satunya mengharapkan setiap orang menyadari pentingan perdagangan internasional dalam meningkatkan kesejahteraan suatu negara. Sistem perdagangan bebas dianggap tak cukup efektif jika tak dibarengi dengan perdagangan fair antar negara.

"Selama 12 tahun nggak ada kemajuan, orang mulai berkurang kepercayaan terhadap WTO, padahal WTO itu lembaga dunia yang memberikan fasilitas kesepakatan umum perdagangan. Dengan WTO lah kalau ada perpedaan pendapat kita bisa negosisiasi dengan mitra dagang kita," jelas Bayu.

Untuk mengembalikan kejayaan WTO di dunia internasional, pertemuan Bali kali ini diharapkan bisa merumuskan suatu paket keputusan yang dinamakan small but credible package of deliverable. Dari paket kebijakan ini tertuang isu-isu yang akan diperjuangkan anggota delegasi seperti pertanian, fasilitas perdagangan dan isu-isu pembangunan termasuk kepentingan negara-negara yang baru berkembang.

"Indonesia berkepentingan untuk mendorong kemajuan perundingan DDA khususnya sektor pertanian dan implementasinya, yakni perlakuan khusus dan berbeda dikaitkan dengan kesejahteraan petani dan pelindungan konsumen," tutup Bayu. (Yas/Shd)