Fungsi dan Tujuan APBN: Panduan Lengkap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Liputan6.com, Jakarta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen keuangan yang sangat penting bagi suatu negara. APBN menjadi pedoman bagi pemerintah, dalam mengelola keuangan negara selama satu tahun anggaran. Artikel ini akan membahas secara komprehensif mengenai fungsi dan tujuan APBN, serta berbagai aspek penting lainnya terkait APBN di Indonesia.

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN berisi daftar sistematis yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara.

Beberapa poin penting terkait pengertian APBN:

• Merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang
• Dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat
• Terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan
• Disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara
• Berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi pengangguran, pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian

APBN memiliki beberapa fungsi penting dalam pengelolaan keuangan negara dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan detail mengenai fungsi-fungsi utama APBN:

1. Fungsi Otorisasi

APBN menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan disetujuinya rencana kerja dan anggaran pemerintah oleh DPR, pengeluaran anggaran pada tahun yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Fungsi Perencanaan

APBN dapat menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dengan adanya penyusunan APBN, pemerintah dapat merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke depan beserta anggarannya.

3. Fungsi Pengawasan

APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan dilakukannya evaluasi atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan APBN.

4. Fungsi Alokasi

APBN harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Fungsi alokasi ini terkait dengan peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk pembangunan nasional.

5. Fungsi Distribusi

Kebijakan APBN harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Fungsi distribusi berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan dan kekayaan nasional secara adil dan merata.

6. Fungsi Stabilisasi

APBN menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi stabilisasi terkait dengan peran APBN dalam menjaga stabilitas ekonomi makro seperti tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar.

Penyusunan APBN memiliki beberapa tujuan penting, antara lain:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

APBN bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui alokasi anggaran yang tepat pada sektor-sektor produktif. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Menjaga Stabilitas Perekonomian

APBN berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro seperti tingkat inflasi, nilai tukar, dan neraca pembayaran. Hal ini penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi investasi dan kegiatan usaha.

3. Pemerataan Pembangunan

Melalui APBN, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran secara lebih merata ke berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah.

4. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Tujuan akhir dari penyusunan APBN adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini diwujudkan melalui program-program pembangunan di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain.

5. Menjadi Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara

APBN menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara selama satu tahun anggaran. Hal ini membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

APBN terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan Negara

Pendapatan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih. Sumber-sumber pendapatan negara meliputi:

• Penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional)
• Penerimaan negara bukan pajak (PNBP)
• Penerimaan hibah

2. Belanja Negara

Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara terdiri dari:

• Belanja pemerintah pusat
• Transfer ke daerah
• Dana desa

3. Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan anggaran terdiri dari:

• Pembiayaan dalam negeri
• Pembiayaan luar negeri

Proses penyusunan APBN melibatkan berbagai pihak dan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Pemerintah menyusun RKP sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program kementerian/lembaga.

2. Penyusunan Rancangan APBN

Berdasarkan RKP, pemerintah menyusun Rancangan APBN (RAPBN). RAPBN disusun oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari kementerian/lembaga terkait.

3. Pembahasan RAPBN dengan DPR

RAPBN diajukan ke DPR untuk dibahas bersama. Pembahasan ini meliputi kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran.

4. Penetapan APBN

Setelah melalui pembahasan dan persetujuan DPR, RAPBN ditetapkan menjadi APBN melalui Undang-Undang. APBN yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan negara selama satu tahun anggaran.

APBN memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, antara lain:

1. Pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Alokasi anggaran dalam APBN dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pemerintah dan investasi publik. Peningkatan belanja pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong aktivitas ekonomi.

2. Pengaruh terhadap Inflasi

Kebijakan fiskal dalam APBN dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Defisit anggaran yang terlalu besar berpotensi meningkatkan inflasi, sementara surplus anggaran dapat membantu menekan laju inflasi.

3. Pengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Alokasi anggaran untuk proyek-proyek padat karya dan pengembangan sektor UMKM dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran.

4. Pengaruh terhadap Distribusi Pendapatan

Kebijakan fiskal dalam APBN seperti subsidi, bantuan sosial, dan transfer ke daerah dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat dan antar wilayah.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN antara lain:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global

Fluktuasi harga komoditas, perubahan kebijakan ekonomi negara-negara maju, dan ketidakpastian geopolitik dapat mempengaruhi asumsi-asumsi makro dalam APBN.

2. Keterbatasan Sumber Pendapatan

Pemerintah menghadapi tantangan dalam meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor perpajakan, untuk memenuhi kebutuhan belanja yang terus meningkat.

3. Efisiensi dan Efektivitas Belanja

Tantangan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

4. Keseimbangan Fiskal

Menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara untuk menghindari defisit yang terlalu besar yang dapat membebani keuangan negara dalam jangka panjang.

Masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanaan APBN, antara lain melalui:

1. Partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam forum Musrenbang untuk memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBN.

2. Pengawasan Pelaksanaan Proyek

Masyarakat dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek yang dibiayai APBN di daerahnya masing-masing.

3. Pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik

Masyarakat dapat memanfaatkan hak atas informasi publik untuk memperoleh data terkait penggunaan anggaran negara.

4. Penyampaian Aspirasi melalui Wakil Rakyat

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait pelaksanaan APBN melalui wakil rakyat di DPR dan DPRD.

APBN memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, APBN berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyusunan dan pelaksanaan APBN yang efektif dan efisien membutuhkan kerja sama yang baik antara pemerintah, DPR, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan pemahaman yang baik tentang fungsi dan tujuan APBN, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berkontribusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan anggaran negara untuk kemajuan bangsa.