Rusia Akan Legalkan Kripto sebagai Alat Pembayaran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan Rusia sedang mengerjakan rancangan peraturan yang akan melegalkan kripto sebagai metode pembayaran. 

Dilansir dari Cryptoslate, Selasa (26/4/2022), menurut laporan surat kabar Rusia, Kommersant pada 15 April, Kementerian Keuangan Rusia hampir menyelesaikan rancangan undang-undang tentang peraturan cryptocurrency dan bermaksud untuk melegalkan kripto sebagai alat pembayaran. 

RUU tersebut juga menyentuh sektor pertambangan kripto dan mungkin memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan oleh industri lokal.

Selain itu, RUU Ini juga memperkenalkan konsep pembeli profesional dan non-profesional serta kebutuhan untuk menetapkan aturan perdagangan kripto.

Di bawah undang-undang ini, nantinya yang dilihat oleh Kommersant, kripto akan menjadi metode pembayaran yang diakui yang “bukan unit moneter Federasi Rusia.” kripto juga akan divalidasi sebagai investasi.

Sementara itu, RUU tersebut juga akan membatasi siapa yang dapat mendaftar sebagai operator pertukaran atau operator platform perdagangan digital. Pertama orang atau calon perusahaan tersebut harus memiliki persyaratan peraturan 30 juta rubel, sedangkan yang kedua akan diminta untuk menunjukkan 100 juta rubel sebelum dapat menerima persetujuan untuk beroperasi di Rusia.

Perusahaan yang beroperasi di ruang kripto juga akan diminta untuk membuat pengajuan dan pengumuman peraturan, seperti halnya lembaga keuangan tradisional. Selain itu, setiap entitas asing yang ingin beroperasi di Rusia harus mendirikan unit di negara tersebut.

Para ahli percaya persyaratan yang ketat akan menyebabkan banyak investor beralih ke pasar gelap dan opsi ilegal lainnya. Mereka berpendapat hanya lembaga keuangan terbesar yang dapat beroperasi sebagai operator perdagangan atau operator pertukaran.

Selain itu, orang Rusia tidak dilarang menggunakan valuta asing tetapi mereka akan dipaksa untuk menggunakan opsi lokal dan rekening bank mereka untuk mencairkan aset mereka.

Mitra pengelola di firma hukum GMT Legal, Andrey Tugarin mengatakan dalam transaksi aset digital tetap memerlukan verifikasi identifikasi. 

“Tidak mungkin menjual atau membeli mata uang digital tanpa melewati identifikasi. Operator akan dapat menyetor dan menarik mata uang fiat hanya melalui bank menggunakan rekening bank.” ujar dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance menonaktifkan akun klien utamanya di Rusia, memotong layanannya di negara itu sejalan dengan sanksi Uni Eropa.

Binance memberi tahu pengguna warga negara Rusia dan orang-orang yang tinggal di negara itu, serta perusahaan yang berbasis di sana, yang memiliki kripto senilai lebih dari Rp 157,6 juta, akan dilarang membuat setoran atau perdagangan baru.

Meskipun begitu, klien yang terkena dampak pembatasan tersebut masih dapat menarik dana mereka dari Binance. 

"Akun untuk pengguna yang terhubung ke Rusia yang telah menyelesaikan pemeriksaan alamat dan menyimpan kripto senilai kurang dari EUR 10.000 akan tetap aktif,” isi pengumuman Binance, dikutip dari Channel News Asia, Selasa (26/4/2022). 

Dalam paket sanksi kelimanya terhadap Rusia, UE bulan ini menargetkan dompet digital yang digunakan untuk menyimpan, mengirim, menerima, dan membelanjakan mata uang kripto, bagian dari upaya yang lebih luas untuk menutup celah potensial yang memungkinkan orang Rusia memindahkan uang ke luar negeri.

Binance, bersama dengan bursa utama AS Coinbase Global dan Kraken, telah menolak panggilan dari Kyiv untuk larangan total pada pengguna Rusia setelah Presiden Vladimir Putin memerintahkan invasi ke Ukraina, yang disebut Moskow sebagai "operasi khusus" untuk demiliterisasi dan "denazifikasi" negara tersebut.

Sebelumnya Binance mengatakan pada Maret pihaknya tidak akan "membekukan jutaan akun pengguna yang tidak bersalah secara sepihak", tetapi akan memastikan kepatuhan terhadap sanksi.

Sebelumnya, Bank sentral Rusia menganggap tidak mungkin menggunakan cryptocurrency untuk menghindari pembatasan keuangan yang diberlakukan atas konflik militer di Ukraina. 

Hal itu menurut pernyataan oleh Deputi Gubernur Pertama bank sentral Rusia, Ksenia Yudaeva, yang dikeluarkan sebagai jawaban atas proposal oleh anggota Duma Negara, majelis rendah parlemen Rusia.

Seorang anggota parlemen dari partai Rusia yang berkuasa, Anton Gorelkin  telah menyarankan perusahaan Rusia dan pengusaha perorangan harus diizinkan untuk melakukan pembayaran dalam mata uang digital, termasuk untuk penyelesaian dengan mitra asing. 

Dia berpikir pembentukan infrastruktur kripto nasional Rusia sebagai tanggapan terhadap sanksi yang diperkenalkan oleh Barat tidak dapat dihindari.

Pejabat bank sentral yakin, bagaimanapun, transfer uang dalam jumlah besar dalam cryptocurrency oleh bisnis Rusia tidak akan layak. Dikutip oleh kantor berita RIA Novosti, Yudaeva menunjukkan otoritas pengatur di UE, AS, Inggris, Jepang, dan Singapura telah mulai menerapkan langkah-langkah pencegahan.

“Platform aset digital seperti pertukaran kripto juga mengadopsi pembatasan sebesar penolakan akses ke dana untuk pengguna Rusia,” ujar Gorenklin, dikutip dari Bitcoin.com, Senin, 25 April 2022.

Bahkan di yurisdiksi di mana pembayaran kripto tidak dilarang saat ini, pihak berwenang menetapkan standar yang lebih tinggi untuk penyedia layanan kripto terkait kepatuhan terhadap aturan identifikasi pelanggan.

Bank Sentral Rusia telah menjadi penentang kuat legalisasi cryptocurrency. Pada Januari, otoritas keuangan mengusulkan larangan total pada operasi terkait kripto di negara tersebut. Ia menyatakan mata uang digital terdesentralisasi seperti Bitcoin tidak dapat digunakan dalam pembayaran barang dan jasa.

Dengan sikap garis kerasnya tentang masalah ini, CBR telah menemukan dirinya terisolasi di antara lembaga-lembaga pemerintah di Moskow. Pada Februari, pemerintah federal menyetujui rencana peraturan berdasarkan konsep Kementerian Keuangan yang mengutamakan peraturan di bawah pengawasan ketat, daripada larangan.