Fungsi Lembaga Yudikatif dan Perannya dalam Sistem Ketatanegaraan

Liputan6.com, Jakarta Dalam sistem ketatanegaraan modern, lembaga yudikatif memainkan peran krusial sebagai penjaga keadilan dan penegak supremasi hukum. Sebagai salah satu pilar utama dalam konsep trias politica, lembaga yudikatif berfungsi mengimbangi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Artikel ini akan mengupas secara komprehensif tentang apa itu lembaga yudikatif, fungsi dan wewenangnya, serta perannya yang vital dalam menjaga stabilitas sistem pemerintahan.

Lembaga yudikatif adalah cabang kekuasaan dalam pemerintahan yang bertanggung jawab untuk menafsirkan hukum dan menegakkan keadilan melalui sistem peradilan. Secara etimologi, kata "yudikatif" berasal dari bahasa Latin "judicare" yang berarti mengadili. Dalam konteks ketatanegaraan, lembaga yudikatif merupakan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi pihak manapun.

Fungsi utama lembaga yudikatif adalah memastikan bahwa tindakan pemerintah, undang-undang, dan perilaku individu sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang berlaku. Lembaga ini terdiri dari berbagai pengadilan seperti pengadilan tinggi, pengadilan umum, pengadilan administratif, dan pengadilan khusus yang masing-masing menangani kasus-kasus dengan spesifikasi tertentu.

Di Indonesia, lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi. Selain itu, terdapat pula Komisi Yudisial (KY) yang berfungsi sebagai lembaga penunjang dalam sistem kekuasaan kehakiman.

Konsep pemisahan kekuasaan yang melahirkan lembaga yudikatif memiliki sejarah panjang dalam perkembangan teori politik. Ide ini pertama kali dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke pada abad ke-17, yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: legislatif, eksekutif, dan federatif.

Namun, teori yang lebih dikenal dan diterapkan secara luas adalah konsep trias politica yang dikembangkan oleh Montesquieu pada abad ke-18. Dalam bukunya "L'Esprit des Lois", Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang saling mengawasi dan mengimbangi: legislatif (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang), dan yudikatif (pengadil undang-undang).

Di Indonesia, pembentukan lembaga yudikatif mengalami evolusi seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan. Sebelum amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung merupakan satu-satunya lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman. Namun, pasca reformasi dan amandemen konstitusi, dibentuk pula Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial untuk memperkuat sistem peradilan dan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman.

Latar belakang pembentukan lembaga yudikatif yang independen di Indonesia antara lain:

• Kebutuhan akan lembaga yang dapat mengawasi dan mengontrol Mahkamah Agung serta para hakim dalam pelaksanaan tugas yudisial
• Upaya menghindari campur tangan politik dalam penentuan hakim agung dan proses rekrutmen hakim secara keseluruhan
• Pentingnya fungsi pengawasan eksternal atas perilaku hakim dalam penyelenggaraan peradilan sebagai bentuk checks and balances
• Menjamin tegaknya prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui sistem peradilan yang adil dan tidak memihak

Lembaga yudikatif memiliki beberapa fungsi dan wewenang penting dalam sistem ketatanegaraan, antara lain:

1. Fungsi Peradilan

Fungsi utama lembaga yudikatif adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini mencakup:

• Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang masuk ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Memberikan putusan terhadap perkara di tingkat kasasi
• Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang (judicial review)
• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
• Memutus pembubaran partai politik dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum

2. Fungsi Pengawasan

Lembaga yudikatif juga menjalankan fungsi pengawasan, meliputi:

• Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan
• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim dalam menjalankan tugasnya
• Meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknis peradilan
• Memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan hakim

3. Fungsi Mengatur

Dalam kapasitasnya, lembaga yudikatif berwenang:

• Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan
• Mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang

4. Fungsi Administratif

Lembaga yudikatif juga menjalankan fungsi administratif seperti:

• Mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan
• Mengelola administrasi peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun non-yudisial

Struktur lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari beberapa komponen utama:

1. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung merupakan puncak kekuasaan kehakiman dan pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Wewenang MA antara lain:

• Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA
• Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
• Memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi

2. Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

• Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
• Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
• Memutus pembubaran partai politik
• Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
• Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD

3. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang:

• Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan
• Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim
• Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung
• Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim

Lembaga yudikatif memainkan peran vital dalam menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem ketatanegaraan. Beberapa peran penting lembaga yudikatif antara lain:

1. Penegakan Supremasi Hukum

Lembaga yudikatif berperan sebagai garda terdepan dalam menegakkan supremasi hukum. Melalui putusan-putusan pengadilan, lembaga ini memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan setara bagi semua pihak, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Hal ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak yang berkuasa.

2. Penjaga Konstitusi

Terutama melalui Mahkamah Konstitusi, lembaga yudikatif berperan sebagai penjaga dan penafsir konstitusi. MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD, sehingga dapat memastikan bahwa seluruh produk hukum dan kebijakan pemerintah selaras dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara.

3. Penyelesai Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara

Dalam sistem ketatanegaraan yang kompleks, sering terjadi tumpang tindih atau sengketa kewenangan antar lembaga negara. Lembaga yudikatif, khususnya MK, memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut secara adil dan berdasarkan konstitusi.

4. Pengawas Jalannya Demokrasi

Melalui kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum dan pembubaran partai politik, lembaga yudikatif turut berperan dalam mengawasi jalannya proses demokrasi. Hal ini penting untuk menjamin bahwa proses politik berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

5. Pelindung Hak Asasi Manusia

Lembaga yudikatif memiliki peran krusial dalam melindungi hak asasi manusia melalui putusan-putusan pengadilan. Ketika terjadi pelanggaran HAM, masyarakat dapat mencari keadilan melalui lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak.

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, lembaga yudikatif di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. Independensi Peradilan

Menjaga independensi lembaga peradilan dari intervensi pihak luar, baik dari eksekutif, legislatif, maupun kelompok kepentingan lainnya, masih menjadi tantangan utama. Upaya yang dapat dilakukan antara lain:

• Memperkuat sistem seleksi dan pengawasan hakim
• Meningkatkan transparansi proses peradilan
• Memperbaiki sistem remunerasi dan jaminan keamanan bagi hakim

2. Integritas Aparatur Peradilan

Kasus-kasus suap dan korupsi yang melibatkan aparat peradilan masih sering terjadi, mencoreng citra lembaga yudikatif. Beberapa langkah yang dapat diambil:

• Penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal
• Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan etika bagi aparat peradilan
• Penegakan hukum yang tegas terhadap aparat peradilan yang terbukti melakukan pelanggaran

3. Akses terhadap Keadilan

Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses keadilan melalui sistem peradilan. Upaya yang dapat dilakukan meliputi:

• Peningkatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu
• Penyederhanaan prosedur peradilan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara
• Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi peradilan

4. Harmonisasi Hukum

Tumpang tindih dan ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan sering menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum. Langkah-langkah yang dapat diambil:

• Melakukan review dan harmonisasi peraturan perundang-undangan secara berkala
• Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam proses pembentukan peraturan
• Memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial review

Sistem lembaga yudikatif di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda, meskipun pada dasarnya memiliki fungsi yang sama yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Berikut perbandingan singkat sistem yudikatif di beberapa negara:

1. Amerika Serikat

Sistem peradilan AS terdiri dari Mahkamah Agung Federal sebagai pengadilan tertinggi, diikuti oleh pengadilan tingkat banding dan pengadilan distrik. Mahkamah Agung AS memiliki wewenang judicial review yang kuat terhadap undang-undang federal maupun negara bagian.

2. Inggris

Inggris menganut sistem common law dengan struktur peradilan yang terdiri dari Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Mahkota. Sejak 2009, Inggris juga memiliki Mahkamah Agung yang terpisah dari parlemen.

3. Prancis

Prancis memiliki sistem peradilan yang terbagi menjadi peradilan umum dan peradilan administratif. Dewan Konstitusi Prancis berfungsi sebagai pengawal konstitusi, namun tidak memiliki wewenang judicial review seperti di AS atau Indonesia.

4. Jerman

Sistem peradilan Jerman terdiri dari lima cabang: peradilan umum, peradilan tenaga kerja, peradilan administrasi, peradilan sosial, dan peradilan keuangan. Mahkamah Konstitusi Federal berperan penting dalam menjaga konstitusi dan hak-hak dasar warga negara.

5. Indonesia

Indonesia menganut sistem yang unik dengan adanya dua mahkamah tertinggi (MA dan MK) serta Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas. Sistem ini dirancang untuk menciptakan checks and balances yang lebih kuat dalam kekuasaan kehakiman.

Masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung dan mengawasi kinerja lembaga yudikatif. Beberapa cara masyarakat dapat berpartisipasi antara lain:

• Meningkatkan pemahaman tentang hukum dan sistem peradilan melalui pendidikan hukum
• Berpartisipasi aktif dalam proses peradilan, misalnya sebagai saksi atau pelapor jika mengetahui adanya pelanggaran hukum
• Mengawasi jalannya proses peradilan dan melaporkan jika ada indikasi penyimpangan
• Memberikan masukan konstruktif untuk perbaikan sistem peradilan melalui saluran yang tersedia
• Mendukung upaya-upaya reformasi peradilan yang bertujuan meningkatkan kualitas dan integritas lembaga yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan pilar penting dalam sistem ketatanegaraan modern, berperan sebagai penegak hukum dan keadilan serta penjaga konstitusi. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial yang masing-masing memiliki fungsi dan wewenang spesifik.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, lembaga yudikatif terus berupaya meningkatkan kinerjanya untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat diperlukan untuk memperkuat peran lembaga yudikatif dalam menegakkan supremasi hukum dan melindungi hak-hak warga negara.

Dengan terus memperbaiki diri dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, diharapkan lembaga yudikatif dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng terakhir keadilan dan pilar penting dalam mewujudkan cita-cita negara hukum yang demokratis.